Coba kamu Jakarta buka lembar TBPKP-mu sekarang, terus cek bagian rincian biayanya. Ada nggak tulisan 'Opsen PKB'? Nggak ada, kan? Nah, sekarang coba bandingin sama TBPKP temen kalian yang tinggal di Jakarta.
Nah, perbedaan perlakuan di atas kertas ini sering kali memicu tanda tanya besar bagi pemilik kendaraan, terutama di daerah penyangga. Jangan-jangan, warga Jakarta sedang diistimewakan soal pajak?
Gak lah, cuy! Absennya komponen opsen di ibu kota bukan karena pemerintah pusat pilih kasih sama Jakarta, tetapi karena status administratif Jakarta sebagai daerah otonom setingkat provinsi tanpa daerah kabupaten/kota otonom di bawahnya. Aturan ini juga sudah dikunci jelas dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Apa sih sebenernya opsen PKB itu?
Kalau diterjemahin ke bahasa sehari-hari, opsen itu gampangnya "pungutan tambahan" sekian persen yang nempel di atas pajak utamanya. Nah, kalo dikaitin sama urusan PKB, opsen ini adalah bagian tambahan yang dipungut pemerintah kabupaten/kota dari pokok PKB yang ditarik pemerintah provinsi.
Coba bayangin, dulu kan kalau daerah kabupaten/kota mau dapet bagian dari pajak kendaraan bermotor, uangnya lewat dulu ke provinsi baru dibagi hasil tiap periode, bisa tiga bulan sekali, enam bulan sekali, atau tergantung kebijakan daerahnya. Nah, lewat skema opsen ini, porsinya langsung dipatok dan dipecah di awal supaya kabupaten/kota langsung bisa gunain uang yang jadi bagiannya.
Sayangnya, niat memperlancar aliran kas daerah ini sering kali ketutup sama isu yang bikin kaget banyak orang. Banyak pemilik kendaraan bermotor yang mengira PKB-nya bakal naik 66 persen.
Angka 66 persen ini emang beneran ada, tapi bukan tarifnya yang naik sebanyak itu. Besaran 66 persen ini adalah besaran tarif opsen itu sendiri yang dipatok sebesar 66 persen dari PKB terutang. Ketika isu ini ramai dibahas dan muncul tulisan “opsen PKB”, banyak wajib pajak mengira tagihan pajak mereka naik lebih dari separuh harga sebelumnya.
Padahal aslinya, angka 66 persen ini cuma buat pembagian jatah pemerintah aja. Sebelum opsen 66 persen ini dipasang, tarif pajak utama dari provinsi sebenarnya sudah udah diturunin lebih dulu lewat aturan pajak daerah yang baru. Jadi, pas ditambah opsen 66 persen buat kabupaten/kota, total uang yang dibayar ke Samsat ujung-ujungnya tetap sama, nggak tiba-tiba melonjak 66 persen dari total tagihan sebelumnya.
Nah, setelah paham kalau opsen itu cuma cara bagi hasil di belakang layar, kita jadi gampang ngeliat kenapa DKI Jakarta beda sendiri.
Sebagai provinsi yang nggak terbagi jadi daerah kabupaten/kota otonom, Jakarta nggak punya level pemerintahan daerah di bawahnya untuk diajak bagi hasil. Lewat Pasal 2 ayat (2) Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024, Pemprov DKI secara tegas mencantumkan daftar jenis pajak yang tidak dipungut di Jakarta, termasuk di dalamnya Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
Kalo nggak ada opsen PKB, tagihan pajak kendaraan di Jakarta lebih murah dong?
Eitsss, jangan buru-buru iri dulu sama warga Jakarta yang di TBPKP-nya nggak ada kolom opsen. Nggak ada opsen bukan berarti bayar PKB di Jakarta otomatis jauh lebih murah.
Alasannya ada di Pasal 4 ayat (3) UU HKPD. Aturan ini negesin kalo suatu provinsi nggak punya kabupaten/kota otonom (kayak Jakarta), seluruh jenis pajak daerahnya dipungut langsung sama pemerintah provinsi tersebut. Nah, karena opsen itu tadi sifatnya pungutan tambahan yang menempel sama pajak induknya, di Jakarta pemungutannya langsung dilebur jadi satu ke dalam tarif pajak induk.
Konsekuensinya, batas maksimal tarif PKB di Jakarta dipatok lebih tinggi dibanding daerah lain yang pakai sistem opsen:
Jenis Pajak | Daerah dengan Opsen (Pasal 10 ayat (1) & Pasal 15 ayat (1) UU HKPD) | Khusus DKI Jakarta (Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) UU HKPD) |
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | maksimal 1,2 % untuk kepemilikan pertama, dan maksimal 6% untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya | maksimal 2% untuk kepemilikan pertama, dan maksimal 10% untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya |
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | maksimal 12% | maksimal 20% |
Opsen PKB dan BBNKB | 66% dari besaran PKB/BBNKB | tidak ada |
Kalau dihitung-hitung, batas maksimal tarif 1,2% ditambah opsen 66% itu setara dengan 1,99%, hampir sama persis dengan batas maksimal tarif Jakarta sebesar 2%. Begitu juga dengan BBNKB yang 12% ditambah opsen 66% hasilnya 19,92%, mendekati batas maksimal Jakarta yang 20%.
Sementara itu, untuk komponen lain di lembar TBPKP, kayak SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), biaya administrasi STNK, maupun penerbitan plat nomor (TNKB), aturannya tetap sama secara nasional, tidak ada bedanya antara Jakarta dan daerah lainnya.

Nah, udah kejawab kan kenapa warga Jakarta nggak bayar Opsen PKB. Bukan karena dianakemaskan atau dikasih diskon khusus, tapi karena secara struktur pemerintahan Jakarta memang nggak punya kabupaten/kota otonom yang perlu diajak bagi hasil di awal.
Jadi, nggak usah iri sama warga Jakarta!
Pada akhirnya, baik warga Jakarta maupun daerah penyangga seperti Depok, Bekasi, dan Bogor sebenarnya nanggung beban tarif maksimal yang hampir setara. Bedanya cuma di "bungkus" dan cara pencatatannya di lembar TBPKP, yang mana di luar Jakarta dipecah jadi PKB plus opsennya. Sementara itu, di Jakarta langsung dilebur jadi satu di PKB. Jadi, nggak perlu iri lagi ya kalau lihat TBPKP temen yang ber-KTP Jakarta, ya! (*)