AYOBANDUNG.ID - Saat mengetikkan sesuatu di kolom pencarian internet, belakangan ini jawaban teratas kerap menampilkan satu paragraf ringkasan hasil kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Pada masa lalu, pengguna disuguhi banyak tautan dari beragam situs web sehingga harus memilah dan memilih sumber yang dianggap layak dijadikan rujukan.
Namun, seiring waktu, semakin banyak orang enggan melakukan proses tersebut dan memilih mempercayai ringkasan yang disajikan AI. Sekilas, kondisi ini tampak sebagai kemajuan teknologi. Namun, bagi Ketua Bidang Internet Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Adi Marsiela, fenomena tersebut justru menjadi isyarat bahaya.
“Ketika teman-teman ketemu kesimpulan, Anda akan merasa informasinya cukup. Tapi pertanyaannya, apakah perusahaan AI itu secara etis meminta izin untuk menarik data dari sumber aslinya?” kata Adi dalam diskusi “Mempertanyakan Kecerdasan Buatan” di Perpustakaan Bunga di Tembok, Bandung, 31 Januari 2026.
Menurut Adi, kemajuan AI saat ini menyimpan potensi bahaya sistematis, terutama terkait pelanggaran hak cipta dan etika yang berlangsung secara masif dan otomatis.
Parasit di Balik Kesimpulan Instan
Adi menyoroti cara kerja sistem cerdas seperti Gemini atau ChatGPT yang “memanen” karya jurnalistik di internet. Ironisnya, proses tersebut kerap terjadi tanpa memberikan keuntungan bagi pencipta aslinya.
Ia mencontohkan, sebuah portal berita menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya untuk menghasilkan liputan mendalam. Namun, AI dapat dengan cepat merangkumnya menjadi satu paragraf tanpa memberi penghargaan, bahkan tanpa mencantumkan sumber.
“Ini konteks transparansi yang nyambung sama isu hak cipta. AI memberikan benefit ke pengembangnya, tapi apakah dia memberikan benefit ke narasumber, ke gereja yang diliput, atau ke jurnalisnya? Ini yang belum selesai,” tegas Adi.
Privasi yang Terlupakan dan Bias Berbahaya
Selain hak cipta, Adi juga menyoroti persoalan privasi. Ia menyinggung penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada masa pandemi Covid-19 yang kini berubah menjadi SatuSehat.
“Apakah pemerintah meminta izin kembali pada kita mengenai data yang digunakan melalui PeduliLindungi yang sekarang berganti nama menjadi SatuSehat? Kan, tidak,” ujarnya.
Menurutnya, pengumpulan data dalam skala besar menjadi mungkin karena AI. Namun, masih terdapat pertanyaan besar mengenai penggunaan data tersebut.
“Privasi itu bentuk lain yang dilanggar. Belum lagi bicara soal data bocor yang sudah sering terjadi di negeri ini,” tambahnya.
Adi juga mengingatkan risiko “halusinasi” AI, yakni kecenderungan menghasilkan informasi keliru ketika mengolah banyak data. Jika hasil tersebut diterima tanpa verifikasi, hoaks dapat menyebar dengan cepat.
Ia mencontohkan kasus kecelakaan yang viral di media sosial, ketika AI salah mengenali foto korban dengan orang lain yang masih hidup dalam peristiwa tewasnya Affan Kurniawan saat unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, 28 Agustus 2025.
“Manusia punya konteks, mesin tidak. Jurnalis jauh lebih unggul soal interpretasi dan rasa,” kata Adi.
Riset AJI 2024: Media Belum Siap
AJI pada 2024 melakukan penelitian terhadap 20 media di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan AI telah merambah hampir seluruh aspek redaksi, mulai dari pencarian informasi, penyusunan ide liputan, hingga personalisasi konten.
Namun, sebagian besar media belum memiliki pedoman tertulis yang jelas terkait pemanfaatan AI. Saat ini, baru grup Kompas Gramedia yang memiliki panduan resmi. Media lain masih mengandalkan aturan lisan atau regulasi umum Dewan Pers.
“Ini krusial. Kalau AI bikin salah, siapa yang tanggung jawab? AI-nya mau dituntut? Padahal bisnis media adalah bisnis kepercayaan,” ujar Adi.
Ia mengibaratkan kepercayaan publik seperti hubungan asmara.
“Dari sekian banyak kebaikan, pasti yang diingat busuknya sekali juga. Sekali media salah karena AI, publik akan sulit percaya lagi,” katanya.
Mitra, Bukan Pengganti
Di tengah ancaman efisiensi yang berpotensi mengurangi peran jurnalis manusia, Adi menegaskan bahwa AI seharusnya ditempatkan sebagai mitra, bukan pengganti.
AI dinilai efektif untuk tugas administratif, seperti transkripsi wawancara. Ia juga mengakui keunggulan alat perekam berbasis AI yang mampu mentranskripsikan berbagai bahasa, termasuk Sunda dan Arab, secara akurat.
“Poinnya adalah AI hanya membantu menandai pola atau menjadi petunjuk awal. Kesimpulan akhir dan pertimbangan etika tetap harus ada di tangan manusia,” pungkasnya.
Diskusi tersebut menjadi pengingat bahwa di balik kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan kecerdasan buatan, terdapat hak orang lain yang berpotensi terabaikan serta risiko pelanggaran privasi. Meski mampu menghasilkan tulisan, AI tidak memiliki kesadaran untuk menentukan benar atau salah.