AYOBANDUNG.ID - Bagi warga Bandung Timur, daerah Pasir Impun, Sukamiskin, Cikadut hingga Cicaheum adalah momok. Macet horor saat jam sibuk di pagi hari tak kalah seramnya dengan jam pulang kantor di sore menuju malam.
Di pagi hari sebelum jam 7-an, waktu tempuh Ujungberung ke Cicaheum yang normalnya maksimal 20 menit - saat macet - bisa menjadi 45 menit. Ini baru di kawasan Bandung Timur saja. Di titik-titik lainnya sama saja. Sebut saja kawasan Kopo, Jalan Gunung Batu, Jalan Soekarno Hatta, dan sejumlah titik perempatan di pusat kota.
Tak heran akibat kemacetan ini, tahun lalu, TomTom Traffic Index menobatkan Bandung sebagai kota termacet se-Indonesia, mengalahkan kota-kota besar lainnya. Waktu yang hilang di jalan bukan sekadar soal keterlambatan, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup yang kian menurun.
Di tengah situasi itu, sebuah forum bertajuk Bebenah Transportasi Umum digelar di sebuah ruang sederhana yang disulap menjadi ruang diskusi publik. Kursi-kursi dipenuhi warga, sementara di sudut ruangan terdapat angkot listrik bernama “Angklung” dan kendaraan feeder yang dipamerkan dalam kondisi bersih dan modern. Wajah yang sangat kontras dengan citra angkot yang selama ini melekat di benak banyak orang.
Warga yang Terjebak Setiap Hari
Di bagian lain ruangan, Indiana Sordan (28) mewakili realitas yang lebih dekat dan personal. Menurutnya, kemacetan bukan sekadar isu kebijakan, melainkan pengalaman sehari-hari yang melelahkan.
“Hampir setiap hari saya kena macet, baik weekday maupun weekend,” kata Indi sambil tersenyum tipis.
Ia menyebut beberapa wilayah di Bandung Timur seperti Cibiru, Cileunyi, dan Pasir Impun yang kerap dilanda kemacetan. Bahkan, untuk berangkat kerja, ia sering terpaksa mencari rute alternatif karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan.
“Paling parah itu di Bandung Timur, terutama ke arah Pasir Impun,” ujarnya.
Bagi Indi sebagai bagian dari masyarakat sipil, penyebab kemacetan tidak bisa semata-mata disandarkan pada jumlah kendaraan pribadi. Ada faktor lain yang kerap diabaikan.
“Angkot yang ngetem sembarangan, berhenti sembarangan itu juga memperparah,” ujarnya.
Ia mengakui pemerintah telah mencoba menghadirkan sejumlah solusi, seperti bus kota. Namun, dampaknya dirasa belum luas. Banyak warga masih ragu atau bahkan belum memahami cara mengakses layanan tersebut.
Ketika ditanya tentang harapannya, pernyataan Indi mencerminkan kejujuran sekaligus keraguan. Ia ingin percaya bahwa situasi bisa membaik, tetapi realitas membuatnya belum sepenuhnya yakin.
“Optimis ada, tapi untuk sekarang masih pesimis,” ucapnya.
Menurutnya, perubahan hanya bisa terjadi jika tidak berhenti pada wacana. Tindakan nyata sangat dibutuhkan, baik dari pemerintah maupun masyarakat.
“Ada solusi dari pemerintah, tapi belum terasa signifikan,” tambahnya.
Dari Keresahan ke Gerakan
M. Sena Luphdika (33) dari demokrasikita.id mengungkapkan bahwa forum ini lahir dari kekecewaan warga yang merasa isu kota—terutama kemacetan—tidak menunjukkan perkembangan berarti.
Bersama komunitas lain, mereka berupaya mendorong transportasi umum sebagai solusi nyata, bukan sekadar bahasan dalam acara seremonial.
“Transportasi umum itu harus berproses, berubah. Nggak bisa diam seperti 10 tahun ke belakang,” ujarnya.
Ia juga menilai saluran komunikasi antara warga dan DPRD sejauh ini belum benar-benar terbuka. Aspirasi masyarakat, menurutnya, seharusnya dapat masuk melalui legislatif untuk kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan.
Di tengah berbagai rencana ambisius seperti BRT, Sena justru menyoroti sesuatu yang sudah lama ada: angkot.
Menurutnya, kendaraan ini bukanlah masalah, melainkan potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Angkot itu jumlahnya ribuan, tapi seperti tidak diapa-apakan,” ucapnya.
Ia mencontohkan beberapa program feeder yang telah berjalan dan menunjukkan peningkatan signifikan: tanpa menunggu lama, tanpa kebiasaan merokok, serta jadwal yang lebih teratur. Hal ini membuktikan bahwa sopir angkot bisa beradaptasi jika sistemnya mendukung.
“Kalau sistemnya diperbaiki, mereka bisa lebih rapi, teratur, bahkan lebih efisien,” ujar Sena.
DPRD: Janji Tindak Lanjut
Di sisi lain, anggota DPRD Kota Bandung Dapil I, Nina Fitriana (46), menilai forum ini sebagai langkah awal yang krusial.
Ia mengakui bahwa kemacetan merupakan isu utama yang disuarakan warga.
“Harus ada transformasi transportasi. Ini sudah bertahun-tahun, wajib dilakukan,” kata Nina.
Ia membandingkan dengan Jakarta yang membutuhkan waktu panjang untuk berbenah, namun kini mulai menunjukkan hasil. Menurutnya, Bandung juga harus berani memulai, meski dengan segala keterbatasan.
Nina menggambarkan kemacetan sebagai persoalan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda. Waktu yang terbuang di jalan menjadi indikator nyata bahwa masalah ini sudah berada pada titik genting.
Ia menegaskan bahwa solusi tidak bisa datang dari satu pihak saja. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, DPRD, akademisi, dan masyarakat dalam arah yang sama.
“Kita butuh komitmen bersama: pemerintah, DPRD, masyarakat, dan akademisi,” ujarnya.
Terkait tindak lanjut, Nina memastikan aspirasi warga tidak akan berhenti di forum. Ia meminta semua masukan dicatat secara tertulis agar dapat dibawa ke pembahasan resmi di DPRD.
“Saya minta semua aspirasi ini dibuat tertulis supaya bisa langsung ditindaklanjuti,” tegasnya.
“Nanti akan kami bawa ke komisi untuk dibahas dan memanggil instansi terkait,” tambahnya.