NAMA Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau akrab disapa KDM, mucunghul dalam reportase media Inggris, Financial Times, baru-baru ini. Judul reportasenya: “Is this Indonesia’s Next President?”
Bukan main. Dan bukan main-main. Artinya, nama KDM bukan cuma bergema di ruang politik lokal, tapi juga mulai merambah arena persepsi global.
Financial Times bukan media jore-jore. Ia dibaca investor, diplomat, analis risiko politik, sampai pembuat kebijakan global.
Ketika Financial Times mengangkat KDM dalam salah satu reportasenya, yang terjadi bukan sekadar peliputan, melainkan juga signal, bahwa ada potensi perubahan lanskap politik di negara besar seperti Indonesia.
Yang membuat KDM menarik bagi media global macam Financial Times mungkin bukan hanya elektabilitasnya, tetapi juga barangkali kisah kehidupannya yang membumi dan merakyat.
Dalam reportasenya, Financial Times menulis antara lain: “Dedi Mulyadi, a former motorcycle taxi driver and kite seller, has seen a meteoric rise, fuelled by his prolific use of social media that has helped establish a deep rapport with voters who see him as a man of the people.”
Di sini terlihat pola lama media internasional. Mereka cenderung menyukai politik yang dipersonalisasi. Struktur partai, dinamika elite, atau kompleksitas institusi sering kalah oleh figur yang punya wajah, gaya, dan cerita.
Label Content Governor yang ikut disematkan Financial Times kepada KDM memperkuat hal itu. Dalam logika media global, ini bukan sekadar kritik, tapi mungkin kategori baru yakni pemimpin yang membangun legitimasi lewat produksi konten digital harian.
Data yang dikutip Financial Times juga memperkuat efek dramatis. Survei SMRC yang menunjukkan elektabilitas KDM di angka sekitar 35 persen, jauh di atas nama besar lain, menjadi angka global begitu masuk reportase media internasional.
Namun demikian, survei domestik yang dikutip media global bukanlah prediksi final. Ia adalah potret sementara. Tetapi, ketika ini dibaca oleh orang-orang di luar negeri, bisa saja ia berubah menjadi tren.
Dengan demikian, media internasional tidak lagi sekadar mencerminkan realitas, tetapi ikut membentuk realitas. Karena investor, analis risiko, dan bahkan elite politik domestik bisa ikut membaca ulang posisi KDM setelah melihat bagaimana ia ditampilkan di Financial Times.
Di banyak negara berkembang, figur politik lokal tak jarang “naik kelas” setelah masuk radar media Barat. Ini seperti model siklus umpan balik: dikenal luas di domestik, kemudian mendapat panggung di media global, dari situ dianggap makin relevan secara geopolitik, dan akhirnya pengakuan luar itu justru mempertebal legitimasi serta popularitas di dalam negeri.
KDM mungkin saja masuk dalam model seperti itu. Aktivitas media sosialnya yang masif membuatnya mudah terlihat, mudah diukur, dan mudah diklip untuk konsumsi global. Jujur saja, di era digital kiwari, visibilitas adalah modal politik.
Namun, di balik itu semua, ada risiko simplifikasi. Politik Jawa Barat -- dengan kompleksitas ekonomi industri, urbanisasi, ketimpangan -- bisa mengecil menjadi satu narasi: “gubernur yang dekat dengan rakyat lewat konten.”
Padahal, dalam ilmu politik modern, popularitas tidak selalu linear dengan kapasitas tata kelola pemerintahan. Tetapi, media global sering tidak masuk sejauh itu. Mereka cenderung berhenti pada level persona politik.
Menariknya, dalam reportasenya, Financial Times juga menyinggung sisi lain, yaitu kritik bahwa aktivitas konten bisa mengalahkan substansi kerja pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa bahkan media global pun sadar soal kemungkinan adanya problem antara performa dan kebijakan.
Maka, dalam hal ini, KDM menjadi sebuah studi kasus nan unik, di mana seorang kepala daerah mulai pula dilirik dan dikurasi oleh media global sebagai salah seorang kandidat potensial pemimpin nasional masa depan.
Pertanyaannya sekarang adalah: apakah popularitas yang sudah masuk radar internasional ini akan mengubah kalkulasi politik nasional, baik di level partai, elite, maupun calon pemilih.
Reportase Financial Times bukan sekadar cerita ihwal KDM. Ia adalah cermin tentang bagaimana khazanah politik Indonesia kiwari tidak lagi sepenuhnya domestik. Ia sudah masuk ruang di mana media global, data survei, dan algoritma digital ikut menentukan ihwal siapa yang kira-kira potensial dan layak jadi pemimpin nasional. (*)