Konten atau artikel Netizen Ayo Bandung mulai tumbuh berkembang dan enak dibaca. Dalam era platform digital, Netizen Ayo Bandung telah menunjukkan eksistensinya sebagai intelektual publik. Netizen yang sebagian besar masih usia belia bahkan masih banyak yang berstatus mahasiswa perlu didorong agar kian produktif. Sungguh beruntung Wali Kota Bandung setiap hari mendapat masukan dari segenap netizen berupa gagasan, inisiatif, solusi dan motivasi untuk kota Bandung.
Netizen sangat berkepentingan terhadap kemaslahatan bagi seisi kota, khususnya mewujudkan ketertiban umum dan membangkitkan kreativitas warga.
Mewujudkan ketertiban umum gampang-gampang susah. Ibarat memegang seekor burung, jika dipegang longgar akan lepas, namun jika digenggam kuat bisa mati.
Ada satuan yang tugasnya terjun langsung ke seluruh penjuru kota untuk mewujudkan ketertiban umum, yakni Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ). Antara netizen dan Satpol PP sama-sama punya peran yang sebangun, yakni menjaga dan merawat kota Bandung. Mewujudkan kota yang ditandai dengan ketertiban umum dan membuat kinerja ASN yang kian cekatan mewujudkan pelayanan publik.
Masalah ketidakadilan sosial dan ketimpangan pembangunan kota sering ditulis oleh Netizen Ayo Bandung. Konten Ayo Bandung yang jujur, bernas dan sarat kritik namun tetap konstruktif, menurut saya patut menjadi bacaan wajib segenap petinggi dan anggota Satpol PP Kota Bandung. Agar proses transformasi satuan tersebut bisa sesuai dengan semangat zaman dan aspirasi publik.
Dunia telah memasuki era platform, seperti yang digambarkan oleh Phil Simon penulis buku “The Age of The Platform. Kini siapapun bisa membuat atau membangun platform lokal untuk proses kreatif dan bisnisnya. Platform lokal semakin mudah dibuat dengan biaya yang relatif murah. Masalahnya platform lokal sebagus apapun sangat tergantung dengan bobot dan kontinuitas konten.
Media siber Ayo Bandung telah membangun konten lokal yang segar. Konten lokal perlu bersinergi dengan platform asing memiliki arah yang jelas yakni pembentukan ekosistem yang ideal bagi pengembangan profesi kreator konten. Perusahaan raksasa seperti Google dan kreator konten mestinya bisa bersinergi dalam platform yang notabene merupakan model bisnis yang tidak memandang ukuran dan jenis usaha atau industri. Tak bisa dimungkiri, kini platform telah menjadi model bisnis paling penting.
Laman netizen Ayo Bandung telah menjadi ideagora atau pasar ide, gagasan dan inisiatif lintas generasi, Tidak ada sekat usia dan feodalisme dalam platform ini. Bahkan kaum belia justru banyak yang lebih matang dan lebih segar karyanya.
Tidak berlebihan jika sebagian dari netizen Ayo Bandung boleh dibilang intelektual publik. Juga penumbuh kebudayaan. Lebih dari itu, kebudayaan bisa menggenjot produktivitas dan memajukan pranata sosial, korporasi dan ketatanegaraan. Serta membentuk sikap positif masyarakat yang selalu berusaha untuk maju atau sikap need of achievement.
Aktivis Netizen Ayo Bandung dengan tulus telah menjunjung kewajiban sejarah dan tradisi kecendekiawanan. Mengacu definisi New York Times tentang intelektual publik (public intellectual), adalah seseorang yang memiliki pengetahuan (knowledge), otoritas (authority), tentang isu-isu aktual (issues of the day), dan memiliki kemampuan menyampaikannya kepada publik secara lugas.
Meminjam kalimat Presiden ketiga BJ Habibie, sosok intelektual publik tersebut pada hakikatnya adalah SDM yang terus terbarukan dan menonjol secara intelektual. Netizen Ayo Bandung diharapkan telah menjadi platform gotong royong para intelektual publik yang sesuai dengan pembangunan, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya.
Seperti Apa Eksistensi Satpol PP yang Sesuai Semangat Zaman ?
