Mahasiswa di berbagai kota bergerak serentak karena prihatin dengan kondisi bangsanya yang sarat dengan salah urus tata kelola pemerintahan. Menjamurnya korupsi dan perilaku boros penyelenggara negara dari tingkat pusat hingga daerah semakin membuat kecewa mahasiswa. Kondisinya semakin diperparah oleh nilai tukar rupiah yang merosot dan kenaikan harga-harga yang kian mencekik masyarakat.
Merebaknya aksi unjuk rasa mahasiswa pada prinsipnya merupakan bentuk keresahan kelas menengah di negeri ini. Mereka resah karena nasibnya berada di ujung tanduk dan bisa jatuh masuk jurang kemiskinan. Apalagi kelas menengah di negeri ini tidak mendapatkan insentif apapun, berbeda dengan kelompok miskin yang setidaknya sudah masuk dalam program jaring pengaman sosial dan mendapatkan bantuan sosial
Berbagai penyesuaian kebijakan seperti suku bunga acuan dan harga energi memicu tekanan tambahan bagi daya beli kelompok ini.Kondisi kelas menengah kini banyak yang dikategorikan rentan sejahtera alias tidak berada di bawah garis kemiskinan, namun memiliki risiko tinggi untuk turun kelas.
Akar masalah karena kegagalan pemerintah untuk menciptakan pasar tenaga kerja untuk kelas menengah yang berkualitas. Ironisnya semakin banyak kelas menengah yang profesinya merebut lapangan kerja kelas bawah. Akibatnya banyak kelas menengah yang penghasilannya di tepi jurang kemiskinan.
Jumlah kelas menengah di Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebanyak 46,7 juta jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena banyaknya masyarakat yang mengalami penurunan kesejahteraan.
Secara makro, sejumlah proyek infrastruktur nasional ternyata tidak banyak menyerap lapangan kerja formal yang mestinya menjadi segmen kelas menengah. Bahkan, investasi yang tercatat lebih besar ke sektor padat modal.Kondisi lima tahun terakhir masih memprihatinkan. Elastisitas serapan tenaga kerja untuk kelas menengah per satu persen pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya menyerap kurang dari 250 ribu tenaga kerja. Ironisnya, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan elastisitas serapan tenaga kerja untuk kelas menengah pada 10 tahun lalu yang mencapai 500 ribu tenaga kerja.
Berdasarkan laporan Mandiri Institute bertajuk "Demographic Insights: Dinamika Kelas Menengah di 2025" terjadi penurunan jumlah kelas menengah berkurang sekitar 1,1 hingga 1,2 juta jiwa, dari yang sebelumnya 47,9 juta orang pada tahun 2024 menjadi 46,7 juta orang pada tahun 2025.
Persentase kelas menengah terhadap total penduduk nasional ikut tergerus dari 17,1 persen pada tahun 2024 menjadi 16,6 persen pada tahun 2025. Jika ditarik sejak tahun 2019 (saat jumlahnya mencapai 57,33 juta jiwa), populasi kelas menengah Indonesia telah menyusut lebih dari 10 juta orang dalam waktu 6 tahun terakhir.
Pertumbuhan Ekonomi Kurang Berkualitas
Kenaikan harga kebutuhan dasar, perumahan, kesehatan, serta biaya pendidikan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan merupakan penyebab utama. Tingginya jumlah pekerja di sektor informal tanpa adanya bantalan risiko (seperti jaminan kehilangan pekerjaan) membuat masyarakat rentan langsung jatuh miskin saat terjadi guncangan ekonomi.
Tidak sedikit angkutan online yakni tukang ojek online, sopir taksi dan logistik online yang tergolong kelas menengah karena berpendidikan tinggi. Masih banyak jenis lapangan kerja kelas bawah yang direbut oleh kelas menengah. Hal ini merupakan indikator bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini tidak berkualitas karena tidak mampu mencetak lapisan kelas menengah yang tangguh dalam jumlah yang banyak.
Kondisinya semakin mengenaskan karena pemerintah telah menghapus ketentuan tentang upah sektoral lewat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan dihapuskannya ketentuan tentang upah sektoral, maka jenis-jenis pekerjaan upahnya dipukul rata untuk semua daerah. Akibatnya jenis-jenis pekerjaan kelas menengah yang selama ini boleh dikata adalah primadona lapangan kerja kondisinya terdegradasi. Seperti misalnya upah pekerja sektor pertambangan, manufaktur padat teknologi,dan industri kreatif.
Menurut ketentuan yang dianut dunia, Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2030 jika memiliki klasifikasi sebagai negara berpendapatan tinggi (High Income Country/HIC) dengan pendapatan perkapita 15 ribu dollar AS. Untuk itu dibutuhkan kelas menengah yang mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil tinggi dengan sumber pertumbuhan yaitu sektor manufaktur yang tangguh dan bernilai tambah tinggi.
Nyatanya, kondisi industri pengolahan besar dan senang akhir-akhir ini mengalami stagnasi bahkan ada yang terjadi pertumbuhan negatif. Padahal Sektor industri pengolahan atau manufacturing industry mestinya menjadi andalan dalam perekonomian Indonesia dan bisa menyerap lapangan kerja kelas menengah secara signifikan.
Sangat menyedihkan ternyata pasar tenaga kerja di Indonesia untuk jenjang pekerja profesional menengah hingga tinggi juga tidak membaik. Berdasarkan laporan Salary Survey yang dilansir Robert Walters Indonesia, periode pemerintahan Jokowi mestinya bisa mendorong masuknya berbagai investasi asing yang akhirnya melahirkan banyak perusahaan baru yang menyerap tenaga kerja dengan job yang layak, termasuk perusahaan rintisan (startup) di berbasis teknologi digital. Namun itu tidak terjadi. Pengangguran berlatar pendidikan tinggi semakin banyak, SDM berpendidikan tinggi yang notabene adalah kelas menengah justru banyak merebut lapangan kerja kelas bawah.
Untuk mencetak kelas menengah yang tangguh perlu belajar dari Tiongkok yang jumlah penduduknya mencapai 1,4 miliar jiwa, jauh lebih besar ketimbang jumlah penduduk negeri kita. Padahal, neraca sumber daya alamnya masih dibawah Indonesia. Dunia mengakui bahwa keadilan sosial bagi bangsa Tiongkok hampir terwujud. Hal itu ditandai dengan dinamika dan pertumbuhan kelas menengah yang luar biasa. Kelas menengah di sana punya peran signifikan untuk mewujudkan keadilan sosial. Sekitar tahun 2000-an Tiongkok memiliki sekitar 350 juta warga kelas menengah, dan saat ini sudah tumbuh berkali lipat jumlahnya.
Padahal, pada tahun 1990-an Cina masih tergolong miskin dengan produk domestic bruto (PDB) per kapita di bawah 1.000 dollar AS. Kini keadilan sosial bangsa Tiongkok telah terwujud. Menempatkan negeri itu menjadi pasar terbesar dunia mengalahkan Amerika Serikat. (*)