Bandung sering kali dijuluki sebagai "Kota Teater," sebuah panggung di mana fasad bangunan kolonial dan tata kota ikonik menjadi daya tarik utama. Namun, bagi saya—warga Sukabumi yang sempat bermimpi menetap di sana—Bandung kini tampak seperti kota yang terjebak dengan 'kutukan' harus selalu kelihatan cantik.
Padahal, seindah apa pun bangunan tuanya, keindahan visual Bandung itu cuma penutup buat borok lama yang nggak pernah sembuh. Kayak urusan sampah saja; kalau belum beres di 2026, estetika itu nggak ada artinya. Riset dalam jurnal Envirosan bahkan secara tegas menyebutkan bahwa tanpa sistem pengelolaan sampah yang bener-bener menyentuh akarnya, Bandung di tahun 2026 hanya akan terus berpacu dengan risiko kelumpuhan lingkungan.
Menjelang 2026, janji politik "Bandung UTAMA" kembali diuji. Pemerintah mungkin sukses menghias pusat kota dengan lampu-lampu yang menawan di malam hari, namun bagi warga yang setiap hari terjebak kemacetan tanpa solusi infrastruktur yang nyata, estetika tersebut terasa hambar. Apakah kemajuan sebuah kota hanya diukur dari seberapa Instagrammable trotoar pusat kotanya? Jika masalah dasar seperti transportasi publik dan sampah masih jalan di tempat, maka kemajuan tersebut hanya menjadi pajangan untuk menutupi masalah.
Kontras yang bikin nyesek itu kerasa banget setiap hari di sini. Waktu orang Bandung mungkin lagi pusing nyari filter atau sudut estetik buat foto trotoar, saya dan tetangga di Sukabumi malah pusing milih lubang jalan. Bukan buat difoto, tapi milih mana yang kalau dilewati motor nggak bikin ban bocor atau nyawa melayang.
Pemerintah daerah di Sukabumi boleh saja bangga dengan jargon-jargon pembangunan atau pamer program pemberdayaan warga. Tapi mana bukti inovasinya kalau urusan jalan utama saja masih tertinggal jauh? Jangan kasih alasan klasik kalau jalan rusak itu 'wajar karena di kabupaten/kampung'. Justru infrastruktur yang hancur ini sudah terlalu lama dipaksa jadi 'identitas' daerah kita, seolah-olah jalan mulus itu barang mewah yang cuma jadi hak istimewa warga Ibu Kota Provinsi. Bukankah inovatif itu seharusnya menemukan cara biar aspal nggak gampang ngelupas?
Baca Juga: Serikat Pekerja Parekraf dan Optimasi Program Inkubasi Bisnis
Resolusi saya untuk Jawa Barat di tahun 2026 bukan lagi soal impian puitis, melainkan tuntutan nyata: Pemerataan Standar Kualitas Hidup. Kita tidak butuh Sukabumi menjadi "Bandung kedua" dalam hal kemacetan, namun kita menagih standar fasilitas publik yang setara. Standar keamanan jalan di Sukabumi tidak boleh lebih rendah daripada di Bandung.
Saya tidak ingin Sukabumi cuma bisa 'ngiri' liat Bandung yang makin glowing tiap tahun. Kalau Bandung emang jadi kiblat Jawa Barat, harusnya kualitas hidup warganya—termasuk soal jalanan—bisa nular ke kota sekitarnya. Jangan sampai Bandung asyik dandan sendiri, sementara kita di sini dipaksa maklum kalau jalan rusak itu udah nasib.
Resolusi saya untuk Bandung bukan hanya agar kota ini semakin cantik, tapi supaya ia bisa menjadi 'kakak' yang baik bagi daerah sekitarnya dalam hal standar kualitas publik. Maju atau tidaknya ibu kota provinsi tahun ini juga dipengaruhi oleh seberapa baik kota penyangga seperti Sukabumi ikut berkembang. Saya hanya ingin melihat aspal di sini se-estetik trotoar Braga. Rakyat sudah bosan melihat wajah pejabat yang glowing di baliho, sementara jalanan kami masih dibiarkan babak belur. (*)
