Juru parkir liar di sejumlah kawasan Bandung kembali menjadi perhatian publik. Beberapa pelaku usaha mengeluhkan praktik oknum yang mengganggu kenyamanan dan aktivitas usaha, baik melalui pungutan liar maupun klaim area parkir tanpa izin yang berada di Kawasan Lengkong Kecil, Kota Bandung, Sabtu 29 November 2025.
Nadin Nesta, selaku karyawan rumah makan, mengungkapkan bahwa meski tidak pernah mengalami ancaman, keberadaan para oknum tetap menimbulkan gangguan.
“Kalau lagi banyak pelanggan, mereka suka minta tukar uang. Padahal sayanya juga lagi buru-buru melayani pembeli,” ujar perempuan ini.
Untuk mengurangi gangguan, pihak toko biasanya menolak secara halus atau meminta para oknum menunggu.
Nadin berharap Wali kota Bandung M. Farhan mengambil langkah tegas.
“Kalau ada yang seperti ini lebih baik langsung ditangani. Banyak yang dirugikan. Sekarang jumlahnya makin banyak,” ucap perempuan berhijab ini.
Keluhan serupa datang dari Muhammad Kelvin, seorang karyawan sebuah minimarket. Ia sering kali mengamati juru parkir liar yang menguasai area parkir toko tanpa izin.
Meski beberapa bersikap santai, namun ada oknum yang tidak menerima jika tidak diberi uang.
“Yang bikin risih itu yang nggak nerima kalau kita nggak ngasih,” ujar lelaki berbaju biru ini.
Minimarket beberapa kali telah memasang stiker bertuliskan “Parkir Gratis”, namun stiker tersebut kerap kali dicopot oleh oknum. Kelvin juga menyebut para juru parkir liar sering bergantian, sehingga sulit ditertibkan.
Ia berharap ada penindakan lebih tegas dari pemerintah.
“Ya lebih dipertegas lagi biar nggak banyak yang begitu, apalagi di tempat ramai. Ditertibin lah, biar lebih aman,” ucap lelaki tersebut.
Masyarakat berharap adanya langkah berkelanjutan dari Wali Kota Bandung M. Farhan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan di Kota Bandung.
Kesadaran masyarakat harus ditimbulkan terkait masalah juru parkir liar, kita tidak bisa menoleransi hal – hal kecil seperti ini, bukan masalah berapa besar uang yang kita keluarkan. Tapi bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia khususnya di Kota Bandung harus ditegakkan. (*)