Prediksi Indonesia akan menjadi negara gelap rupanya sudah menjadi kenyataan. Di beberepa daerah Indonesia sudah mulai gelap dengan kepulan asap kebakaran hutan. Indonesia pun kembali menjadi perbincangan negara-negara lain, karena masalah kebakaran hutan. Banyak negara yang simpati dan bersedia membantu menyelesaikan masalah kebakaran hutan. Ada juga negara tetangga yang komplain karena terganggu asap yang merusak aktivitas masyarakatnya.
Bencana kebakaran hutan di Indonesia ini bukan yang pertama kali. Hampir setiap musim kemarau, rakyat Indonesia disibukkan dengan memadamkan api. Kebakaran hutan tahun 2026 merupakan yang terparah pada beberapa tahun terakhir, ada peningkatan 69 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sistem pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat 202.010,96 hektare lahan terbakar di Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Nusa Tenggara Timur urutan teratas, dan di beberapa daerah lainnya dengan kebakaran hutan yang relatif lebih kecil. Dan tentu saja kebakaran hutan ini merugikan kesehatan, dan masyarakat menjadi terganggu dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga ekonomi pun terdampak.
Belum asap reda namun ancaman banjir dan longsor dan sudah di depan mata. Banjir dan longsor juga hujan hanyalah pemicu. Hutan yang gundul karena alih fungsi lahan dan permukiman di sejumlah wilayah, diduga memperbesar limpasan air sehingga banjir menjadi jauh lebih dahsyat. Kebakaran di musim kemarau dan banjir di musim hujan adalah dua masalah yang sebetulnya sumber masalahnya satu alam yang sudah dirusak. Manusia merupakan perusak alam. Karena perilaku dan kepentingannya, manusia merusak alam. BNPB menegaskan bahwa 99 persen hutan yang terbakar ini sebagai akibat dari ulah manusia, sementara kebakaran hutan akibat hutan itu sendiri hanya satu persen. Manusia berfikir mudah dan praktis. Mengubah hutan menjadi lahan pertanian dan perubahan hanya dengan api. Manusia tidak berfikir dampak jangka panjang, dan resiko besar yang diakibatkan cara yang dipakainya.
Karena akar masalah kebakaran hutan, banjir dan longsor akibat dari perilaku manusia, maka untuk solusinya ialah memberikan pesan pada manusia untuk memperbaiki mereka berkomunikasi dengan alam. Kita bisa mengadopsi gagasan komunikasi lingkungan dari Robert Cox (2013) dalam Environmental Communication and the Public Sphere, yang membedakan komunikasi lingkungan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi pragmatis untuk mendidik, memperingatkan, dan membujuk manusia agar menjaga lingkungan; serta fungsi konstitutif yaitu membentuk cara kita memaknai dan melakukan hubungan dengan alam.
Sementara itu, komunikasi lingkungan yang seringkali dipakai ialah komunikasi kebencanaan yang reaktif. Ramai-ramai ketika kebakaran atau bajir melanda, tidak lama kemudian sepi saat musim berubah. Sebaiknya lakukan edukasi tentang memelihara alam agar tidak mudah terbakar, tidak mudah longsor. Ajarkan juga cara menjaga kelestarian alam agar bisa berdampak positif pada lingkungan sekitarnya. Peringatkan manusia untuk tidak menebang pohon sembarangan, memperingatkan agar tidak membakar hutan sembarangan. Membujuk manusia agar mau menggunakan lahan tempat tinggal atau membuka lahan untuk pertanian yang tidak berdampak atau berbahaya pada kerusakan alam, dan mengajak manusia untuk menggunakan alam agar tetap Lestari dan bermanfaat untuk manusia sendiri.
Pesan-pesan dari pemerintah seringkali hanya himbauan, tidak menguraikan risiko dari kebakaran dan banjir, dan apa yang harus dilakukan warga sebelum dan sesudah terjadi kebakaran dan banjir atau longsor. Informasi tidak cukup berhenti pada pemberitahuan bahaya, informasi harus membantu warga memahami risiko dan menentukan tindakan. Info-info dari BMKG harus dijadikan rujukan dalam menentukan tindakan awal, bukan berita laporan cuaca yang tidak berdampak dan lewat begitu saja.
Bangun komunikasi persuasif secara real-time dan intensif jauh sebelum bencana kebakaran dan kebanjiran melanda. Ada komunikator yang memproduksi dan menggerakkan pesan yang disebarkan ke berbagai WhatsApp, media sosial, media main stream, berbagai papan penguman, lembaga-lemgaga pendidikan formal maupun informal, libatkan juga influencer agar mereka mau melakukan kampenya menjaga alam sehingga bisa mengubah masyarakat yang tadinya apatis menjadi proaktif untuk ikut terlibat dalam pemeliharaan alam.
Libatkan komunikator yang memiliki kredibilitas sehingga dipercaya publik mulai dari presiden, gubernur, bupati, kepala desa, tokoh adat, ulama dan pendeta, guru yang lebih didengar daripada baliho, yang terus mengingatkan agar menjaga alam di mana pun kapan pun. Baik di mimbar khutbah, majelis taklim, dan forum adat bisa menjadi saluran komunikasi pendidikan lingkungan, sehingga bisa menanamkan bahwa merusak hutan adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
Komunikasi lingkungan dilakukan sepanjang tahun, bukan ketika musim kebakaran dan banjir muncul. Pemerintah pusat dan daerah perlu membuat kalender komunikasi lingkungan yang benar-benar terencana dan jangan berhenti, karena bencana bisa datang kapan saja.
Netizen dan media perlu memviralkan masalah kebakaran hutan dan kebanjiran agar tidak terjadi lagi. Netizen dan media menelusuri konsesi yang berulang terbakar, memantau proses hukum, dan memberitakan daerah yang berhasil mencegah kebakaran dan kebanjiran, bukan hanya memotret api dan pengungsi. Dengan adanya pemberitaan keberhasilan memadamkan atau mencegah kebakaran dan kebanjiran, bisa menginspirasi bagaimana caranya agar tidak terjadi kebakaran dan kebanjiran lagi di daerah lain.
Dengan memberlakukan komunikasi lingkungan sepanjang masa, mudah-mudahan tidak ada lagi musim kebakaran, musim banjir, musim langsor, yang ada ialah musim kemarau dan musim hujan sebagai ciri khas negara Indonesia sebagai negara tropis. Mari kita investasikan komunikasi lingkungan untuk masa depan kehidupan anak cucu kita. (*)