Ada yang terasa ironis ketika sebuah kota begitu bangga menceritakan sejarah kelahirannya, tetapi membiarkan salah satu situs yang berkaitan dengan sejarah tersebut berada dalam kondisi kurang terawat. Situs Sumur Bandung di kawasan X-Palaguna menjadi pengingat bahwa pembangunan kota tidak cukup hanya berbicara tentang gedung, jalan, pusat perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi. Ada warisan sejarah dan ruang hidup yang juga harus dijaga.
Di tengah persoalan lingkungan perkotaan, keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH), dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik, keberadaan lahan X-Palaguna semestinya kembali menjadi perhatian serius. Bukan semata-mata karena di kawasan tersebut terdapat Situs Sumur Bandung, melainkan juga karena lahan ini menyimpan peluang untuk menjawab kebutuhan ekologis dan kebudayaan Kota Bandung.
Sejarah yang Tidak Seharusnya Terasing
Bandung memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Nama Raden Adipati Wiranatakusumah II tidak dapat dipisahkan dari proses pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung dari Krapyak ke kawasan yang kemudian berkembang menjadi Kota Bandung.
Dalam ingatan sejarah dan tradisi masyarakat, Sumur Bandung memiliki keterkaitan dengan perjalanan tersebut. Kisah mengenai sumber air dan penentuan kawasan pusat pemerintahan menjadi bagian dari narasi yang diwariskan lintas generasi.
Karena itu, Sumur Bandung bukan sekadar sebuah sumur tua. Ia memiliki nilai historis dan kultural yang melekat pada identitas kota. Keberadaannya semestinya menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk mengenal sejarah tempat mereka hidup.
Namun, apa artinya sebuah situs ditetapkan sebagai cagar budaya apabila keberadaannya tidak mendapatkan perhatian dan pemeliharaan yang memadai? Pagar pembatas dan papan nama cagar budaya tentu bukan satu-satunya ukuran pelestarian. Situs sejarah membutuhkan perawatan, informasi yang dapat dipahami masyarakat, serta lingkungan yang memungkinkan orang mengenal dan menghargai nilai kesejarahannya.
Sebuah warisan sejarah seharusnya tidak terasing dari kehidupan masyarakatnya sendiri.
Bandung Membutuhkan Ruang Hijau
Persoalan X-Palaguna tidak berhenti pada urusan sejarah. Ada persoalan ekologis yang tidak kalah penting.
Kota Bandung menghadapi tantangan dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah pertumbuhan kawasan terbangun dan meningkatnya kebutuhan ruang bagi aktivitas masyarakat. Data yang diberitakan Ayo Bandung pada 29 Agustus 2026 menyebutkan luas RTH Kota Bandung sekitar 2.101,81 hektare atau 12,56 persen dari luas wilayah kota. Angka tersebut masih berada di bawah target 30 persen yang menjadi acuan penyediaan RTH.
Angka ini semestinya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah maupun masyarakat. Ruang terbuka hijau bukan sekadar pelengkap keindahan kota. Ia memiliki fungsi ekologis, mulai dari menjaga kualitas udara, membantu penyerapan air hujan, mengurangi dampak panas perkotaan, hingga menyediakan ruang bagi keanekaragaman hayati.
Di tengah persoalan sampah, banjir, berkurangnya pepohonan, dan tekanan pembangunan, kebutuhan terhadap ruang hijau tidak seharusnya dipandang sebagai kebutuhan sekunder.
Kita perlu mengubah cara pandang terhadap tanah di perkotaan. Tidak setiap bidang tanah harus selalu dinilai berdasarkan potensi keuntungan ekonominya. Ada ruang yang justru memiliki nilai lebih besar ketika dipertahankan untuk kepentingan ekologis dan sosial masyarakat.
Dalam konteks itulah X-Palaguna perlu dibicarakan kembali. Keberadaannya menawarkan kesempatan untuk menghadirkan ruang hijau yang bukan hanya menjadi tempat beristirahat, tetapi juga bagian dari upaya memperbaiki kualitas lingkungan kota.
Dari Hutan Kota Menuju Ruang Kebudayaan
Ada gagasan yang layak dipertimbangkan lebih jauh: menjadikan kawasan X-Palaguna sebagai Taman Hutan dan Pusat Kebudayaan Kota Bandung.
Kedua fungsi tersebut tidak harus dipertentangkan. Hutan kota dapat menjadi ruang ekologis, sementara pusat kebudayaan menjadi ruang kehidupan sosial masyarakat. Keduanya dapat dirancang sebagai satu kesatuan kawasan yang saling mendukung.
Bayangkan sebuah kawasan dengan pepohonan yang terpelihara, jalur pejalan kaki, ruang resapan air, dan ruang publik yang dapat dinikmati masyarakat. Di dalamnya, Situs Sumur Bandung dirawat dan diperkenalkan sebagai bagian penting dari sejarah kota.
Pada bagian lain, tersedia ruang terbuka untuk pertunjukan seni tradisi dan kontemporer, kegiatan komunitas, diskusi kebudayaan, pendidikan sejarah, serta berbagai aktivitas masyarakat. Bukan pusat kebudayaan yang hanya hidup ketika ada agenda seremonial, melainkan ruang yang terbuka bagi masyarakat untuk berkreasi, berinteraksi, dan membangun kehidupan kebudayaan.
