Coba lakukan uji sederhana. Buka Google Maps, ketik nama sebuah desa di kabupaten Anda, lalu lihat hasilnya. Apakah titik lokasinya muncul? Apakah ada foto? Apakah ada nomor yang bisa dihubungi? Kalau ketiganya kosong, desa itu belum bisa ditemukan oleh orang yang sedang mencari informasi desa tersebut.
Uji ini penting karena banyak desa menaruh akun media sosial di urutan pertama daftar pekerjaan digitalnya. Akun memang berguna. Tetapi bagi orang yang sedang mencari informasi lokasi, kebutuhan pertamanya adalah petunjuk jalan. Saya berpendapat bahwa publikasi digital desa sebaiknya dapat dimulai dari hal yang paling sederhana bagi pengunjung atau wisatawan, yaitu keberadaan desa di peta digital dengan informasi yang benar.
Tren Penggunaan Peta Digital
Kebiasaan mencari informasi sudah berpindah ke layar. Menurut APJII, penetrasi internet nasional pada 2025 mencapai 80,66 persen, setara 229 juta pengguna. Di Pulau Jawa angkanya 84,69 persen. Badan Pusat Statistik, dalam Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024, mencatat media sosial (77,57 persen) serta informasi atau berita (77,50 persen) sebagai dua dari tiga tujuan terbesar orang mengakses internet. Angka-angka ini bersifat nasional dan tidak memisahkan orang yang sedang mencari tempat wisata. Tetapi wajar bila sebagian besar calon pengunjung memeriksa ponsel lebih dulu, apalagi untuk tempat yang belum pernah mereka datangi.
Di situlah peta digital bekerja. Peta menjawab pertanyaan yang paling praktis, bahwa tempat ini berada di mana, berapa lama perjalanannya, kendaraan apa yang bisa masuk, buka jam berapa, dan bagaimana testimoni atau komentar orang yang sudah pernah berkunjung. Orang yang ragu biasanya akan konfirmasi melalui no telepon yang ada dalam peta digital. Sehingga wajar ketika masyarakat lebih senang mengunjungi lokasi yang sudah mempunyai informasi dengan lengkap. Informasi desa yang tidak muncul di peta digital bukan berarti ditolak siapa-siapa. Namun kecil kemungkinan menjadi daftar pilihan untuk dikunjungi.
Apa yang Dicari di Peta Digital
Informasi yang dibutuhkan sebenarnya sederhana. Nama tempat harus sama dengan sebutan warga. Titik lokasi harus akurat, tidak bergeser beberapa ratus meter. Informasi jam buka perlu tertulis. Foto sebaiknya diambil dalam setahun terakhir. Keterangan akses juga membantu, misalnya apakah bus kecil bisa masuk dan di mana tempat parkirnya. Setiap kelengkapan informasi akan menghilangkan satu alasan untuk membatalkan kunjungan.
Peta digital juga bukan hanya untuk wisata. Pembeli produk, pengepul, dan kurir sama-sama mencari alamat. Kelompok tani atau pengrajin yang menerima pesanan perlu titik yang bisa dicari. Tanpa itu, paket salah alamat dan pembeli yang ingin datang langsung terpaksa bertanya lewat pesan singkat yang belum tentu dibalas hari itu juga.
Ulasan pengunjung ikut menentukan. Sebuah kajian dari Universitas Padjadjaran yang terbit pada 2026 menelaah ulasan Google Maps untuk Pantai Batukaras di Pangandaran. Tempat itu memiliki peringkat rata-rata 4,6 dari 5 berdasarkan 1.587 ulasan. Angka semacam itu dibaca calon pengunjung dalam hitungan detik dan sering menjadi kesan pertama. Desa wisata yang baru dibuka tentu tidak punya ulasan sebanyak itu. Tetapi prinsipnya sama. Ulasan yang tidak pernah direspon atau dibalas memberi kesan tempat itu tidak diurus, sedangkan ulasan yang dijawab menunjukkan ada orang yang bertanggung jawab.
Masalah yang paling sering terjadi justru sederhana. Titik lokasi salah. Satu tempat tercatat dengan dua nama. Jam buka yang tertulis sudah tidak berlaku. Ada pula tempat yang ditambahkan orang luar dengan data seadanya lalu tidak pernah dikoreksi pengelola aslinya. Informasi yang keliru lebih merugikan daripada tidak ada informasi, karena pengunjung yang tersesat atau mendapati tempat tutup biasanya menuliskannya di kolom ulasan.