Personil garis depan pemerintah daerah siapa lagi kalau bukan Satpol PP. Rindu dan benci mewarnai pendapat publik terkait dengan Satpol PP. Pihak yang merindukan tentunya sangat berterima kasih atas terwujudnya ketertiban dan ketentraman umum. Sedang yang membenci biasanya adalah mereka yang bermasalah dengan hukum atau peraturan daerah. Atau mereka yang pernah mengalami tindak kekerasan personel Satpol PP yang sedang menjalankan tugas.
Satpol PP memiliki landasan hukum yang eksistensinya merupakan satuan kepolisian perangkat daerah yang menyelenggarakan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Dalam struktur organisasi, Satpol PP berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Banyak sekali peraturan daerah (perda) yang mesti ditegakkan oleh Satpol PP. DPRD bersama Pemda terus memproduksi perda, setelah menjadi perda, ternyata mendapatkan banyak resistensi. Dampak resistensi itu mesti dipikul oleh Satpol PP. Tak jarang kewalahan menegakkan perda karena kondisi sosial dan masalah teknis. Betapa beratnya beban kerja Satpol PP yang mesti menegakkan perda.
Sayangnya masih ada perekrutan Satpol PP yang mekanisme seleksinya tidak jelas. Seharusnya prosedur seleksi untuk rekrutmen anggota sama seperti seleksi ASN. Status hubungan kerja Satpol PP kebanyakan adalah Pekerja Tidak Tetap (PTT). Ketika diterima sebagai personel, anggota Satpol PP dididik dengan metode pelatihan yang militeristik layaknya militer. Hal tersebut menjadikan watak Satpol PP sangat militeristik dan kurang bisa melakukan komunikasi atau pendekatan persuasif terhadap warga kota.
Seluruh kota sekarang ini berusaha untuk menjadi smart city atau kota cerdas. Mewujudkan kota cerdas sangat tergantung kepada ketertiban umum. Untuk itu dibutuhkan resolusi tahun 2026 yang berupa transformasi organisasi dan personel Satpol PP agar adaptif dengan perkembangan zaman.
Transformasi tidak sekedar merekrut sosok cantik atau ganteng untuk menjadi personel Satpol PP. Selama ini banyak pemkot yang memperbanyak sosok yang cantik dan ganteng dalam barisan Satpol PP. Bahkan ada pemkot yang memberi tunjangan peralatan make up dan disediakan program beauty class bagi anggota Satpol PP perempuan. Peralatan make up yang disediakan di kantor yakni alas bedak, bedak, eyeshadow, blush on dan lipstik. Sedangkan program kelas kecantikan digelar sekali dalam setiap bulannya.
Transformasi Satpol PP idealnya terkait dengan perkembangan teknologi. Kantor Satpol PP perlu diintegrasikan dengan infrastruktur Command Center (CC)yang pada saat ini telah dimiliki oleh sebagian besar pemerintah daerah.
Sebagian besar pemerintahan kota, kabupaten dan provinsi telah memiliki fasilitas command center, namun fungsinya perlu dioptimalkan dan belum diintegrasikan secara ideal dengan satuan kerja yang lain seperti Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial dan lain-lain. Pada prinsipnya CC merupakan sistem terpadu pemantau kondisi wilayah untuk pengambilan tindakan yang cepat dan tepat dalam mengelola kota. Eksistensi infrastruktur tersebut mesti bersentuhan langsung dengan persoalan aktual warga kota.
Salah satu masalah krusial yang harus segera diatasi oleh kota Bandung adalah masalah kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas. Yang mana salah satu penyebab kemacetan adalah aktivitas pedagang kaki lima dan sejenisnya. Betapa mahalnya ongkos dari kemacetan kota jika dihitung dengan nilai ekonomi dan sosial.
Perda tentang ketertiban umum sebaiknya terus direvisi sehingga pasal-pasalnya lebih humanis namun tetap tegas dan berwibawa. Revisi juga terkait dengan transformasi Satpol PP, baik terkait dengan organisasi, SDM, hingga metode dan peralatan kerja Satpol PP. Selain itu wewenang Satpol PP perlu diperbarui sesuai dengan tantangan zaman. (*)
