Ayo Netizen

Tentang 'Anying' di Pekan Kebudayaan Kota Bandung, Wartawan Bodrek, dan Keluh Kesah Lainnya

Oleh: Garbi Cipta Perdana
Buku Merawat Percakapam Kota hasil Popolah Pekan Kebudayaan Kota Bandung 2026. (Foto: Garbi Cipta Perdana)

Hari itu Sabtu, 14 November 2026, malam kedua Pekan Kebudayaan Kota Bandung di Teras Cikapundung. Saya dan beberapa kolega di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung sedang beristirahat di sisi utara tenda pameran warisan budaya. Kami berdiam di sana karena ada sofa empuk yang dikonsepkan sebagai "ruang tengah kota", lengkap dengan buku kumpulan tulisan Merawat Percakapan Kota, hasil Popolah 3 di Kopi Poka Kanayakan.

Saya lupa kapan tepatnya wajah-wajah yang sering saya temui tiap kami berkegiatan itu hadir. Rasanya sebelum penampilan Basajan. Seorang pria dengan topi di kepala menghampiri kami. Mantra "aya mereun, boss" ia tujukan kepada Ketua Tim saya, Mang Aceng Ismatulloh alias Aceng Anying alias Anying71. Tentu ada alasan di balik nama alias itu, dan inilah alasannya.

"Aya mereun, bos ..." adalah kalimat yang cukup sering saya dengar dari mereka, ibu atau bapak yang mengalungkan tanda pengenal di leher. Ingatan saya ditarik mundur ke beberapa tahun lalu saat saya masih hijau dulu, saat masih newbie di birokrasi. Saat itu saya pertama kali menyaksikan bagaimana sebagian oknum pewarta bekerja. Setiap pemerintah mengadakan kegiatan, mereka hadir, mencari orang yang dianggap bertanggung jawab, meminta keterangan, lalu di ujung percakapan mengharapkan imbalan.

Ada satu dialog yang masih saya ingat lamat-lamat meski kalender silih berganti. Kala itu, saat dimintai imbalan, Mang Aceng berucap dengan logat Sundanya yang lugas: "Duit ti mana urang teh?! Maraneh mah ongkoh hayang eweuh korupsi, tapi anggeur we menta wae. Yeuh, (sambil menyerahkan uang dua puluh ribu rupiah) ieu mah ti urang tah." Begitulah potret bagaimana dunia bekerja.

Kembali ke Sabtu malam kemarin. Setelah mantra "aya mereun, bos ..." terlontar dan ditimpali dengan bahasa keakraban khas Bandung—yang tentu saja tak lepas dari bumbu anjing dan goblog sebagai penanda cairnya suasana dan kesetaraan—Mang Aceng merogoh saku dan memberikan uang dua puluh ribu rupiah kepada lelaki bertopi itu. Perlu digarisbawahi dan dicetak tebal, itu adalah uang pribadi dari kantongnya sendiri, bukan anggaran pemerintah.

Tanpa terima kasih, lelaki bertopi itu justru tersenyum meledek melihat nominal yang diberikan sembari memperlihatkan uang itu ke sekitar. Mang Aceng pun bertanya balik dengan nada heran, "Hayangna sabaraha atuh?"

Tanpa ragu dia menjawab, "Sajuta."

Mendengar angka satu juta rupiah keluar begitu saja dari mulutnya, pikiran saya mendadak terlempar pada potongan ceramah viral Ustaz Yusuf Mansur yang legendaris itu: "Duitnya dari mana?" Hidup ini lucu dan penuh komedi. Di saat sulitnya pemerintah daerah mengelola APBD-nya agar tetap sehat dan efektif, lelaki bertopi itu meminta nominal yang saya rasa sulit untuk diobjektifkan pertanggungjawabannya.

Maka, terkait pemberitaan adanya ketegangan antara awak media dengan pamong budaya Disbudpar pada malam itu, saya tidak menafikan pemberitaannya. Saya menyaksikan langsung dengan kedua mata saya sendiri yang dibantu oleh kacamata untuk memperjelas keadaan. Namun, sebagai saksi mata, saya tidak menemukan ketegangannya di sebelah mana. Tapi, okelah, setiap orang berhak berpendapat dan menyiarkan apa yang dirasakannya.

