Lanskap transportasi Kota Bandung tengah berada di ambang transformasi historis. Terminal Cicaheum, yang selama puluhan tahun menjadi denyut nadi pergerakan antarkota di timur Bandung, secara bertahap menanggalkan fungsinya untuk bersalin rupa menjadi Depo Bus Rapid Transit (BRT). Sebagai konsekuensinya, seluruh beban rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) kini dilimpahkan secara terpusat ke Terminal Leuwipanjang.
Kebijakan sentralisasi ini menghadirkan sebuah pertanyaan kritis bagi para perencana kota. Mampukah Leuwipanjang, dengan segala keterbatasan ruang eksistingnya, memikul beban sebagai terminal antarkota tunggal tanpa menciptakan episentrum kemacetan baru?
Menjadikan Leuwipanjang sebagai pintu gerbang satu-satunya bagi pergerakan bus jarak jauh sejatinya memiliki pijakan rasionalitas spasial yang kuat. Secara tata ruang, posisi Leuwipanjang yang berdekatan dengan akses jalan tol membuat pergerakan bus berbadan besar tidak lagi membebani jaringan arteri dalam kota.
Alur ini menyelamatkan infrastruktur jalan di jantung kota dari beban tonase berlebih dan mengurai kusutnya lalu lintas yang selama ini diperparah oleh manuver armada antarkota.
Di sisi lain, publik patut memberikan apresiasi tinggi terhadap visi modernisasi yang tengah dikebut di Terminal Leuwipanjang. Langkah antisipatif pemerintah dalam menyambut lonjakan hingga 12.000 penumpang per hari tidak dilakukan dengan cara-cara konvensional.
Rencana penyediaan fasilitas premium seperti lounge eksklusif khusus penumpang Perusahaan Otobus (PO), shower room, loker penitipan barang, hingga digitalisasi sistem tiket, adalah lompatan paradigma yang sangat dibutuhkan. Layaknya seperti terminal bus antar kota di negara lain yang memberikan kenyamanan dan keamanan.
Terpusatnya nama-nama besar PO seperti Budiman, Sugeng Rahayu, hingga Sinar Jaya di kawasan ini juga menandakan adanya pergeseran ekosistem pelayanan dari yang semula kurang tertata dan nir-standar, menuju layanan layaknya fasilitas di bandara maupun di pelabuhan.
Kendati demikian, estetika arsitektur dan modernisasi fasilitas ruang tunggu tidak akan berarti banyak jika gagal menjawab tantangan fundamental transportasi. Tantangannya adalah manajemen kapasitas dan sirkulasi. Di sinilah letak kerawanan sentralisasi.
Memindahkan seluruh armada dari Cicaheum berarti melipatgandakan volume pergerakan kendaraan di kawasan Leuwipanjang. Jika tidak dimitigasi dengan pendekatan rekayasa lalu lintas yang presisi, solusi ini hanya akan menjadi eufemisme dari memindahkan kemacetan kawasan timur ke kawasan selatan Bandung.
Dalam bayangan saya, Leuwipanjang akan semakin hiruk pikuk dari siang menjelang sore. Ketika Perusahaan Otobus yang menuju kawasan Priangan hingga ke Timur Pulau Jawa mulai berdatangan. Armada dengan tujuan Tasikmalaya, Pangandaran, Wonosobo, Kudus, Yogyakarta, Blitar, Surabaya, Malang, jumlahnya tidak sedikit dan menjadi penghuni tetap Cicaheum.
Harus diakui, simpul Leuwipanjang dan kawasan Kopo di sekitarnya memiliki riwayat kepadatan lalu lintas yang kronis. Bertambahnya ratusan armada bus yang keluar-masuk setiap harinya menuntut kedisiplinan operasional yang tanpa kompromi. Potensi penumpukan kendaraan (bottleneck) tidak hanya berasal dari pergerakan bus antarkota, tetapi juga dari angkutan kota eksisting, pergerakan kendaraan pribadi yang mengantar-jemput penumpang, hingga aktivitas ekonomi di sekitar terminal yang dipertahankan.
Untuk mencegah kelumpuhan sirkulasi, otoritas pengelola terminal harus mengubah pendekatan operasional secara radikal. Konsep terminal sebagai "tempat ngetem" (menunggu penumpang tanpa batas waktu) harus diubah. Leuwipanjang harus dioperasikan murni sebagai transit mode, di mana bus hanya diberikan waktu terbatas (slot time) untuk menaikkan dan menurunkan penumpang sebelum kembali bergerak ke jalan tol atau menuju depo penyangga. Tentunya hal ini akan menjadi tantangan tersendiri, kecuali jika Leuwipanjang mampu menampung semua kendaraan yang tiba dan menunggu jadwal keberangkatannya kembali.
Modernisasi sistem tiket digital yang sedang dibangun harus ditarik lebih jauh fungsinya. Bukan hanya untuk transaksi penumpang, melainkan untuk mengatur ritme kedatangan dan keberangkatan bus agar tidak terjadi penumpukan armada pada jam-jam sibuk.
Dari perspektif yang lebih luas, kegagapan dalam transisi kebijakan transportasi kerap terjadi karena perencana hanya berfokus pada "perangkat keras" (infrastruktur fisik) dan mengabaikan "perangkat lunak" (budaya dan ekosistem). Mengelola Terminal Leuwipanjang pasca-pelimpahan dari Cicaheum tidak hanya urusan menata lajur parkir bus saja, melainkan menata ulang kultur bertransportasi. Penumpang, kru bus, pedagang, dan operator angkutan feeder harus dipaksa beradaptasi dengan sistem yang lebih terukur dan disiplin. Transisi ini membutuhkan penegakan aturan (law enforcement) yang konsisten di lapangan. Sehingga akan memastikan bahwa penumpang semakin tertarik untuk naik bus di dalam terminal.
Pada akhirnya, kesiapan Leuwipanjang menjadi terminal antarkota tunggal adalah batu uji bagi tata kelola transportasi Kota Bandung Raya. Modernisasi fasilitas yang memanjakan penumpang adalah langkah awal yang brilian, namun ketegasan dalam manajemen sirkulasi lalu lintas adalah kunci keselamatannya. Otoritas terkait harus memastikan bahwa mega-relokasi ini adalah sebuah orkestrasi peradaban transportasi perkotaan yang terintegrasi, bukan hanya memindahkan riuh-rendah dan kemacetan lama ke halaman baru.
Keberhasilan Leuwipanjang tidak diukur dari seberapa megah lounge dan fasilitas ruang tunggunya, melainkan dari kemampuannya mendisiplinkan laju pergerakan manusia dan kendaraan, agar sentralisasi ini memecah kemacetan kota, sehingga tidak hanya memindahkannya semata. (*)