Mengapa Jarang Dikerjakan
Ada tiga hambatan yang menurut saya sering terjadi. Pertama, hasilnya tidak terlihat. Karena fokus publikasi desa hanya melalui media sosial saja. Akun media sosial punya angka pengikut yang bisa dilaporkan kepada atasan, sedangkan perbaikan titik di peta tidak menghasilkan angka serupa. Kedua, tidak jelas siapa yang mengurus. Satu objek wisata bisa dikelola pemerintah desa, BUMDes, kelompok sadar wisata, atau pemilik lahan, dan masing-masing menganggap pihak lain yang mengerjakan. Ketiga, soal akun. Mengelola sebuah tempat di peta membutuhkan akun yang terhubung ke surel dan nomor telepon, dan akun itu sering dibuat atas nama pribadi seorang relawan yang kemudian pindah atau berhenti.
Soal biaya, hambatannya kecil. Fokus penggunaan Dana Desa 2026 dalam Permendes Nomor 16 Tahun 2025 memuat pembangunan infrastruktur digital dan teknologi desa serta pengembangan potensi dan keunggulan desa. Mendaftarkan lokasi di peta tidak memerlukan server atau belanja besar. Yang dibutuhkan adalah waktu beberapa orang dan satu orang yang ditunjuk bertanggung jawab. Pekerjaan yang murah pun tidak akan jalan bila tidak tercantum dalam uraian tugas siapa pun.
Prioritas Bisa Dikerjakan Lebih Dulu
Langkah pertama adalah menunjuk satu penanggung jawab informasi lokasi lewat surat keputusan kepala desa. Langkah kedua, menyusun daftar tempat yang perlu ada di peta, diantaranya kantor desa, objek wisata, sentra produksi, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan lokasi usaha warga yang menerima kunjungan pembeli. Untuk setiap tempat, catat nama, koordinat, jam buka, dan nomor kontak. Langkah ketiga, memeriksa apakah tempat itu sudah ada di peta. Bila sudah, pengelola mengajukan hak pengelolaan resmi dan memperbaiki datanya. Bila belum, tambahkan. Langkah keempat, mengunggah foto yang diambil sendiri. Langkah kelima, memeriksa ulang setiap tiga bulan.
Mulailah dari tiga sampai lima titik yang paling sering dicari orang. Tidak perlu menunggu seluruh daftar lengkap. Satu objek wisata dengan data benar lebih berguna daripada dua puluh titik yang setengahnya belum diperiksa.
Akun yang dipakai sebaiknya terhubung ke surel resmi desa dan dipegang minimal dua orang, supaya urusan peta tidak berhenti ketika satu orang pindah tugas. Hal ini terdengar teknis, tetapi di lapangan justru sering menjadi penyebab akun tidak bisa dibuka lagi.
Tidak semua tempat layak dipasang. Rumah warga, lahan pribadi, dan lokasi yang dianggap sakral sebaiknya tidak ditampilkan tanpa izin pemiliknya atau kesepakatan warga. Objek wisata yang daya tampungnya kecil juga perlu dipikirkan. Karena promosi yang membuat pengunjung datang melebihi kapasitas parkir, toilet, dan pengelola yang tersedia akan menghasilkan ulasan buruk. Sehingga berdampak bukan pada keuntungan desa, namun sebaliknya. Desa perlu menentukan lebih dulu tempat mana yang siap menerima pengunjung.
Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan atau Perguruan Tinggi bisa membantu di bagian yang paling mudah dilaksanaka, yaitu pelatihan satu hari berbasis praktik. Peserta langsung memperbaiki data tempat milik desanya sendiri. Akademisi dan mahasiswa bisa membantu memotret dan mengambil titik koordinat di lapangan. Tetapi pengisian dan pemeliharaan datanya tetap perlu dipegang orang desa. Bantuan yang berakhir bersama semester tidak boleh meninggalkan akun yang hanya bisa dibuka oleh mahasiswa.
Setelah peta selesai, barulah akun media sosial dan situs desa punya fungsi yang jelas. Unggahan menarik perhatian, lalu tautan peta mengantar orang sampai tujuan. Kebalikannya tidak bekerja baik. Unggahan yang bagus tetapi tanpa petunjuk lokasi biasanya hanya menghasilkan komentar “ini di mana?” yang jarang dijawab.
Ukuran keberhasilannya tidak perlu rumit. Apakah desa muncul ketika dicari? Apakah informasinya cocok dengan keadaan sebenarnya? Apakah ulasan dibalas dalam beberapa hari? Tiga hal itu bisa diperiksa siapa saja dengan ponsel, termasuk warga dan wartawan yang ingin menguji. Pengelola tidak perlu menunggu laporan tahunan untuk tahu hasilnya.
Uji di awal tulisan ini bisa diulang tiga bulan kemudian. Kalau hasilnya sudah berbeda, desa itu sudah mengerjakan bagian paling dasar dari publikasi digital. Setelah itu akun, video, dan cerita punya dasar yang jelas. (*)