Saya meyakini peribahasa, tidak ada asap kalau tidak ada bara. Dan setiap api, butuh sedikit bara untuk berkobar. Kalau ditelusuri, tulisan saya ini adalah respons dari pengakuan sepihak oknum awak media yang terbit hari Minggu (15/11/2026), di laman kabarnusa24.com berjudul "Acara Seni di Teras Cikapundung Diwarnai Ketegangan, Awak Media dan Pamong Budaya Disbudpar Bandung Diduga Berselisih Paham" dan temporatur.com berjudul "Konfirmasi Anggaran Kegiatan Seni Budaya di Bandung, Awak Media Soroti Etika Komunikasi Pegawai Disbudpar".

Dua hari berselang, Selasa (17/11/2026), narasi serupa kembali direproduksi secara seragam oleh laman lain, seperti reportasejabar.com dengan judul "Miris! Oknum Pamong Budaya Disbudpar Kota Bandung Diduga Bentak Media Dengan Kata Kasar di Teras Cikapundung" dan jabarindo.com dengan judul "Miris! Oknum Pamong Budaya Disbudpar Kota Bandung Diduga Bentak Media Dengan Kata ” Anjixxx dan Goblxx”". Miris, seperti judul pemberitaan yang mereka pilih, saking terburu-burunya menyalin naskah, di dalam badan berita jabarindo.com masih tertinggal jejak nama media lain ("Bramastanews") yang luput disunting.

Bramastanews di jabarindo.com (Sumber: tangkapan layar)

Lagi-lagi hidup ini lucu dan penuh komedi. Alih-alih menutupi motif kedatangan mereka, media-media itu justru menuliskan secara terang-terangan pemicunya: "Ketegangan diduga terjadi ketika awak media menghampiri yang bersangkutan untuk melakukan konfirmasi terkait anggaran untuk media dalam acara seni budaya tersebut."

Ketika patokan angka "sajuta" yang dibungkus istilah "anggaran untuk media" itu tak berujung nyata, bahasa keakraban khas Bandung tadi mendadak dipelintir menjadi soal etika dan pelanggaran kerja jurnalistik. Dalam berita tersebut, seorang narasumber anonim yang disebut sebagai awak media di lokasi berujar, "Kami datang baik-baik untuk konfirmasi. Kami berharap ada penjelasan yang baik, karena ini bagian dari tugas kami." Media-media itu pun kompak berlindung di balik payung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta menuntut adab kesopanan budaya Sunda dari seorang Pamong Budaya, sembari menayangkan penghakiman sepihak terlebih dahulu sebelum meminta klarifikasi resmi.

Lucu dan komedinya lagi, penulisan nama lengkap beserta gelar akademik langsung—Aceng Ismatulloh, S.S.—dalam pemberitaan yang baru sebatas dugaan dan penghakiman sepihak itu jelas melanggar aturan serta asas praduga tak bersalah dalam Kode Etik Jurnalistik. Kenyataannya adalah hingga detik ini, saat tulisan-tulisan itu dinaikkan, dan saat saya menulis ini, tidak pernah ada tuh satu pun permintaan klarifikasi atau upaya konfirmasi dari media-media tersebut kepada Mang Aceng.

Teman saya, Rifqi Akbar, yang berkuliah jurnalistik selama hampir lima tahun pernah berkata kepada saya bahwa jurnalis itu bekerja bak nabi—makanya nabi dalam bahasa Inggris disebut the messenger, pembawa pesan kebenaran. Jika merujuk pada prinsip luhur itu, tulisan dari keempat media tersebut—yang kemungkinan besar jumlah kloningannya masih akan terus bertambah—bukanlah kerja jurnalistik, melainkan sekadar kumpulan kebohongan yang dikemas menyerupai berita.

Kalau, dan jikalau, bahasa keakraban khas Bandung "anjing goblog" itulah yang dipermasalahkan dan dianggap mencederai adab Sunda, saya kira kita perlu membaca tulisan berjudul "Kata 'Anjing' dalam Perspektif Linguistik Sunda" karya Hera Meganova Lyra dalam jurnal Metahumaniora Volume 7 Nomor 3 (September 2017). Menurut Hera, bahasa hidup mengikuti zaman, begitu juga kata yang menjadi bagian dari bahasa. Kata anjing dalam penggunaannya di masyarakat Sunda telah mengalami pergeseran dari makna aslinya. Arti anjing yang semula mengacu pada nomina hewan berkaki empat, dalam praktiknya berganti fungsi menjadi kata sapaan (kecap sesebutan), kata lalandihan (julukan), kata interjeksi (kecap panyeluk), kata makian (kecap pikeun nyarékanan), dan kata pementing (kecap panganteb). Dari kelima fungsi tersebut, hanya satu yang berkonotasi negatif, yakni saat digunakan sebagai kata makian. Selebihnya justru menjadi penanda kedekatan emosional dan keakraban sosial.

