Saya berjalan keluar dari toko, menyusuri trotoar Kota Bandung yang saat itu tidak banyak orang berlalu-lalang, mungkin sepi selepas hujan.
Sisi kekanakan membuat Saya mengikuti garis kuning di trotoar. Guiding block namanya. Sebuah jalur kecil yang menjadi penuntun bagi mereka yang tidak bisa mengandalkan penglihatan.
Namun, beberapa langkah kemudian, jalur itu tiba-tiba terputus, terpotong oleh pohon besar dan aspal retak.
Saya terus berjalan, toh Saya memang tidak membutuhkan jalur itu—paling hanya inner child Saya yang tidak terpuaskan. Tapi Saya kemudian membayangkan, apa jadinya jika seseorang dengan tongkat dan kacamata hitam, seseorang yang memang membutuhkan jalur itu, menyusurinya dan mendadak kehilangan penuntun.
Bandung Kota Pariwisata Namun Tidak Ramah Difabel
Bandung merupakan kota pariwisata. Tidak ada yang menyanggah hal itu. Mulai dari Alun-Alun, Jalan Braga, Trans Studio Mall, Kebun Binatang, Masjid Raya Al-Jabbar hingga beragam macam taman di kota ini kerap ramai oleh wisatawan.
Data pun mendukung klaim tersebut. Berdasarkan Mobile Positioning Data (MPD) seperti dikutip dari situs resmi Pemprov Jabar, per September 2025 ada sekitar 1.896 juta perjalanan wisatawan lokal ke Kota Bandung. Jumlah ini naik sekitar 7.60 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.
Selain itu, Kota Bandung juga merupakan daerah tujuan utama kedua di Jawa Barat bagi wisatawan lokal, dengan persentase jumlah kunjungan mencapai 11.20 persen pada periode Januari-September 2025. Angka ini hanya kalah dari Kabupaten Bogor yang menyentuh angka 14.76 persen.
Sayangnya, meskipun ramai dengan pariwisata, Bandung belum berhasil menjadi kota yang inklusif. Hal ini terbukti dari banyaknya ruang publik yang tidak memiliki fasilitas ramah difabel layak atau bahkan tidak ada sama sekali.
Padahal ruang publik yang inklusif merupakan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, serta Peraturan Daerah Kota Bandung No. 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.
Di Kota Bandung sendiri, berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bandung seperti dikutip AyoBandung.id, menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitasnya mencapai lebih dari 6.000 jiwa pada 2022. Sehingga, urgensi wacana kota yang inklusif bukan sebatas persoalan pariwisata saja, melainkan hak para penduduknya juga.
Upaya Pemerintah
Pemerintah Kota Bandung sebenarnya tidak hanya berdiam diri. Setidaknya mereka menyadari kota yang mereka urus butuh perbaikan di sana-sini agar menjadi kota yang inklusif.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan pihaknya tengah berupaya mewujudkan Kota Bandung yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Salah satunya dengan cara menjalin kerja sama dengan Save The Children, sebuah organisasi nirlaba independen yang bergerak di bidang kemanusiaan terutama untuk anak-anak.
Selain itu, Farhan juga mencoba mendengar keluhan yang diutarakan kelompok penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus terkait infrastruktur yang masih kurang mendukung. Pihaknya pun berjanji akan segera memperbaikinya.
Namun, sekali lagi semoga Bandung menjadi kota yang inklusif tidak hanya berhenti menjadi sekedar wacana semata. Karena seperti yang kita tahu, kritik terhadap fasilitas yang tidak ramah difabel di kota ini bisa ditemukan jejak digitalnya sejak satu dekade lalu.
Sehingga, perlu keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Kota Bandung yang inklusif. Bukan sekedar demi pariwisata belaka, melainkan demi memenuhi hal-hak penduduknya juga.(*)