Pekerja migran menjadi pahlawan devisa namun nasibnya belum diperhatikan secara layak. Remitansi yang merupakan kiriman uang dari luar negeri hasil keringat pekerja migran jumlahnya sangat besar. Merupakan dana segar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ekonomi pedesaan.
Data yang spesifik untuk jumlah remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bandung Raya pada tahun 2025 belum tersedia. Namun data nasional menunjukkan total remitansi PMI tahun 2024 mencapai sekitar Rp 253 triliun.
Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang terbesar dari Pulau Jawa, dan Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, serta Hong Kong sebagai negara tujuan remitansi terbanyak. Total Remitansi Nasional tahun 2024 sebesar Rp 253 triliun atau USD 15,7 Miliar, naik 14 persen dari tahun 2023. Penyumbang terbesar adalah pekerja dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah merupakan kontributor utama remitansi dari Pulau Jawa dari tahun ke tahun.
Kompleksitas masalah pekerja migran belum bisa ditangani oleh lintas Kementerian dan badan non kementerian. Masalah perlindungan dan pembinaan terhadap pekerja migran masih belum optimal.
Resolusi dan agenda 2026 Kota Bandung yang amat urgen adalah transformasi pekerja migran agar menjadi pekerja yang lebih terampil dan kompeten belum berjalan semestinya. Masalah potensi diaspora asal Bandung Raya yang memiliki potensi besar untuk mendatangkan investor dan kemampuan untuk transfer teknologi belum tertangani.
Keniscayaan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Diaspora Indonesia asal Bandung Raya perlu mendapat perhatian yang serius oleh pemda. Kita bisa tengok betapa hebatnya potensi pekerja migran di berbagai negara. Sebagai contoh baru satu negara tujuan pekerja migran saja contohnya Malaysia, devisa negara yang dihasilkan sudah sedemikian besar. Menurut data Bank Indonesia (BI) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Malaysia menjadi tujuan utama pekerja migran Indonesia. Pada tahun 2022 ada sekitar 1,62 juta orang atau 50,03 persen dari total pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia.
Keniscayaan PMI yang merupakan pahlawan devisa itu mesti dibantu untuk melakukan transformasi diri menjadi pengusaha. Untuk meningkatkan derajat kehidupannya. Perlu pelatihan massal bagi PMI beserta keluarganya di kampung halaman terkait dengan pendirian usaha rintisan atau startup yang berbasis desa.
Perbankan jangan hanya menikmati untung besar dari bisnis remitansi atau layanan pengiriman uang antar negara. Pihak perbankan semestinya membayar hutang budi kepada buruh migran dengan cara menyelenggarakan pelatihan usaha secara massal dan terus menerus kepada buruh dan keluarganya.
Ranking Remitansi Dunia
The Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD) mencatat Indonesia termasuk dalam 10 besar negara yang menerima kiriman uang remitansi terbesar di dunia dan berada di posisi ke-10.
Posisi pertama sebagai negara yang memperoleh dana remitansi terbesar dipegang oleh India dengan nilai mencapai 69 miliar dollar AS. Diikuti oleh Cina yang mereguk remitansi hingga 64 miliar dollar AS. Filipina menjadi negara terbesar ketiga yang menerima kiriman dengan nominal sekitar 33 miliar dollar AS.
India mampu meraup remitansi dalam jumlah sangat besar karena sekitar 32 juta warganya menjadi diaspora. Mayoritas dari mereka tinggal dan bekerja di AS, Arab Saudi, Kanada dan Australia. Kontribusi pekerja migran yang memiliki keterampilan tinggi menyebabkan pertumbuhan remitansi India menjadi yang teratas di dunia.
Melihat tantangan dan peluang diatas perlu program tepat guna yang menyasar kaum pekerja migran dan keluarganya di kampung halaman. Jumlah remitansi ke depan perlu digenjot dengan program yang mendasar yang disertai dengan perlindungan dan pelayanan buruh migran yang lebih baik.
Pengetahuan Literasi Keuangan
Belum optimalnya penerimaan remitansi di Indonesia akibat masih rendahnya pengetahuan literasi para buruh migran Indonesia. Khususnya literasi keuangan. Masih rendahnya pendayagunaan remitansi itu disebabkan tingkat akses masyarakat terhadap jasa dan produk keuangan seperti rekening bank atau inklusi keuangan di Indonesia yang masih rendah dibandingkan negara lainnya. Hingga kini pemanfaatan remitansi secara efektif bagi pengembangan usaha produktif di desa belum terwujud dengan baik. Aliran remitansi yang dikirim oleh buruh migran kurang terkelola dengan baik. Tidak jarang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif.
Perbankan nasional perlu memperbanyak skema atau insentif terkait dengan buruh migran Indonesia. Langkah Bank BUMN yang telah mendesain program yang bertujuan membuat para buruh migran mandiri setelah selesai kontrak sangat tepat. Program tersebut memiliki empat prinsip utama, yaitu mengubah buruh menjadi majikan, mempersatukan keluarga melalui kewirausahaan.
Baca Juga: Yang Kita Telan sebagai Kota: Makanan, Gaya Hidup, dan Bandung 2026
Program Tepat Sasaran
Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di Jawa Barat perlu membuat program tepat sasaran mulai dari penempatan dan perlindungan hingga pelatihan vokasi serta sosialisasi migrasi aman.
Sepanjang 2025, BP3MI Jabar belum optimal dalam hal penempatan pekerja migran. Data lengkap pekerja migran juga belum diperbarui hingga awal tahun 2026.
Dari sisi perlindungan, BP3MI juga belum banyak memfasilitasi pemulangan pekerja migran Indonesia sepanjang tahun 2025, yang terdiri dari kategori repatriasi, deportasi, sakit, dan meninggal dunia. Selain itu, BP3MI juga perlu mengefektifkan penanganan hasil pencegahan penempatan non-prosedural terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebagai langkah mitigasi risiko sejak pra-penempatan.
Dalam aspek pemberdayaan, BP3MI perlu menyelenggarakan Workshop Kewirausahaan. Program peningkatan kapasitas dan kompetensi CPMI perlu terus diperbaiki melalui berbagai pelatihan vokasi. (*)