Menurut saya, baranya bukanlah soal kosakata, melainkan dipicu oleh praktik lama yang seolah-olah mewajibkan kami, pegawai pemerintah, memberikan imbalan kepada oknum pewarta. Padahal, dalam tata kelola keuangan kedinasan hari ini, kami sama sekali tidak mengalokasikan anggaran untuk hal-hal semacam itu.

Fenomena semacam ini bukanlah hal baru. Dalam jurnal Komunikasi Volume 10 Nomor 1 tahun 2015 berjudul "Fenomena Penyimpangan Profesi Jurnalis", Dadang Rahmat Hidayat dan Aceng Abdullah menjelaskan bahwa menjamurnya media tanpa diimbangi kesejahteraan dan kompetensi SDM membuat sebagian wartawan hanya "digaji" dengan kartu pers, yang berujung pada tindakan mencari uang dari narasumber. Mereka bahkan memetakan sepuluh strategi oknum wartawan bodrek, salah satunya modus "memaksa wawancara: ujung-ujungnya minta diberi ongkos" atau "meminta jatah rutin". Tak berhenti di situ, pasal-pasal dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers—khususnya Pasal 4 dan ancaman pidana Pasal 18 ayat (1)—kerap dijadikan "senjata" untuk menekan sumber berita, padahal yang dilindungi undang-undang hanyalah kegiatan jurnalistiknya, bukan upaya meminta imbalan di luar tugas pers.

Kritik serupa juga dibahas oleh Fadia Anggraini P., dkk. dalam artikel "Wartawan Profesional dan Gratifikasi: Antara Hukum dan Realitas Sosial" di JSJ: Jurnal Studi Jurnalistik Volume 5 Nomor 1 tahun 2023. Mereka mengulas tegas Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi, "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap". Penyalahgunaan profesi inilah yang melahirkan julukan wartawan amplop, yakni perbuatan mencari keuntungan pribadi saat menjalankan tugas. Baik suap maupun gratifikasi, pada dasarnya keduanya itu dilarang keras karena merusak independensi wartawan dan mencederai kepercayaan publik terhadap pers.

Selain praktik transaksional dan wartawan bodrek, reproduksi berita yang nyaris identik lintas situs seperti pada kabarnusa24.com, temporatur.com, reportasejabar.com, hingga jabarindo.com memperlihatkan gejala jurnalisme kloning dan churnalism yang mengarah pada plagiarisme. Dalam kajian berjudul "Praktik Jurnalisme Kloning di Kalangan Wartawan Online" di Mediator: Jurnal Komunikasi Volume 11 Nomor 1 (Juni 2018), Tsana Garini dan Abie Besman memaparkan bahwa saling bertukar bahan atau berita jadi (pantulan berita) lalu menayangkannya secara seragam tanpa proses peliputan dan verifikasi mandiri melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS).

Nana Sutisna dalam "Copy-Paste Journalism dalam Media Online: Transformasi Press Release dan Implikasinya terhadap Etika Jurnalistik serta Plagiarisme" (AdZikra, Vol. 17 No. 1, Juni 2026) juga memperkuat penjelasan di atas dengan menyebut reproduksi teks secara verbatim tanpa check and recheck telah mereduksi fungsi pers dari penjaga gerbang informasi (gatekeeper) menjadi sekadar mesin distribusi konten instan (industrial churnalism) yang menjurus pada plagiarisme parsial. Bahkan, dalam studi fenomenologi "Pemahaman Jurnalisme Kloning Pada Wartawan PWI Dan AJI Kota Bandung" yang dilakukan Ahmad Sopian Nurmawan menjelaskan bahwa praktik kloning semacam itu menyimpang dari etika profesi karena memangkas tahapan verifikasi lapangan yang seharusnya menjaga akurasi berita bagi publik.

