Kalimat itu meluncur dari Lila Puspitaningrum, peneliti Centre of Economic and Law Studies (CELIOS), saat berbicara di hadapan warga pegunungan dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Mereka berasal dari kaki Gunung Ciremai, Gunung Gede Pangrango, Gunung Tampomas, hingga Gunung Halimun. Jarak tempat tinggal mereka berjauhan. Lanskap yang mereka tinggali pun tidak sama. Namun ketika petisi dibacakan secara bergantian, terlihat jelas bahwa mereka membawa keresahan yang serupa.
Mereka tidak datang untuk membicarakan pendakian atau wisata alam. Bukan pula untuk mempromosikan keindahan pegunungan.
Di hadapan jurnalis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, mereka menyuarakan kekhawatiran atas masa depan gunung-gunung di Jawa Barat yang dinilai semakin terancam oleh ekspansi proyek panas bumi atau geothermal.
Kekhawatiran itu kemudian dituangkan dalam sebuah petisi bersama yang lahir dari Konsolidasi Jaringan Warga Perlindungan Gunung Jawa Barat.
Bagi mereka, gunung bukan sekadar bentang alam.
“Gunung bagi kami bukan hanya sekadar tempat fisik, melainkan ruang hidup yang memiliki dimensi sakral dan menjadi sumber penghidupan,” demikian penggalan petisi yang dibacakan siang itu.
Dalam petisi tersebut, warga juga mengingatkan kembali falsafah Sunda yang selama ini hidup di masyarakat pegunungan, gunung teu meunang dilebur, leuweung teu meunang digempur, cai teu meunang dihalangan.
Bagi warga yang hidup di kaki gunung, kalimat itu bukan sekadar petuah turun-temurun. Di sanalah sumber air mengalir, lahan pertanian tumbuh, dan kehidupan sehari-hari berlangsung.
Keresahan yang Sama
Di antara warga yang hadir adalah Ahmad Afif Yusuf, pemuda 25 tahun dari kawasan Gunung Ciremai. Afif mengaku kehadirannya dalam konsolidasi tersebut berangkat dari satu kesadaran sederhana: warga pegunungan di berbagai daerah menghadapi ancaman yang serupa.
“Karena kita semua punya satu keresahan yang sama. Kalau berbicara secara geografis, kita sama-sama orang pegunungan. Ruang hidup kita bergantung pada tanah dan air,” ujarnya.
Menurut Afif, selama ini warga di masing-masing wilayah sebenarnya telah berulang kali menyampaikan penolakan dan kekhawatiran mereka. Namun suara itu kerap berhenti di tingkat lokal dan tidak benar-benar sampai kepada para pengambil kebijakan.
“Yang telah kita suarakan di tempat masing-masing itu belum tembus atau belum tersampaikan kepada pemangku kebijakan. Makanya kita membangun solidaritas dengan wilayah-wilayah pegunungan lain yang terdampak ekspansi geothermal,” katanya.
Pertemuan di Bandung ini juga menyingkap satu pola yang seragam. Saat berbincang dengan perwakilan gunung lain, Afif menyadari bahwa target pengembangan energi panas bumi banyak berada di kawasan yang memiliki fungsi konservasi.
“Proyeksi-proyeksi yang ada itu kebanyakan hadir di wilayah konservasi Taman Nasional. Ini yang bikin kami terkejut, sekaligus memicu kami untuk membangun kekuatan bersama,” ungkap Afif.
Meski tidak semua wilayah telah memasuki tahap eksplorasi, warga menilai ancaman tetap ada selama kawasan mereka masih masuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).
“Kalau untuk Ciremai sendiri memang belum terjadi eksplorasi. Tapi WKP-nya masih ada. Itu yang membuat kami tetap waspada,” ujarnya.
Solidaritas itu kemudian berkembang menjadi jejaring yang lebih luas. Mereka tidak lagi melihat persoalan geothermal sebagai isu masing-masing daerah, melainkan persoalan bersama yang menyangkut keberlangsungan kawasan pegunungan di Jawa bagian barat.
