Masa depan Bandung Command Center (BCC) seperti apa? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) berkembang sangat cepat. BCC tidak seharusnya berhenti sebagai sebuah ruangan dengan layar besar yang menampilkan CCTV dan data kota.
Masa depannya justru harus menjadi semacam “otak kota” yang mampu membaca berbagai gejala, menganalisis persoalan, memberikan peringatan dini, sekaligus membantu pemerintah mengambil keputusan secara cepat.
Bandung sebenarnya sudah memiliki modal awal ke arah itu. BCC dibangun pada 19 Januari 2015 dan dirancang sebagai ruang kerja Wali Kota untuk observasi kota, analisis data, koordinasi, komunikasi, penyebarluasan informasi, serta pelayanan publik. Dalam tata kelolanya, BCC juga memiliki keterkaitan dengan layanan kegawatdaruratan 112.
Namun, teknologi kota terus bergerak. Apa yang dianggap canggih pada 2015 belum tentu cukup untuk menjawab persoalan Bandung pada 2026.
Dari CCTV Menjadi Mata Kota
Salah satu persoalan mendasar adalah bagaimana mengubah data menjadi tindakan. Dalam Rencana Strategis Diskominfo Kota Bandung 2025–2029 disebutkan bahwa kebutuhan ideal CCTV kota mencapai sekitar 2.600 titik. Hingga 2025, Diskominfo memiliki sekitar 220 kamera dan Dishub sekitar 300 kamera, ditambah kamera yang dikelola perangkat daerah lainnya. Artinya, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan dan ketersediaan kamera.
Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan BCC tidak cukup hanya dengan memperbesar jumlah kamera. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kamera dan sensor tersebut dapat berbicara dalam satu ekosistem data.
Di sinilah IoT menemukan perannya. IoT memungkinkan berbagai perangkat di lapangan mengirimkan data secara otomatis ke pusat kendali. Kamera lalu lintas, sensor ketinggian air, sensor kualitas udara, perangkat pengukur kepadatan kendaraan, lampu lalu lintas, hingga perangkat pemantau infrastruktur dapat menjadi bagian dari jaringan sensor kota.
Bandung sebenarnya sudah memiliki contoh konkretnya. Pada awal 2026, sistem peringatan dini banjir dikelola secara terintegrasi melalui BCC dengan dukungan sensor, CCTV, dan layanan 112.
Pemkot Bandung menyebut terdapat 13 CCTV pemantauan air serta sensor ketinggian muka air di Sungai Cikapundung Viaduct dan Teras Cikapundung. Data sensor dikirim ke pusat kendali untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Model semacam inilah yang perlu diperluas.
AI Jangan hanya Menjadi Pajangan
Masuknya AI akan mengubah fungsi BCC secara mendasar. Jika CCTV selama ini berfungsi seperti mata manusia yang harus terus melihat layar, AI dapat menjadi “pengamat digital” yang bekerja secara terus-menerus. Sistem AI dapat membantu mengenali kepadatan lalu lintas, mendeteksi kejadian tidak normal, membaca perubahan pola kendaraan, mengidentifikasi potensi kerumunan, dan memberikan peringatan kepada operator.
Bandung bahkan pernah mengembangkan pemanfaatan AI pada jaringan CCTV untuk kebutuhan seperti penghitungan kendaraan dan analisis visual.
Ke depan, kemampuan tersebut dapat dikembangkan menjadi predictive command center. Bukan hanya bertanya, “Apa yang sedang terjadi?”, tetapi juga “Apa yang kemungkinan terjadi dalam satu atau dua jam ke depan?”
Misalnya, hujan dengan intensitas tinggi terdeteksi. Sensor sungai menunjukkan kenaikan muka air. Kamera melihat genangan mulai terbentuk. Data lalu lintas menunjukkan kendaraan mulai menumpuk di jalur tertentu.
AI dapat menggabungkan seluruh data tersebut dan menghasilkan peringatan: terdapat potensi gangguan lalu lintas dan banjir pada kawasan tertentu.
Keputusan tetap berada pada manusia. AI bukan wali kota dan bukan pula pengganti birokrasi. AI adalah alat bantu untuk mempercepat kemampuan pemerintah membaca kota.
Hal ini sejalan dengan arah pemerintah nasional yang pada 2026 semakin mendorong pemanfaatan AI dalam pemerintahan digital, sekaligus menekankan pentingnya tata kelola, keamanan, dan mitigasi risiko AI. Bahkan pemerintah sedang menyusun peta jalan AI nasional 2026–2029.
BCC Perlu Peta Infrastruktur Kota
Gagasan lain yang penting adalah membangun Integrated Infrastructure Map.Kota seharusnya memiliki peta digital yang tidak hanya menunjukkan jalan, tetapi juga jaringan drainase, sungai, jembatan, lampu lalu lintas, jaringan utilitas, proyek pembangunan, kawasan rawan banjir, titik kemacetan, fasilitas kesehatan, sekolah, ruang terbuka hijau dan berbagai infrastruktur publik lainnya.
Dengan demikian, sebelum sebuah jalan dibongkar, misalnya, pemerintah dapat melihat apakah terdapat pekerjaan utilitas lain di lokasi yang sama.
Persoalan pembangunan yang tumpang tindih dapat dikurangi karena semua pihak melihat peta digital yang sama.
