Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung saban tahun merilis data dan indikator mengenai kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, dan konsumsi.
Dalam penyusunan data dan indikator itu, penduduk dikelompokkan berdasarkan umur, pekerjaan, pendidikan, pengeluaran, tempat tinggal dan berbagai karakteristik lainnya. Cara itu diperlukan agar jutaan orang bisa dibaca secara sistematis. Tanpa kategorisasi, pemerintah bakal kesulitan dalam mengambil keputusan dan kebijakan.
Namun, masalah muncul ketika kehidupan seseorang berubah lebih cepat ketimbang data dan berbagai indikator yang dimiliki pemerintah. Seorang pekerja informal, misalnya, bisa kehilangan penghasilan dalam beberapa minggu.
Sebuah keluarga yang sebelumnya relatif aman dapat ujug-ujug jatuh miskin karena PHK, sakit atau kecelakaan.
Sebaliknya, seseorang yang dulu menerima bantuan mungkin sudah tidak lagi berada dalam kondisi yang sama lantaran kehidupannya telah meningkat tajam.
Kehidupan bergerak cepat, sementara pemutakhiran data bergerak lambat. Maka, muncullah apa yang diistilahkan sebagai invisible citizens. Mereka bisa saja memiliki KTP, tercatat dalam administrasi kependudukan dan tinggal di alamat yang jelas. Namun, kebutuhan sosial-ekonominya mungkin tidak terbaca dengan baik oleh sistem. Jadi, mereka ada secara administratif, tetapi tidak selalu terlihat secara kebijakan.
Didapakan pada persoalan
Kota besar macam Bandung dihadapkan pada persoalan mobilitas penduduk yang tinggi, pekerjaan informal besar, hunian beragam, dan perubahan kondisi ekonomi rumah tangga berlangsung cepat. Orang dapat berpindah kontrakan, tinggal di kamar kos, bekerja tanpa hubungan kerja formal atau memperoleh pendapatan yang tidak tetap.
Dalam statistik, mereka tetap merupakan bagian dari populasi. Tetapi, dalam sistem kebijakan dan pelayanan, perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa menentukan apakah mereka terbaca sebagai kelompok yang membutuhkan intervensi atau tidak.
Hal seperti itu menjelaskan mengapa salah sasaran terkait sebuah program kebijakan tidak selalu berarti pemerintah memiliki data yang buruk. Ada dua kemungkinan kesalahan yang bisa saja terjadi.
Pertama, inclusion error: Orang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria justru masuk sebagai penerima program. Kedua, exclusion error: orang yang membutuhkan justru tidak masuk dalam program.
Dalam politik kebijakan dan pelayanan publik, yang kedua sering lebih sulit terlihat karena mereka tidak ada dalam daftar.
Pemerintah sebenarnya sudah bergerak ke arah yang lebih terintegrasi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.
BPS menjelaskan bahwa DTSEN dibangun dengan mengintegrasikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), dan regristrasi sosial ekonomi (Regsosek). Data terpadu itu lantas diperkaya dengan berbagai data administratif serta disinkronkan dengan data kependudukan. Pada Agustus 2026, BPS menyebut DTSEN telah menjadi rujukan bersama untuk perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program.
Namun, satu data tidak sama dengan data yang selalu benar. Data yang semakin terintegrasi tetap membutuhkan pemutakhiran. BPS sendiri menyebut pembaruan DTSEN dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk data administrasi, sensus dan survei, pembaruan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pengecekan lapangan serta informasi dari masyarakat. Per 10 Juli 2026, DTSEN versi 3 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.
Angka tersebut menunjukkan betapa besar pekerjaan menjaga data sosial. Pasalnya, masyarakat bukan benda mati yang cukup didata sekali. Status ekonomi berubah, anggota keluarga bertambah atau berkurang, pekerjaan berganti, orang pindah rumah, kebutuhan kesehatan muncul, dan kemampuan membayar biaya hidup berubah.