Air yang Menjadi Penopang Kehidupan
Bagi warga yang hadir dalam konsolidasi itu, persoalan terbesar dari proyek panas bumi bukan semata soal listrik atau target transisi energi. Yang mereka pertaruhkan adalah air.
Di banyak kawasan pegunungan Jawa Barat, air bukan hanya kebutuhan rumah tangga. Air menghidupi sawah, kebun, peternakan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.
Ahmad Afif Yusuf mengatakan kekhawatiran itu bukan muncul tanpa alasan. Bahkan sebelum isu geothermal kembali mengemuka, masyarakat di sekitar Gunung Ciremai sudah menghadapi persoalan perebutan sumber daya air akibat berkembangnya industri pariwisata.
“Sekarang pun sudah mulai ada konflik antara bisnis pariwisata dengan petani karena adanya privatisasi air. Apalagi kalau geothermal jadi dijalankan. Itu akan memengaruhi pertanian dan pengairan dari hulu Ciremai sampai ke hilir,” katanya.
Menurut Afif, Gunung Ciremai tidak hanya menopang kebutuhan masyarakat Kabupaten Kuningan. Mata air dari kawasan tersebut juga mengalir hingga memenuhi kebutuhan warga di Cirebon dan Majalengka.
Karena itu, ketika berbicara tentang gunung, warga tidak sedang membicarakan kepentingan kelompok kecil yang tinggal di lereng pegunungan semata. Mereka berbicara tentang sumber kehidupan yang dampaknya menjangkau wilayah yang jauh lebih luas.
Kerusakan di kawasan hulu, menurut mereka, pada akhirnya akan dirasakan pula oleh masyarakat perkotaan hingga pesisir.
“Masyarakat kaki gunung, masyarakat perkotaan, masyarakat pesisir, semuanya butuh air dan pangan. Itu kebutuhan paling utama manusia,” ujar Afif.
Kekhawatiran tersebut turut diperkuat oleh data yang tercantum dalam petisi warga.
Gunung Tampomas, misalnya, disebut memiliki sekitar 140 titik mata air dengan debit mencapai 7.000 liter per detik yang menopang kebutuhan air minum dan pertanian masyarakat. Sementara Gunung Ciremai memiliki sekitar 97 titik mata air dengan debit mencapai 9.000 liter per detik.
Angka-angka itu menjadi pengingat bahwa keberadaan gunung tidak bisa dipisahkan dari kehidupan jutaan orang yang tinggal jauh dari kawasan pegunungan sekalipun.
Bagi warga, menjaga gunung berarti menjaga pasokan air yang selama ini mengalir ke rumah-rumah, sawah, dan lahan pertanian di berbagai daerah Jawa Barat.
Sudah Sejahtera Sebelum Proyek Datang
Di tengah narasi bahwa proyek panas bumi akan membawa pertumbuhan ekonomi baru, warga justru memiliki pandangan yang berbeda.
Dalam petisi yang mereka bacakan, warga menegaskan bahwa kawasan pegunungan selama ini telah menjadi sumber kesejahteraan masyarakat tanpa harus bergantung pada proyek-proyek industri berskala besar.
Mereka memaparkan bagaimana hasil pertanian dari kawasan pegunungan telah menopang perekonomian masyarakat selama puluhan tahun.
Kawasan sekitar Gunung Gede Pangrango, misalnya, disebut menyuplai sekitar 10 ton sayuran setiap hari ke wilayah Jabodetabek. Gunung Ciremai menjadi salah satu pemasok ubi dan sayuran ke berbagai daerah. Sementara masyarakat di sekitar Gunung Tampomas menghasilkan beras, durian, cengkeh, kakao, hingga alpukat yang dipasarkan ke berbagai kota.
Di kawasan Gunung Halimun dan Gunung Prakasak, hasil pertanian dan perkebunan juga menjadi sumber utama penghidupan masyarakat.
“Putaran ekonomi yang menyejahterakan masyarakat pegunungan selama ini ditopang oleh keberadaan air yang melimpah,” demikian bunyi petisi tersebut.
Dari sisi hukum dan hak asasi manusia, LBH Bandung menilai persoalan geothermal tidak dapat dipandang hanya sebagai proyek energi nasional semata.
