Ayo Netizen

Gibran Dalam Pusaran Persekongkolan Hukum dan Politik

Oleh: Rustam Nasution ( Wisnu AJ)
Mantan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Raka Buming Raka (Kiri). (Sumber: Pemprov Lampung)

Hukum sering dijadikan sebagai alat oleh orang-orang yang mengerti tentang hukum untuk menjolimi orang yang buta terhadap hukum. Hukum juga sering dijadikan sebagai alat penguasa untuk menindas kaum yang lemah. Istilah hukum tajam ke bawah tumpul ke atas di negara ini nyaris tak terbantahkan.

Bagi yang memiliki kekuasaan hukum akan tumpul, sekalipun pihak yang berkuasa melanggar hukum. Sebaliknya hukum akan tajam terhadap rakyat awam yang tidak memiliki kekuasaan. Artinya hukum dapat disetel kepada siapa dia harus tajam dan kepada siapa dia harus tumpul.

Padahal sejatinya secara garis besar hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia secara adil tertib dan aman. Hukum adalah sarana pengatur dan pengendali sosial (Sosial Kontrol). Mengatur tingkah laku masyarakat agar tidak terjadi kekacauan , menjadi pedoman tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang.

Kemudian hukum diciptakan untuk pelindung hak dan kewajiban. Memberikan perlindungan bagi hak- hak setiap individu agar tidak dirugikan oleh orang lain atau pihak yang berkuasa. Memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum (Equality Before The Law).

Hukum juga dibuat sebagai sarana penyelesaian sengketa (Disfute Settle Ment) menyediakan mekanisme yang sah dan adil untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang berkonflik atau berselisih. Kemudian hukum menciptakan kepastian dan keadilan. Hukum memberikan kepastian tentang bagaimana sebuah hak diperoleh atau bagaimana suatu pelanggaran akan dijatuhi sanksi. Kemudian hukum untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian dan kemaslahatan bersama. Namun kenyataannya di lapangan hukum dijadikan alat menindas yang lemah dan melindungi yang kuat.

Gibran Dalam Persekongkolan Hukum

Lantas bagaimana kita menyikapi jika hukum dapat mewujudkan ketertiban, kedamaian dan kemaslahatan bersama, sementara hukum ditangan orang- orang yang mengerti hukum dapat membedakan mana yang kuat dan mana yang lemah, mana yang ditindas dan mana yang harus dilindungi. Padahal hukum seharusnya dijadikan sebagai pedoman untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum .

Kasus yang menimpa Wakil Presiden (Wapres) Gibran Raka Buming Raka merupakan contoh anyer dalam persoalan hukum di negara Indonesia. Gibran manut terhadap apa yang diamanatkan oleh hukum. Gibran memastikan bahwa dirinya merupakan warga negara yang mendapat kan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kendati pun dia putra dari mantan Presiden dan menjabat sebagai Wapres.

Gibran tidak merasa keberatan ketika dirinya diperlakukan sebagai warga negara Tampa ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada nya ketika mencalonkan diri sebagai calon Walikota Solo, kemudian diminta oleh Prabowo Subianto untuk menjadi wakil nya dalam kontestasi politik pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Gibran melengkapi seluruh dokumen administrasi yang diperlukan sebagai calon Walikota dan juga calon Wapres sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari dokumen ijazah sampai kepada surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah karena Gibran lulusan luar negeri.

Semua dokumen yang diperlukan diantar oleh para perwakilan partai koalisi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang berwenang untuk melakukan verifikasi terhadap administrasi persyaratan pencalonan para calon. Persyaratan administrasi yang diajukan oleh Gibran dinyatakan lengkap dan Syah menurut peraturan perundang-undangan oleh KPU.

Namun dua tahun kemudian setelah Gibran dilantik sebagai Wapres atas pilihan rakyat muncul persoalan. Mahkamah Konstitusi (MK) mengatakan Gibran tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat. Kemudian muncul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Suket tentang penyetaraan ijazah luar negeri Gibran tidak syah dan batal demi hukum.

Akibat munculnya dua putusan hukum itu menimbulkan gejolak politik terhadap jabatan Gibran selaku Wapres. Padahal sebagai warga negara Gibran telah memenuhi prosedur dari syarat pencalonan. Suket penyetaraan dikeluarkan oleh negara bukan dipalsukan oleh Gibran. Negara sudah mengakui ijazah luar negeri yang dimiliki oleh Gibran .

Kini timbul pertanyaan ketika dua lembaga agung MK dan MA menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai Wapres, apa tindakan negara ketika terjadinya penjoliman hukum terhadap warga negara nya . Seharusnya negara hadir untuk memberikan kepastian hukum terhadap apa yang telah dikeluarkan nya, bukan hanya diam tanpa penjelasan.

Kepentingan Politik

Sungguh suatu hal yang tidak adil jika dosa yang dilakukan oleh negara terhadap suket yang dinyatakan oleh MA tidak syah harus ditanggung oleh warga negara yang memerlukan nya . Tentu pengajuan untuk mendapatkan suket telah melalui verifikasi administrasi yang dibutuhkan untuk itu. Gibran tentu sudah memenuhi semua nya. Terkecuali jika suket ijazah luar negeri yang dimiliki oleh Gibran turun dari langit wajar negara tidak ikut campur.

Persoalan suket ijazah luar negeri yang dimiliki oleh Gibran membuktikan bawa hukum di negara ini masih carut marut yang perlu untuk diperbaiki. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pembuat hukum dan Undang-undang sudah selayaknya kembali untuk menata ulang perbaikan peraturan, hukum dan Undang-undang yang dibuat, yang sifatnya dapat menjolimi warga negara.

Sebagai Wakil Rakyat yang dipilih oleh rakyat, harus benar-benar berpihak kepada rakyat yang membutuhkan perlindungan hukum. Jangan jadikan hukum yang diciptakan hanya untuk kepentingan politik semata. Kasus Gibran menjadi pelajaran nyata bagi rakyat. Di negeri ini hukum hanya dijadikan sebagai alat politik sesaat.

Bagaimana rakyat bisa percaya mendapatkan perlindungan hukum dari negara, sementara sekelas Gibran dengan jabatan Wapres dapat di jolimi oleh hukum. Konon lah pula rakyat awam, tentu jauh panggang dari api. (*)

Tanjungbalai, 17 November 2026

Reporter Rustam Nasution ( Wisnu AJ)
Editor Aris Abdulsalam