Angka desil
Ada pula persoalan lain yang juga perlu diperhatikan, yakni angka tidak selalu berarti apa yang kita kira. BPS menjelaskan bahwa angka desil dalam DTSEN merupakan posisi relatif kesejahteraan keluarga, bukan ukuran tunggal kemiskinan, pendapatan atau kekayaan.
Bahkan, keluarga dalam desil yang sama belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran atau kondisi sosial ekonomi yang sama. Penentuan angka desil menggunakan sejumlah karakteristik melalui metode Proxy Means Test atau PMT.
Ketika sebuah keluarga berada pada desil tertentu, angka tersebut tidak boleh dipahami sebagai label permanen. Ia adalah posisi relatif berdasarkan informasi yang tersedia pada saat tertentu. Posisi itu dapat berubah ketika kondisi sosial-ekonomi berubah. Karena itu, BPS sendiri menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkelanjutan.
Sekadar ilustrasi, dalam pendidikan, misalnya, pemerintah perlu mengetahui bukan sekadar berapa jumlah anak usia sekolah, tetapi siapa yang berisiko keluar dari sekolah dan mengapa. Dalam penanganan sampah, bukan hanya jumlah penduduk yang penting, melainkan pola permukiman, kepadatan, perilaku, akses layanan dan perubahan aktivitas kawasan. Dalam transportasi, data jumlah penduduk belum cukup untuk mengetahui bagaimana warga benar-benar bergerak setiap hari.
Dengan kata lain, data pembangunan harus mulai bergeser dari sekadar menghitung orang menjadi memahami perubahan kehidupan orang. Ini bukan berarti semua keputusan dan kebijakan pemerintah harus dibuat berdasarkan wawancara langsung satu per satu dengan warga. Statistik tetap penting. Administrasi tetap penting. Teknologi tetap penting. Tetapi, semuanya perlu dilengkapi mekanisme untuk menangkap perubahan yang belum terlihat dalam angka.
Untuk itu, pemerintah kota dan kelurahan pegang perang nan strategis. Bagaimanapun, pemerintah daerah berada paling dekat dengan perubahan kehidupan warga. Mereka dapat menemukan kasus yang belum tertangkap oleh sistem pusat.
Contohnya, keluarga yang baru kehilangan pekerjaan, lansia yang hidup sendiri, warga yang berpindah tempat tinggal, anak yang mulai berhenti sekolah atau lingkungan yang mengalami perubahan kepadatan. Teknologi dapat menghubungkan data, tetapi mata manusia di lapangan tetap diperlukan untuk memeriksa dan memastikan apakah angka masih sesuai dengan kenyataan atau tidak.
Karena itu, ukuran keberhasilan sistem data Kota Bandung seharusnya bukan hanya berapa banyak data yang berhasil dikumpulkan atau berapa aplikasi yang berhasil diintegrasikan. Persoalan krusialnya yaitu berapa cepat sistem mengetahui ketika kehidupan seorang warga berubah. Dan setelah perubahan itu diketahui, berapa cepat pemerintah dapat mengubah responsnya.
Pembagian sumber daya
Manakala data menjadi dasar pembagian sumber daya, data tidak lagi sekadar urusan teknis birokrasi. Ia menentukan siapa yang terlihat, siapa yang diprioritaskan, dan siapa yang mungkin terlewat. Inilah yang membuat politik data sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari warga.
Warga mungkin tidak pernah melihat algoritma, basis data atau tabel statistik, tetapi mereka bisa merasakan hasil akhirnya ketika bantuan sosial datang atau justru malah tidak datang, ketika sebuah sekolah mendapat perhatian atau tidak, ketika sampah diangkut atau dibiarkan, dan ketika angkutan umum tersedia atau tidak.
Kota yang semakin digital justru harus semakin manusiawi dalam membaca data warganya. Kenapa? Karena tujuan akhir data bukan membuat pemerintah memiliki daftar warga yang semakin panjang, melainkan memastikan semakin sedikit warga yang tidak terlihat ketika mereka membutuhkan kehadiran negara. (*)