Setiap anak Indonesia hafal Pancasila.
Setidaknya lima sila itu pernah diucapkan berulang kali di ruang kelas, upacara sekolah, atau berbagai acara kenegaraan. Kita mengenalnya sejak kecil. Kita menghafalnya bahkan sebelum memahami maknanya.
Namun ada sebuah pertanyaan yang jarang diajukan:
Mengapa bangsa yang begitu akrab dengan Pancasila justru semakin asing terhadap jalan pikiran yang melahirkannya?
Pertanyaan itu terasa penting setiap kali Bulan Bung Karno tiba. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Tanggal 6 Juni adalah hari kelahiran Bung Karno. Tanggal 21 Juni merupakan hari wafat sang Proklamator.
Tetapi di tengah berbagai seremoni dan pidato kebangsaan, perhatian kita sering berhenti pada hasil akhir, sementara proses intelektual yang melahirkan Pancasila perlahan dilupakan.
Kita mewarisi lima sila.
Tetapi tidak selalu mewarisi tradisi berpikir yang melahirkannya.
Akibatnya, Pancasila semakin sering hadir sebagai hafalan, sementara keberanian untuk membaca, berdiskusi, dan memperdebatkan gagasan semakin jarang ditemukan.
Padahal Bung Karno tidak sampai pada Pancasila melalui jalan hafalan.
Ia sampai ke sana melalui pergulatan panjang dengan persoalan kolonialisme, kemiskinan, ketimpangan sosial, imperialisme, dan pencarian bentuk kemerdekaan yang sesuai dengan kenyataan Indonesia.
Dengan kata lain, Pancasila tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari tradisi berpikir.
Jalan Panjang Menuju Pancasila
Sering kali Pancasila dipahami seolah-olah lahir begitu saja pada 1 Juni 1945 ketika Bung Karno berpidato di hadapan sidang BPUPKI.
Padahal pidato itu bukanlah titik awal. Ia merupakan puncak dari perjalanan intelektual yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Jauh sebelum berbicara tentang dasar negara, Bung Karno telah memikirkan persoalan rakyat yang hidup di bawah kolonialisme. Ia memikirkan hubungan antara kemerdekaan politik dan keadilan sosial. Ia mempertanyakan mengapa sebagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan di tanah yang kaya akan sumber daya.
Pergulatan itulah yang kemudian melahirkan Marhaenisme.
Bagi banyak orang hari ini, Marhaenisme sering dipahami sekadar sebagai keberpihakan kepada kaum miskin. Padahal ia jauh lebih luas dari itu. Marhaenisme merupakan upaya memahami struktur penindasan yang membuat rakyat tetap terbelakang, sekaligus menawarkan jalan pembebasannya.
Yang menarik, Bung Karno tidak sekadar meminjam teori-teori yang berkembang di Eropa. Ia berusaha menyesuaikannya dengan kenyataan Indonesia. Karena itu ia tidak menggunakan istilah proletariat sebagaimana lazim digunakan dalam tradisi Marxis, melainkan memilih istilah Marhaen yang dianggap lebih mencerminkan kondisi rakyat Indonesia saat itu.
Pilihan tersebut menunjukkan satu hal penting: Bung Karno tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga berusaha memahami kenyataan bangsanya dengan cara berpikir yang merdeka.
Ketika Teori Menjadi Alat Perjuangan
Dalam perkembangan berikutnya, gagasan tersebut dipertegas melalui Deklarasi Marhaenis yang dirumuskan pada 1964.
Salah satu gagasan penting yang muncul adalah keyakinan bahwa tidak ada gerakan revolusioner tanpa teori perjuangan yang revolusioner.
Bagi para perumusnya, teori bukanlah barang mewah yang hanya layak dibicarakan di ruang kuliah atau forum intelektual. Teori adalah alat untuk memahami kenyataan dan mengubahnya.