Maraknya laman-laman daring kloningan yang tidak jelas badan hukum maupun standar kompetensinya ini juga sejalan dengan temuan Metha Madonna dalam artikel "Aktualisasi Peran Dewan Pers Sebagai Penegak Jurnalisme Independen Terkait Pemberantasan Media Online Abal-Abal" (Progressio, Vol. 1 No. 1, Maret 2020). Kemudahan akses digital membuat siapa pun bisa mendirikan portal daring—"ternak media"—tanpa verifikasi Dewan Pers, namun menggunakannya untuk membentuk opini sepihak, pembunuhan karakter, hingga alat tekan demi kepentingan tertentu.

Persoalan di balik istilah "anggaran untuk media" ini juga mencerminkan relasi kuasa yang kompleks antara media lokal dan pemerintah daerah dalam kerangka ekonomi politik komunikasi Vincent Mosco—yakni komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Awang Ruswandi dalam penelitiannya yang berjudul "Commodification, Spatialization, and Structuration in Collaboration Between Local Media and Local Government in West Java" di Jurnal Komunikasi Indonesia Volume 14 Nomor 2 (Oktober 2025), menguraikan bagaimana anggaran publik kerap dijadikan instrumen pertukaran untuk membeli ruang pemberitaan yang menguntungkan pemerintah, sehingga fungsi media sebagai pengawas publik terkomodifikasi menjadi nilai tukar ekonomi yang menggerus independensi pers. Ketika skema "kerja sama" atau anggaran media tersebut tidak tersedia atau tidak dipenuhi, relasi kuasa yang timpang ini berbalik menjadi tekanan pemberitaan yang menyempitkan ruang publik.

Sialnya, posisi kami sebagai penyelenggara pemerintahan memang kerap menjadi sasaran empuk. Atau bahasa dalam dunia per-steak-annya adalah medium rare. Kami adalah objek pertama yang disalahkan masyarakat ketika terjadi hal yang dianggap tidak ideal, dan pemberitaan sepihak berperan besar menggaungkan persepsi itu. Bagaimana jika ada udang di balik batu? Bagaimana jika ada motif uang di balik pemberitaan oleh media-media tersebut? Bagaimana jika kami dituntut untuk bersih sedangkan ada oknum yang hadir meminta imbalan untuk hal yang tidak ada pos anggarannya?

Saya kira, segala ba bi bu saya di atas ini berujung pada kenyataan bahwa ekosistem jurnalisme kita yang masih tidak sehat. Di era banjir informasi digital, batas antara kerja jurnalistik independen dan pemberitaan transaksional kian mengabur. Kode etik jurnalistik, termasuk kewajiban verifikasi dan keberimbangan sebelum berita naik tayang, seolah ditanggalkan demi menekan narasumber. Berita kehilangan marwahnya ketika ia tidak lagi lahir dari kepentingan publik, melainkan dari ekspektasi imbalan yang tak terpenuhi.

Ironisnya, semua itu terjadi di tengah Pekan Kebudayaan Kota Bandung. Itu sangat sesuai dengan judul lagu Under The Big Bright Yellow Sun yang tampil di hari Minggu. Kembali ke hari Sabtu, saat buku Merawat Percakapan Kota tergeletak di meja depan sofa empuk tenda pameran. Buku itu berisikan suara-suara warga kota beserta perenungan tentang kebudayaan kita. Realita berkata lain. Dialog yang sehat, kritis, dan bermartabat tentang kota, yang kita rawat, kontras dengan praktik "aya mereun, boss". Pemajuan kebudayaan kita masih panjang, Boss!

Kembali ke laptop Tukul Arwana. Saya masih mencoba untuk tetap positif menghadapi hari. Dosis optimis harian terus saya tingkatkan. Dengan begitu, peristiwa ketersinggungan akibat nominal atau soal bahasa pergaulan itu, saya anggap sebagai kurangnya budaya nongkrong dan ngopi bersama saja. Ah, ide bagus. Lain kali, uang dua puluh ribu rupiah milik Mang Aceng itu memang lebih baik dipakai untuk membeli kopi saja!

Oh, ya! Ini bukan karya jurnalistik! Ini adalah esai personal yang berisikan keluh kesah, penuh subjektivitas, dan tidak bebas nilai! Saya hanya mengamalkan cara lama dalam merespons pemberitaan tadi: karya dibalas karya, wacana dilawan wacana, agar publik tahu pelaksana pemerintahan sudah bebenah, walau belum sudah. Cukup lelah. (*)

Reporter Garbi Cipta Perdana
Editor Aris Abdulsalam