Heri Pramono dari LBH Bandung menegaskan bahwa air merupakan bagian dari hak dasar warga negara yang bersifat absolut dan wajib dijamin penuh oleh negara.
“Hak atas air adalah salah satu hak yang sangat penting karena hampir semua sumber kehidupan berawal dari air,” ujarnya.
Menurut Heri, berbagai keluhan yang disampaikan warga dari Ciremai, Tampomas, hingga Gede Pangrango menunjukkan adanya kekhawatiran yang sama dan juga menunjukkan bahwa negara sedang abai terhadap perlindungan sumber-sumber penghidupan rakyatnya.
“Kalau sumber penghidupan warga direnggut, tentu akan memengaruhi hak-hak yang lain. Hak atas kesehatan, hak atas pangan, sampai hak atas lingkungan yang baik dan sehat,” katanya.
Ia menilai negara semestinya lebih serius mendengar suara warga yang akan terdampak langsung oleh proyek-proyek pembangunan.
“Partisipasi masyarakat itu sangat penting dan sangat vital karena masyarakat yang akan terdampak. Kalau masyarakat tidak mendapatkan informasi yang utuh, mereka yang akan menanggung kerugiannya,” ujarnya.
Heri juga menyoroti masih minimnya pelibatan warga dalam berbagai proses pengambilan keputusan terkait proyek geothermal.
Menurutnya, sosialisasi semata tidak cukup jika masyarakat tidak benar-benar memahami risiko yang mungkin mereka hadapi.
“Yang paling penting itu bukan hanya menunjukkan dokumen atau izin. Yang paling penting adalah menjelaskan dampaknya kepada warga karena yang akan menerima dampak itu adalah masyarakat sendiri,” katanya.
Menitipkan Pesan kepada Gubernur
Petisi yang dibacakan warga secara khusus ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Bagi mereka, hal itu bukan tanpa alasan. Selama ini Dedi Mulyadi dikenal cukup vokal menyuarakan pentingnya menjaga gunung, sungai, dan lingkungan hidup di Jawa Barat.
Karena itu, warga berharap komitmen tersebut diwujudkan dalam sikap yang jelas terhadap berbagai rencana proyek yang mereka nilai berpotensi mengancam kawasan pegunungan.
Afif mengatakan warga hanya meminta konsistensi dari para pemimpin daerah.
“Kalau beliau mengajak masyarakat menjaga gunung dan lingkungan, maka kami juga mengajak beliau untuk konsisten terhadap apa yang sudah disampaikan,” katanya.
Melalui petisi tersebut, warga menyampaikan tiga tuntutan utama. Mereka meminta pemerintah menghentikan rencana proyek geothermal di pegunungan Jawa bagian barat, menghentikan pembangunan yang dinilai merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat, serta memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian dan pelestarian lingkungan sebagai fondasi kesejahteraan warga.
Di penghujung acara, satu per satu perwakilan warga kembali berdiri.
Ada yang datang dari Ciremai, ada yang berasal dari Tampomas, Gede Pangrango, hingga Halimun. Mereka berasal dari daerah yang berbeda, tetapi membawa kegelisahan yang serupa.
Tak lama kemudian, seruan “Tolak Geotermal!” bergema di dalam ruangan.
Bagi warga yang hadir siang itu, persoalannya bukan semata tentang sebuah proyek energi.
Yang mereka khawatirkan adalah masa depan mata air yang selama ini menghidupi sawah dan kebun, hutan yang menjaga keseimbangan alam, serta ruang hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Sebab bagi mereka, ketika gunung kehilangan kemampuannya menyimpan air, yang terdampak bukan hanya masyarakat yang tinggal di lerengnya. Dampaknya akan mengalir hingga ke kota-kota yang selama ini bergantung pada sumber kehidupan dari kawasan pegunungan.
Mereka datang ke Bandung membawa keresahan yang sama. Dan sebelum pulang, mereka menitipkan pesan yang juga sama: gunung, air, dan hutan yang selama ini menopang kehidupan warga Jawa Barat harus tetap dijaga.