Karena itu rakyat tidak ditempatkan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek sejarah.
Kesadaran tidak dianggap lahir dengan sendirinya. Ia harus dibangun melalui pendidikan, organisasi, diskusi, dan pengalaman perjuangan.
Pandangan seperti ini memiliki konsekuensi yang besar. Ia menuntut masyarakat yang aktif berpikir, aktif belajar, dan aktif terlibat dalam kehidupan publik.
Singkatnya, ia menuntut warga negara yang sadar.
Dari Pergulatan Gagasan ke Budaya Hafalan
Persoalannya, perjalanan bangsa ini justru menunjukkan gejala yang berbeda.
Selama puluhan tahun, pendidikan kewarganegaraan lebih banyak menekankan hafalan daripada pemahaman. Pancasila diajarkan sebagai rumusan yang sudah selesai, bukan sebagai hasil pergulatan pemikiran yang panjang.
Akibatnya lahir generasi yang mengenal kesimpulan tetapi tidak mengenal proses berpikir yang melahirkannya.
Kita mengenal simbol, tetapi tidak memahami substansinya.
Kita mengenal tokohnya, tetapi tidak membaca karya-karyanya.
Kita mengenal slogan-slogannya, tetapi tidak memahami persoalan yang ingin dijawab oleh slogan-slogan tersebut.
Di sinilah kontradiksi besar itu muncul.
Bangsa yang mengaku menghormati Bung Karno justru semakin jauh dari tradisi intelektual yang membentuk Bung Karno.
Ia dikenang sebagai tokoh besar, tetapi jalan pikirannya semakin jarang dipelajari.
Ketika Kemerdekaan Kehilangan Arah
Dampak dari hilangnya tradisi berpikir ini tidak berhenti pada dunia pendidikan.
Ia juga memengaruhi cara bangsa ini memandang kemerdekaan.
Salah satu tujuan utama kemerdekaan adalah menghapus penindasan dan mewujudkan keadilan sosial. Namun hingga hari ini ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan yang nyata. Politik semakin mahal dan bergantung pada kekuatan modal. Ruang publik lebih sering dipenuhi pencitraan daripada perdebatan gagasan.
Dalam situasi seperti itu, pertanyaan yang dahulu diajukan Bung Karno sebenarnya masih relevan:
Siapa yang menikmati hasil pembangunan?
Siapa yang tertinggal?
Siapa yang memperoleh keuntungan terbesar dari sistem yang berjalan hari ini?
Dan sejauh mana rakyat benar-benar menjadi subjek dalam perjalanan bangsa ini?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan menghafal Pancasila.
Ia membutuhkan keberanian untuk berpikir.
Membaca Kembali untuk Merdeka
Barangkali persoalan terbesar Indonesia hari ini bukan karena kita kekurangan Pancasila.
Pancasila hadir di ruang kelas, kantor pemerintahan, pidato pejabat, hingga berbagai peringatan kenegaraan.
Yang semakin langka justru tradisi berpikir yang pernah melahirkannya.
Kita menjadi bangsa yang rajin mengutip tetapi malas membaca.
Rajin memperingati tetapi enggan mengkaji.
Rajin menghafal tetapi takut berpikir.
Padahal Bung Karno tidak mewariskan sekadar seperangkat jawaban. Ia mewariskan keberanian untuk bertanya, membaca, dan merumuskan jalan sendiri bagi bangsanya.
Karena itu Bulan Bung Karno seharusnya tidak berhenti pada mengenang seorang tokoh.
Ia harus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali tradisi membaca, berdiskusi, dan berpikir kritis yang pernah melahirkan gagasan-gagasan besar bangsa ini.
Sebab kemerdekaan sejati tidak hanya ditentukan oleh bebasnya wilayah dari penjajahan, melainkan juga oleh merdekanya akal budi warga negaranya.
Dan kemerdekaan pikiran selalu dimulai dari keberanian untuk membaca. (*)