Konten sosial media dipenuhi gugatan publik terkait dengan metode pelatihan yang militeristik kepada calon sarjana penggerak sehingga menyebabkan peserta pelatihan meninggal dunia.
Sebanyak lima orang peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) meninggal dunia saat mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil). Para peserta tersebut tewas di waktu yang berbeda akibat gangguan kesehatan saat menjalani latihan pembentukan karakter bela negara.
Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) adalah program inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mencetak lulusan sarjana menjadi agen perubahan. Mereka mestinya diberi pelatihan yang relevan untuk menjadi pemimpin korporasi. Fokus dan tujuan awal program ini pada awalnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul di bidang pelayanan gizi masyarakat, pertanian, dan peternakan di lingkungan pedesaan.
Porsi latihan mestinya lebih banyak yang mengedepankan intelektualitas dan profesionalisme. Sedangkan pembekalan berupa pelatihan dasar kemiliteran sebaiknya tidak perlu berlebihan. Karena pengembangan karakter, disiplin, dan jiwa kepemimpinan pada saat ini bisa ditumbuhkan tanpa harus melalui program yang bersifat militeristik dengan biaya pelatihan per orang yang amat mahal hingga Rp 30 juta.
Sarjana penggerak ditempatkan di berbagai wilayah dan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan status atau skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan digaji setara dengan upah minimal regional (UMR). Persyaratan dan kewajiban bagi sarjana penggerak yang memberatkan bisa menyebabkan tekanan hingga pengunduran diri.
Mereka dengan status PPPK hendaknya jangan dijadikan "tumbal" atas nama program pembangunan. Jika mereka ditempatkan sebagai pengelola KDMP, risiko program koperasi itu mangkrak, sepi, tidak berkembang, terus merugi hingga tutup, hendaknya pengelola tidak mendapatkan sanksi yang berat atau dijadikan tumbal kegagalan program pembangunan yang sejak awal memang tidak ada perencanaan yang baik. Fakta menunjukkan bahwa KDMP yang sebagian sudah beroperasi sebagai toko kebutuhan pokok, ternyata kondisinya sepi pengunjung.
Status sarjana penggerak sebagai PPPK juga perlu mendapat kepastian dan jaminan keberlanjutan terhadap penghasilan. Karena pada saat ini kondisi pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota tidak mampu lagi atau sangat sulit mengalokasikan anggaran untuk gaji pegawai yang berstatus PPPK. Akibatnya ada ancaman PHK dan pengrumahan.
Menggembleng Otaknya, Bukan Ototnya
Angkatan kerja dengan kategori sarjana mestinya yang digembleng otaknya, bukan ototnya. Membentuk sikap disiplin dan etos kerja bagi sarjana mestinya tidak perlu latihan militer yang terlalu berat. Latihan baris berbaris cukup singkat saja. Menggembleng sarjana penggerak mestinya tidak tepat jika dilaksanakan di tangsi militer dengan materi pelatihan yang mengedepankan otot. Tantangan bangsa ke depan adalah perang asimetris yang mengedepankan otak, inovasi dan kreativitas.
Tempat yang tepat untuk menggembleng sarjana penggerak adalah wahana produktivitas seperti misalnya Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) yang ada di beberapa kota besar. Atau bertempat universitas atau perguruan tinggi karena tempat diatas sangat strategis, apalagi tingkat produktivitas manusia Indonesia belum menggembirakan. Indeks produktivitas SDM bangsa masih di nomor Sepatu.
Produktivitas dan aktivitas proses kreatif itu bagaikan sepasang kaki kuda, saling memacu menuju target yang diharapkan. Jangan sampai diantara sepasang itu ada yang pincang, karena tidak akan mampu berpacu untuk maju.
Merujuk hasil survei Japan External Trade Organization ( JETRO ) terhadap 13.458 perusahaan di ASEAN ( termasuk 614 perusahaan di Indonesia ), produktivitas entitas industri atau pabrik di Indonesia berada di posisi 7 di bawah Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Laos dan Malaysia. Data dari Asian Productivity Organization ( APO ) tahun 2020, di ASEAN Indonesia berada di urutan ke lima di bawah Singapore, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand.
Terdapat beberapa ukuran dan metode untuk menunjukkan perhitungan produktivitas. Salah satunya Metode Marvin E. Mundel yang menggunakan pendekatan metode perhitungan angka indeks produktivitas. Dari sisi produktivitas jika diukur dengan GDP per worker employed, Indonesia masih relatif tertinggal dari negara tetangga. Itu karena mayoritas tenaga kerja Indonesia saat ini, hampir 60 persen pekerja di Indonesia masih tamatan pendidikan rendah yaitu, SMP ke bawah. Mereka memiliki keterbatasan skill, sehingga akan sulit untuk meningkatkan produktivitas dan bersaing.
Pihak Kementerian Tenaga Kerja pernah menyatakan bahwa persentase produktivitas tenaga kerja Indonesia berada di angka 74,4 persen. Tingkat produktivitas ini berada di bawah rata-rata Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yakni 78,2 persen. Negara-negara tetangga seperti Filipina (86,3 persen), Singapura (82,7 persen), Thailand (80,1 persen), dan Vietnam (80 persen).
Sarjana penggerak sebaiknya ada yang diperankan sebagai guru produktif untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di daerah-daerah. Terutama yang sudah ditransformasikan menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Penerapan status BLUD harus semakin digencarkan, baik di SMK negeri maupun swasta lewat metode teaching factory. Yakni metode pembelajaran praktik dengan alat praktik yang sama dengan industri. Hal ini memungkinkan SMK dan siswa memproduksi barang dan jasa yang sama dengan standar industri. Barang dan jasa itu disalurkan lewat KDMP.
Dengan status BLUD lembaga pendidikan itu juga bisa lebih leluasa dalam hal manajemen serta masalah penggalian sumber keuangan lewat bisnis dan jasa. Karena hingga kini banyak SMK yang memiliki potensi berupa produk dan hasil inovasi teknologi tepat guna. Langkah kedepan BLUD SMK memiliki peran penting terkait dengan Industrialisasi Substitusi Impor (ISI). Seperti contohnya membuat mesin pengolah bahan baku seperti alat pembuat tepung jenis tanaman umbi-umbian lokal menjadi substitusi tepung terigu yang selama ini tergantung impor.
Apalagi pada saat ini Kementerian Perindustrian terus berupaya mendorong penumbuhan dan pengembangan Industri kecil dan menengah (IKM) di seluruh penjuru tanah air. Karena setiap daerah di Indonesia punya potensi masing-masing dengan keunggulan komparatif, baik dalam hal sumber daya alam yang dijadikan bahan baku maupun keterampilan sumber daya manusianya. Untuk meningkatkan daya saing sektor IKM sesuai dengan keunggulan daerah perlu dilaksanakan program pembinaan di sentra IKM melalui pendekatan One Village One Product (OVOP).
Konsep OVOP tersebut memiliki spirit untuk mendorong masyarakat suatu daerah agar dapat menghasilkan produk yang kompetitif dengan nilai tambah tinggi dan mampu bersaing ditingkat global. Penerapan OVOP tetap mengutamakan ciri khas keunikan karakteristik daerah tersebut dengan memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Penerapan perlu melibatkan sarjana penggerak yang bersinergi dengan lembaga pendidikan kejuruan, inovator bahkan juga para startup. (*)