Bandung memiliki banyak komunitas seni, seniman independen, budayawan, dan generasi muda yang membutuhkan ruang ekspresi. Kebudayaan tidak cukup hanya dirayakan melalui festival atau dipromosikan sebagai identitas kota. Ia membutuhkan ruang untuk tumbuh dan berkembang.
Dengan demikian, X-Palaguna berpeluang menjadi lebih dari sekadar taman kota. Ia dapat menjadi ruang perjumpaan antara alam, sejarah, dan kebudayaan.
Gagasan ini tentu membutuhkan kajian lingkungan, perencanaan kawasan, pembiayaan, serta keterlibatan berbagai pihak. Namun, justru karena menyangkut kepentingan publik jangka panjang, gagasan tersebut layak dibicarakan secara terbuka.
Kepedulian Masyarakat dan Tanggung Jawab Pemerintah
Perhatian terhadap kondisi Situs Sumur Bandung dan masa depan X-Palaguna juga mulai disuarakan masyarakat. Mang Dadang Utun Arthayuda melalui Barisan Sunda Ngora bersama Ogie dari Rumah Aliansi Sunda Ngahiji menginisiasi gerakan yang mengajak masyarakat kembali memperhatikan keberadaan situs tersebut.
Melalui rencana upacara adat, tabur bunga, penanaman pohon, dan orasi kebangsaan pada 11 November 2026, mereka menyampaikan pesan bahwa penyelamatan warisan sejarah tidak dapat dipisahkan dari kepedulian terhadap lingkungan hidup.
Inisiatif tersebut menjadi bagian dari tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ruang sejarah dan ekologis kotanya. Sebab, pelestarian warisan budaya bukan semata-mata urusan pemerintah atau lembaga yang memiliki kewenangan, melainkan juga tanggung jawab bersama.
Meski demikian, kepedulian masyarakat perlu mendapatkan jawaban dalam bentuk kebijakan yang jelas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas lahan X-Palaguna perlu membuka informasi mengenai status penguasaan tanah, peruntukan kawasan, serta rencana pemanfaatannya.
Kejelasan tersebut penting agar masa depan kawasan tidak terus berada dalam ketidakpastian. Pemerintah juga perlu memastikan perlindungan Situs Sumur Bandung berjalan sebagaimana mestinya, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam merumuskan masa depan kawasan.
Meninjau Kembali Arah Tata Ruang Kota
Gagasan menyelamatkan X-Palaguna tidak cukup berhenti pada seruan moral atau gerakan penanaman pohon. Ia harus diterjemahkan ke dalam kebijakan tata ruang yang memberikan kepastian terhadap fungsi kawasan.
Karena itu, DPRD Kota Bandung perlu mengambil inisiatif untuk mengevaluasi peruntukan X-Palaguna dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Apabila hasil kajian menunjukkan perlunya perubahan fungsi ruang, DPRD bersama pemerintah daerah perlu mendorong proses revisi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Tujuannya agar kawasan ini dapat diarahkan menjadi ruang terbuka hijau, taman hutan, dan pusat kebudayaan yang berpihak pada kepentingan publik.
Namun, persoalan ini seharusnya tidak berhenti pada X-Palaguna. DPRD dan Pemerintah Kota Bandung juga perlu meninjau kembali peruntukan lahan-lahan lain yang berpotensi dipertahankan atau dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau, kawasan resapan air, dan ruang publik.
Jangan sampai kebutuhan ekologis kota selalu berada di urutan belakang ketika berhadapan dengan kepentingan pemanfaatan lahan secara komersial.
RTRW bukan sekadar dokumen administratif yang mengatur di mana bangunan boleh didirikan. Ia merupakan cerminan pilihan kebijakan dalam menentukan masa depan sebuah kota. Karena itu, tata ruang Bandung perlu mempertimbangkan bukan hanya nilai ekonomi tanah, tetapi juga nilai ekologis, historis, sosial, dan kebudayaannya.
Mewariskan Kota, Bukan Sekadar Membangunnya
Pada akhirnya, persoalan X-Palaguna mengajak kita memikirkan kembali arah pembangunan Kota Bandung. Apakah keberhasilan sebuah kota hanya diukur dari pertumbuhan bangunan, investasi, dan aktivitas ekonomi? Ataukah juga dari kemampuannya mempertahankan ruang hijau, merawat sejarah, dan menyediakan tempat bagi kehidupan kebudayaan masyarakat?
Kota bukan sekadar kumpulan bangunan dan infrastruktur. Di dalamnya terdapat ingatan, hubungan sosial, ekosistem, dan kebudayaan yang membentuk identitas masyarakatnya.
Menyelamatkan Situs Sumur Bandung berarti merawat salah satu bagian dari ingatan sejarah kota. Mempertahankan X-Palaguna sebagai ruang hijau berarti menjaga kualitas lingkungan bagi kehidupan masyarakat. Mengembangkannya sebagai pusat kebudayaan berarti menyediakan ruang bagi generasi sekarang dan mendatang untuk mengenal, menciptakan, dan mewariskan kebudayaan.
Bandung tidak kekurangan alasan untuk membangun. Namun, Bandung juga harus memiliki keberanian untuk mempertahankan ruang-ruang yang tidak semestinya dikorbankan oleh kepentingan pembangunan.
Sebab, kota yang baik bukan hanya kota yang mampu membangun sesuatu yang baru, tetapi juga kota yang tahu apa yang harus dijaga agar tidak hilang.
X-Palaguna semestinya menjadi bagian dari masa depan Bandung: tempat alam dirawat, sejarah dihormati, dan kebudayaan menemukan ruang hidupnya. (*)