Yang berulang tiap 10 November adalah linimasa media sosial kita mendadak dipenuhi flyer digital dan quotes kepahlawanan. Jika menengok kembali jejak perjuangan para pahlawan asal Jawa Barat lalu dan membenturkannya dengan realitas Indonesia mutakhir, yang timbul rasanya tidak lagi rasa haru, tetapi geleng-geleng kepala. Pahlawan masa lalu berdarah-darah merebut kedaulatan, sementara elite negara ini justru asyik "berdarah-darah" memperebutkan kue anggaran negara.
Mari tengok Dewi Sartika. Lahir di Cicalengka, beliau mendirikan Sakola Isteri pada 1904 dengan modal tekad dan 20 murid untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Kini, semangat literasi dan pendidikan itu diterpa ironi proyek digitalisasi yang amburadul. Kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang konon merugikan negara hingga triliunan rupiah menunjukkan bagaimana anggaran besar justru menguap tanpa mendongkrak kualitas belajar di daerah 3T. Dewi Sartika mungkin bakal garuk-garuk kepala melihat anggaran pendidikan bernilai raksasa berubah jadi proyek mangkrak.
Kontras serupa terlihat pada sosok Otto Iskandardinata. Sang Si Jalak Harupat berjuang tanpa silau ambisi pribadi demi fondasi Republik. Sebaliknya, panggung politik mutakhir kerap diwarnai pragmatisme, bagi-bagi kursi, dan dinasti politik yang mengabaikan integritas. Ketika Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia merosot, jelas bahwa krisis keteladanan telah menggerus nilai-nilai luhur sang pejuang Bojongsoang.
Di lini keteguhan moral, KH Zainal Mustafa menolak tunduk pada tradisi Seikerei bentukan Jepang demi menjaga akidah dan martabat bangsa. Sikap tegak lurus ini kontras dengan fenomena “asal bapak senang” di kalangan sebagian elite modern yang kerap tunduk pada kepentingan oligarki tambang dan korporasi, mengabaikan dampak sosial di akar rumput.
Sementara itu, Laksamana RE Martadinata pernah berpesan agar internal ALRI menjauhi ambisi pribadi demi kepentingan bangsa. Pesan ini terasa sangat mahal harganya jika kita mendengar berita skandal korupsi di sektor strategis—mulai dari tata kelola komoditas hingga kasus timah—terus menggerogoti ratusan triliun rupiah keuangan negara. Kapal besar Indonesia terancam karam bukan karena hantaman musuh luar, melainkan karena lambungnya dibocorkan oleh awaknya sendiri.
Puncaknya adalah pengorbanan Mohammad Toha di peristiwa Bandung Lautan Api. Demi menyelamatkan rakyat, pemuda 19 tahun itu nekat meledakkan gudang amunisi musuh. Ironisnya, kata "bakar" di era modern kini lebih lekat dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat pembukaan kebun ilegal demi mengeruk keuntungan segelintir korporasi. Toha membakar markas musuh untuk merdeka, sementara sebagian pihak hari ini membakar paru-paru bumi demi keserakahan.
Semangat para pahlawan Sunda tidak boleh berhenti pada ratapan atau nostalgia sejarah. Untuk menyelamatkan Indonesia dari karam di tengah korupsi anggaran dan krisis ekologi, diperlukan langkah-langkah luar biasa yang tegas dan terukur. Pemerintah harus menerapkan audit independen yang melibatkan partisipasi publik (open contracting) pada setiap proyek strategis nasional, termasuk pengadaan digitalisasi pendidikan. Sanksi pemiskinan bagi koruptor anggaran sektor publik dan pendidikan harus ditegakkan tanpa kompromi guna memberikan efek jera.
Kebakaran hutan, pembukaan lahan ilegal, dan korupsi sektor pertambangan yang merugikan ratusan triliun rupiah harus ditindak dengan penerapan asas perampasan aset (asset recovery). Negara wajib mencabut izin korporasi nakal yang merusak lingkungan dan menghukum berat aktor intelektual di baliknya.
Keteladanan moral ala KH Zainal Mustafa dan RE Martadinata perlu diinternalisasi kembali ke dalam kurikulum pendidikan karakter sejak dini, menanamkan prinsip bahwa jabatan publik adalah amanah pengabdian, bukan alat untuk memperkaya diri atau kelompok.
Peringatan Hari Pahlawan seharusnya bukan sekadar seremoni tabur bunga. Jika para pahlawan Sunda ini bangkit hari ini, mereka barangkali tidak menuntut tugu megah. Mereka hanya ingin melihat uang rakyat tidak dikorupsi, hutan Indonesia tidak dijarah, dan janji kemerdekaan benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat.
Lalu siapakah pahlawan kita hari ini? Pertanyaan itu rasanya tidak relevan, jauh dari kata revolusioner. Kita tidak hidup untuk menanti mesias lahir. Mari menjadi penjaga moral, bersedia mengantre, menjaga fasilitas publik, tidak menyuap petugas yang sedang menjalankan tugas birokrasi, tidak membuang sampah sembarangan, berbagi tempat hidup dengan makhluk hidup yang lain, dan seterusnya. (*)