Ayo Netizen

Karhutla Papua Belum Usai

Oleh: nonny irayanti
Peta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia dari Januari hingga September 2026 tercatat mencapai 1.103.132 hektare. Papua dan Kalimantan menjadi dua pulau terbesar yang mengalami karhutla. (Sumber: mapbiomas.id)

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua kembali menjadi persoalan serius. Di tengah luasnya wilayah yang terbakar, warga harus ikut berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. Ada yang menggunakan ranting, daun, bahkan air dalam jeriken. Pemandangan ini memperlihatkan betapa beratnya perjuangan masyarakat ketika kebakaran meluas, sementara kemampuan pemadaman di lapangan terbatas.

Berdasarkan data BNPB per 15 November 2026, luas lahan terdampak karhutla di Papua Selatan mencapai 436 hektare. Dari jumlah tersebut, 95 hektare masih dalam proses pemadaman. Angka ini memang turun dibandingkan sehari sebelumnya, ketika lahan yang belum padam mencapai 180 hektare.

Pemantauan satelit hingga tanggal yang sama masih mendeteksi 39 titik api dan 104 titik panas aktif di Papua Selatan. Sementara itu, BMKG mencatat 173 titik api tersebar di delapan kabupaten pada empat provinsi di Tanah Papua hingga 13 November. Kabupaten Merauke menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 153 titik.

Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih membutuhkan perhatian serius. Di balik angka-angka itu sebenarnya ada masyarakat yang harus menghadapi ancaman asap, kerusakan lingkungan, dan terganggunya aktivitas sehari-hari, serta ancaman terhadap kesehatan

Rakyat Jangan Dibiarkan Menghadapi Api Sendirian

Kebakaran di sejumlah wilayah Papua memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan kesigapan masyarakat setempat saja. Luas wilayah, sulitnya akses, keterbatasan peralatan, dan kondisi cuaca merupakan tantangannya, seharusnya menjadi alert atas pentingnya kesiapan negara sebelum kebakaran meluas.

Pemerintah juga perlu menelusuri penyebab kebakaran secara serius. Terlebih, pemantauan satelit telah mengidentifikasi titik panas di sejumlah kawasan konsesi perusahaan. Temuan awal tersebut tentu masih perlu diverifikasi di lapangan. Namun, hal ini tidak boleh berhenti sebagai catatan pemantauan. Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan terbuka.

Negara perlu memastikan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pengawasan terhadap kawasan konsesi dijalankan, serta apakah kewajiban pencegahan kebakaran telah dipenuhi. Jangan sampai masyarakat terus diminta waspada dan ikut memadamkan api, sementara pengawasan terhadap pengelolaan lahan justru lemah.

Bahaya Belum Tentu Hilang dengah Turunnya Hujan

Persoalan karhutla tidak selesai dengan turunnya hujan. Pada lahan gambut, api bisa merambat dan bertahan di lapisan bawah tanah. Walaupun permukaan lahan terlihat basah, namun bara di dalamnya masih menyala. Jika tidak ditangani sampai tuntas, api dapat kembali muncul dan menyebarkan asap.

Ancaman kerusakan hutan juga menimbulkan akibat lain. Asap dapat mengganggu pernapasan, aktivitas belajar anak, dan pekerjaan warga. Kerusakan kawasan hutan serta gambut juga dapat mengganggu tata air dan meningkatkan risiko bencana lain. Persoalan pangan dan ketersediaan air bersih pun perlu diantisipasi, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada alam sekitar.

Karena itu, penanganan karhutla harus mencakup pemadaman hingga ke lapisan gambut, pemulihan lahan, perlindungan kesehatan warga, serta jaminan agar aktivitas masyarakat tidak terhenti terlalu lama.

Ketika Keuntungan Lebih Diutamakan

Penanganan karhutla. (Sumber: Kementerian Kehutanan)

Karhutla memang dapat dipicu berbagai faktor, mulai dari cuaca kering, aktivitas manusia, hingga persoalan tata kelola lahan. Tidak tepat jika setiap kebakaran langsung dituduhkan kepada perusahaan. Namun, persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari cara negara mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam sistem ekonomi kapitalistik, pengelolaan sumber daya alam kerap dibuka seluas-luasnya bagi kepentingan investasi dan keuntungan. Ketika keuntungan menjadi ukuran utama, kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan berisiko ditempatkan di urutan belakang.

Di sinilah persoalan mendasarnya. Hutan dan lahan yang merupakan aset ekonomi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan. Kehidupan masyarakat bergantung pada kelestariannya. Kehidupan harus terus dijaga. Namun realitasnya, justru dijadikan investasi.

Negara seharusnya sudah siap sebelum api membesar. Negara harus mampu mencegah kerusakan sejak awal, mengawasi pemanfaatan lahan, dan memastikan sumber daya alam dikelola untuk kepentingan rakyat.

Islam Memandang Negara sebagai Ra'in dan Junnah

Islam menempatkan pemimpin sebagai pihak yang bertanggung jawab mengurus dan melindungi rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan bukan sekadar kewenangan untuk mengatur, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan. Dalam pandangan Islam, negara berfungsi sebagai ra'in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (pelindung).

Prinsip ini menuntut negara hadir dalam seluruh urusan yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam pun harus mengikuti ketentuan syariat. Sumber daya yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai segelintir pihak untuk mengejar keuntungan pribadi. Negara bertugas mengelolanya demi kemaslahatan masyarakat luas.

Dengan prinsip tersebut, perlindungan hutan, pengawasan lahan, pencegahan bencana, dan pemenuhan kebutuhan warga bukan sekadar program tambahan. Semua itu merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

Membangun Kesadaran Politik Masyarakat

Karhutla Papua semestinya menjadi pengingat bahwa perlu ada pembenahan mendasar terhadap cara negara mengelola sumber daya alam dan melindungi rakyat. Semuanya tidak cukup diselesaikan dengan imbauan menjaga alam atau kerja bakti memadamkan api.

Kesadaran ini perlu dibangun di tengah masyarakat. Para ulama, intelektual, tokoh masyarakat, dan partai politik Islam ideologis memiliki peran untuk mengedukasi umat tentang akar persoalan sekaligus menawarkan solusi berdasarkan Islam.

Dakwah tidak hanya mengajak masyarakat memperbaiki perilaku pribadi, tetapi juga membangun kesadaran tentang tanggung jawab penguasa dan sistem yang mengatur kehidupan. Sebab, kebijakan pengelolaan hutan, lahan, dan sumber daya alam berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

Rakyat Papua tidak seharusnya terus berada di garis depan menghadapi kebakaran dengan peralatan seadanya. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berpihak pada kehidupan. Kekuasaan seharusnya menjadi jalan untuk mengurus dan melindungi rakyat. Di situlah amanah kepemimpinan semestinya diwujudkan. (*)

Reporter nonny irayanti
Editor Aris Abdulsalam