Pada awal abad ke-20, ruang kelas di Hindia Belanda adalah cerminan paling nyata dari politik kasta. Sekolah-sekolah kolonial berdiri megah dengan kurikulum modern, namun pintunya hanya terbuka bagi anak-anak bangsawan pribumi dan keturunan Eropa. Di sisi lain, lembaga pendidikan Islam tradisional bertahan di surau-surau dengan tradisi keilmuan klasik yang kokoh, namun nyaris terputus dari sains modern dan keterampilan administrasi zaman baru. Di tengah jurang keterbelakangan dan diskriminasi inilah, K.H. Ahmad Dahlan mengambil langkah yang kala itu dianggap ganjil, bahkan disebut bidah, membawa meja, bangku, dan papan tulis ke dalam ruang belajar agama di Kauman, Yogyakarta.
Ketika Muhammadiyah resmi berdiri pada 18 November 1912, Ahmad Dahlan tidak memulai gerakannya dengan retorika politik yang meledak-ledak. Ia memilih jalan sunyi bernama pendidikan. Ia merumuskan sintesis yang melampaui zamannya, memadukan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Baginya, dikotomi antara ilmu akhirat dan ilmu dunia hanyalah melanggengkan penjajahan. Kepada para murid dan gurunya, ia menitipkan pesan yang kelak menjadi kompas ideologis persyarikatan, "Jadilah dokter, jadilah insinyur, jadilah master, dan kembalilah kepada Muhammadiyah." Kalimat singkat itu adalah maklumat bahwa penguasaan sains dan teknologi bukan ancaman bagi iman, melainkan syarat mutlak martabat umat.
Namun, revolusi pendidikan di Kauman tidak akan utuh tanpa kehadiran seorang perempuan yang bergerak melampaui tembok-tembok pingitan budaya feodal Jawa, ia adalah Nyai Walidah. Jika Ahmad Dahlan meruntuhkan sekat antara ilmu agama dan sains, istrinya meruntuhkan sekat gender yang selama berabad-abad membelenggu perempuan pribumi di sudut dapur. Pada 1914, Nyai Walidah menghimpun para buruh batik dan ibu rumah tangga dalam perkumpulan Sopo Tresno—yang pada 19 Mei 1917 bermetamorfosis menjadi 'Aisyiyah. Nyai Walidah sadar betul bahwa kemunduran suatu bangsa bermula dari pembodohan terhadap kaum perempuannya. Dengan suara tegas ia menggugat kungkungan domestik lewat petuahnya yang terkenal, "Janganlah urusan dapur menghalangi kamu untuk menjalankan tugasmu dalam masyarakat dan menuntut ilmu."
Ia tidak sekadar berpidato; ia mengajari para buruh batik membaca huruf Arab dan Latin, mendirikan asrama putri (internaat) pertama untuk mencetak calon guru perempuan, serta mengader generasi muda seperti Siti Bariyah, Siti Munjiyah, dan Siti Hayinah Mawardi yang merintis Frobel Kindergarten pada 1919—sekarang dikenal sebagai TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA), pelopor pendidikan anak usia dini berbasis Islam pertama di Indonesia.
Perjalanan gagasannya tidaklah dijalani dengan mudah. Ia harus menavigasi pasang surut dinamika politik dari masa ke masa. Pada masa kolonial (1912–1942), strategi K.H. Ahmad Dahlan dapat dibaca sebagai bentuk politik kultural dan pragmatisme taktis. Ketika mendirikan institusi pendidikan modern, Muhammadiyah memilih jalan ko-eksistensi dengan mendaftarkan diri secara legal kepada pemerintah kolonial (rechtspersoon pada 1914) demi mengamankan ruang gerak lembaganya. Namun, ketika kolonial menerbitkan Wilde Scholen Ordonnantie (Undang-Undang Sekolah Liar) pada 1932 untuk menjegal sekolah swasta pribumi, Muhammadiyah berdiri di barisan depan bersama Taman Siswa melawan regulasi diskriminatif tersebut. Ironisnya, dari kalangan pribumi sendiri cemoohan tak kalah pedih datang dari kalangan konservatif yang menuduh Ahmad Dahlan "kafir" dan mengecam Nyai Walidah karena dianggap melanggar kodrat. Namun, badai resistensi itu justru menguji ketangguhan etos “hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.”
Memasuki masa Orde Lama (1945–1966), dinamika politik nasional memasuki babak polarisasi tajam. Sebagian warga Muhammadiyah sempat terlibat dalam kancah politik praktis melalui Masyumi. Namun, ketika arena politik terjebak dalam instabilitas ideologis yang berujung pada pembubaran partai tersebut oleh Presiden Soekarno, Muhammadiyah mengambil keputusan visioner melalui Sidang Tanwir 1956 untuk kembali sepenuhnya (Khittah Perjuangan) sebagai gerakan dakwah yang fokus pada pendidikan dan kesejahteraan sosial—sebuah langkah strategis yang menyelamatkan amal usaha dari badai politisasi.
Di bawah Orde Baru (1966–1998) yang sangat sentralistik, Muhammadiyah menghadapi tantangan penyeragaman asas tunggal dan kontrol birokrasi yang ketat. Persyarikatan mengambil posisi akomodatif-kritis, menerima Pancasila demi kelangsungan legalitas, namun gigih mempertahankan otonomi melalui ekspansi sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi yang tumbuh stabil secara ekonomi meski tetap menuntut keluwesan berdiplomasi dari para elite-nya.
Runtuhnya Orde Baru pada 1998 hingga era reformasi dan kontemporer membuka kebebasan berdemokrasi. Melalui Khittah Ujung Pandang 2000, Muhammadiyah menegaskan kembali posisinya sebagai kekuatan civil society yang netral secara struktural dari partai politik manapun. Peran politik Muhammadiyah bertransformasi menjadi politik moral kebangsaan (high politics), mengawal demokrasi agar substansial, menolak politik identitas, dan mendedikasikan seluruh jaringan amal usahanya untuk kemaslahatan publik.

Hari ini, skala amal usaha pendidikan Muhammadiyah dan 'Aisyiyah telah tumbuh menjadi salah satu jejaring non-pemerintah terbesar di dunia. Data mutakhir mencatat, 'Aisyiyah mengelola sekitar 22.000 unit TK ABA dan PAUD dengan lebih dari seratus ribu pendidik, sementara Muhammadiyah menaungi 5.345 sekolah dan madrasah, 440 pesantren modern (PesantrenMu), serta 172 Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiyah (PTMA) termasuk tiga Universitas 'Aisyiyah (UNISA). Bahkan, di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, institusi pendidikan ini hadir secara inklusif dengan merangkul mayoritas peserta didik non-Muslim tanpa paksaan identitas keagamaan.
Di tengah pusaran disrupsi teknologi dan komersialisasi pendidikan hari ini, warisan intelektual K.H. Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah kembali diuji. Tantangan abad ke-21 bukan lagi sekadar menambah jumlah gedung, melainkan menjaga agar jutaan ruang kelas itu tetap menjadi kawah candradimuka yang memerdekakan akal budi. Sebagaimana wasiat terakhir Nyai Walidah, "Saya titipkan Muhammadiyah dan 'Aisyiyah kepadamu sebagaimana halnya K.H. Ahmad Dahlan menitipkannya." Titipan itu kini berada di tangan kita, memastikan api pencerahan dari Kauman terus menyala merawat Indonesia. (*)