Ini merupakan salah satu konsekuensi logis dari transformasi pemerintahan digital. Pemerintah pusat sendiri kini mendorong agar transformasi digital tidak berhenti pada banyaknya aplikasi, tetapi menuju sistem pemerintahan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dari Command Center Menjadi Citizen Center
BCC juga perlu mengubah cara berhubungan dengan warga. Prinsip Customer Relationship Management (CRM) yang selama ini banyak digunakan perusahaan sebenarnya dapat diadaptasi dalam pemerintahan menjadi Citizen Relationship Management. Warga bukan sekadar pelapor, tetapi sumber data sekaligus mitra pemerintah.
Laporan mengenai jalan rusak, sampah, banjir, pohon tumbang, kemacetan atau gangguan pelayanan harus mempunyai jejak digital. Ada nomor laporan, lokasi, perangkat daerah yang bertanggung jawab, waktu respons, tindakan yang dilakukan dan hasil akhirnya.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengukur bukan hanya berapa banyak pengaduan yang masuk, tetapi berapa cepat persoalan diselesaikan. Di sinilah BCC harus bersentuhan langsung dengan komunitas kota.
Pemerintah tidak cukup hanya memiliki dashboard. Harus ada manusia yang mampu berkomunikasi dengan warga secara ramah dan efektif. Karena itu, pengelolaan BCC tidak semata-mata membutuhkan tenaga teknologi informasi, tetapi juga ahli komunikasi massa, analis data, perencana kota, ahli kebencanaan dan pengelola pelayanan publik.
BCC dan Ekonomi Kerakyatan
Di sinilah gagasan lama tentang sistem informasi pasar dapat menemukan bentuk baru.Harga cabai, beras, telur, bawang, daging dan komoditas lainnya tidak semestinya hanya menjadi angka dalam laporan. Data pasar dapat diintegrasikan dengan informasi pasokan, distribusi, cuaca dan kebutuhan konsumen.
Pemkot Bandung sendiri telah memiliki ARIMBI yang digunakan untuk memantau antara lain harga kebutuhan pokok di pasar, stok darah, ketersediaan tempat tidur rumah sakit dan fasilitas publik lainnya.
Ke depan, data tersebut dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih prediktif. Ketika harga sebuah komoditas mulai naik, pemerintah dapat mengetahui apakah penyebabnya kekurangan pasokan, hambatan distribusi, peningkatan permintaan atau faktor lain. Informasi itu dapat diteruskan kepada daerah pemasok.
Dengan demikian, BCC tidak hanya mengurusi banjir dan kemacetan, tetapi juga ikut menjadi instrumen pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi lokal.
Gagasan ini mengingatkan kita pada pola komunikasi Kelompencapir pada masa lalu. Bedanya, komunikasi komunitas pada masa itu menggunakan media massa dan pertemuan langsung, sedangkan sekarang dapat diperkuat oleh sensor, data pasar, AI, internet dan media penyiaran.
Jangan Terjebak Teknologi
Tantangan terbesar BCC sebenarnya bukan membeli kamera, server atau perangkat AI. Tantangannya adalah integrasi.
Jangan sampai setiap dinas memiliki aplikasi sendiri, kamera sendiri dan database sendiri, tetapi semuanya tidak dapat saling berbicara.
Pemkot Bandung telah memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Command Center. Pada Agustus 2026, Wali Kota Bandung juga menetapkan Surat Edaran Nomor 113-Diskominfo/2026 mengenai integrasi sistem CCTV pada area publik dan pelayanan publik. Ini merupakan fondasi penting bagi pengembangan BCC ke depan.
Namun integrasi teknologi harus diikuti integrasi tata kelola, standar data, keamanan siber dan perlindungan privasi. Semakin banyak kamera dan sensor terhubung, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah menjaga data agar tidak disalahgunakan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa AI digunakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah pusat sendiri mengingatkan bahwa perkembangan AI membawa risiko disinformasi, kebocoran data dan ancaman keamanan siber.
Dari Ruang Monitor Menjadi Otak Kota
Karena itu, masa depan BCC bukanlah tentang seberapa besar ukuran videowall atau berapa banyak kamera yang bisa ditampilkan.
Ukuran keberhasilannya jauh lebih sederhana: apakah ketika warga menghadapi persoalan, pemerintah dapat mengetahui lebih cepat, memahami persoalan lebih akurat dan bertindak lebih tepat?
BCC masa depan idealnya mempunyai tiga lapisan. Pertama, IoT menjadi mata dan telinga kota. Kedua, AI menjadi mesin analisisnya. Ketiga, manusia tetap menjadi pengambil keputusan.
Ketiganya harus disatukan dengan data yang terpercaya, infrastruktur digital yang kuat, tata kelola yang jelas serta komunikasi publik yang efektif.
Bandung sudah mempunyai pengalaman hampir satu dekade lebih dengan BCC. Kini tantangannya adalah membawa BCC memasuki generasi berikutnya. Bukan lagi sekadar Command Center, tetapi Intelligent City Command Center.
Bukan hanya mengetahui apa yang terjadi di Bandung, tetapi mampu membaca kecenderungan sebelum persoalan membesar. Dan yang paling penting, teknologi itu harus kembali kepada tujuan awal pemerintahan: membuat kota lebih aman, pelayanan lebih cepat, pembangunan lebih terkoordinasi dan kehidupan warga menjadi lebih baik. (TS)