Sepanjang 2025, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menambah 3.259 entri baru. Angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah penanda bahwa bahasa Indonesia sedang bergerak cepat, menyerap bahasa daerah, istilah pergaulan, hingga kosakata dari ruang digital. Namun di balik dinamika itu, muncul paradoks: saat bahasa tumbuh semakin kompleks, infrastruktur kebahasaannya justru belum sepenuhnya siap menopang beban zaman.
Polemik tentang kapitil, galgah, perubahan ejaan Tailan, serta terpilihnya palum sebagai Kata Tahun Ini 2025 hanyalah permukaan dari persoalan yang lebih dalam: bagaimana negara mengelola bahasa sebagai sistem budaya sekaligus infrastruktur pengetahuan?
KBBI tidak lagi sekadar kamus. Ia telah berubah menjadi arena representasi sosial. Ketika palum dari bahasa Pakpak masuk sebagai kosakata nasional, negara mengirim pesan simbolik bahwa bahasa daerah bukan pinggiran, melainkan fondasi bahasa Indonesia.
Sebaliknya, masuknya kata cakapan seperti kapitil dan galgah menunjukkan keberanian institusi bahasa untuk merekam realitas sosial, bukan hanya norma ideal. Ini adalah praktik leksikografi modern: bahasa dipahami sebagai praktik hidup, bukan museum kata.
Namun keberanian ini juga membawa risiko politik budaya. Setiap kata baru menyentuh sensitivitas publik, identitas lokal, hingga moral sosial. Di titik ini, KBBI bukan hanya proyek akademik, melainkan kebijakan kebudayaan.
3.259 Entri Baru: Prestasi atau Beban?
Penambahan ribuan entri dalam satu tahun bisa dibaca sebagai prestasi produktivitas. Tetapi ia juga menimbulkan pertanyaan kritis: apakah ekosistem bahasa siap mengelola pertumbuhan ini?
Semakin banyak entri berarti semakin besar tanggung jawab kurasi, pembaruan makna, pelabelan ragam kata, serta edukasi publik. Tanpa dukungan sistem digital yang kuat, data kebahasaan berisiko menjadi tumpukan informasi yang sulit diakses dan dipahami.
Di sinilah persoalan infrastruktur muncul.
Gangguan akses pada website KBBI Daring dan Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia bukan sekadar gangguan teknis. Ia mencerminkan masalah struktural: bahasa nasional belum sepenuhnya diperlakukan sebagai infrastruktur strategis.
Di era digital, kamus bukan lagi buku di rak perpustakaan. Ia adalah platform publik yang dipakai jutaan pengguna setiap hari: pelajar, jurnalis, akademisi, penulis, birokrat, hingga industri kreatif. Ketika platform ini tidak stabil, yang terganggu bukan hanya layanan, tetapi standar bahasa itu sendiri.
Ironisnya, di saat negara mendorong partisipasi publik dalam pengusulan kata secara daring, akses ke basis datanya justru rapuh. Ini menciptakan jurang antara kebijakan dan pelaksanaannya.
Bahasa bukan hanya simbol identitas. Ia adalah modal ekonomi budaya. Negara dengan sistem bahasa yang kuat memiliki keunggulan dalam produksi ilmu pengetahuan, diplomasi budaya, dan industri kreatif.
Ketika KBBI dan Tesaurus Tematis berfungsi optimal, mereka memperkuat kualitas penulisan akademik, pemberitaan media, produksi konten digital, hingga kebijakan publik. Sebaliknya, ketika infrastruktur bahasa lemah, kualitas komunikasi nasional ikut tergerus.
Dalam konteks ini, investasi pada kebahasaan bukan pengeluaran simbolik, melainkan investasi produktif jangka panjang.
Masalah Utama: Bukan Kata, tapi Tata Kelola
Perdebatan publik selama ini terjebak pada permukaan: apakah kapitil pantas, apakah Tailan layak, apakah palum relevan. Padahal persoalan inti ada pada tata kelola bahasa.
Yang dibutuhkan bukan sekadar menambah entri, tetapi membangun sistem yang transparan, mudah diakses, stabil secara teknis, dan komunikatif kepada publik. Tanpa itu, setiap pembaruan akan terus memicu resistensi, bukan karena isinya selalu salah, tetapi karena prosesnya terasa jauh dari masyarakat.
Baca Juga: Ketika Website KBBI dan Tesaurus Tumbang: Alarm Serius Infrastruktur Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia sedang bergerak cepat. Ia tumbuh dari desa ke kota, dari bahasa daerah ke ruang digital, dari percakapan TikTok hingga meja redaksi media nasional. Pertanyaannya: apakah negara bergerak secepat itu?
Jika KBBI ingin menjadi pilar bahasa modern, ia harus ditopang bukan hanya oleh pakar linguistik, tetapi juga oleh infrastruktur digital yang kuat dan kebijakan komunikasi publik yang cerdas.
Karena bahasa yang hidup membutuhkan sistem yang hidup pula. Tanpa itu, kita akan terus merayakan pertumbuhan kosakata, tetapi kehilangan fondasi yang menopangnya. (*)