DI momen dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang jatuh pada 20 Oktober 2026, Keluarga Mahasiswa Pasundan (KMP) memilih menyampaikan penilaian yang tidak menyenangkan.
Di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, mereka menyuarakan lima agenda yang disebut Panca Cipta, yang disebut-sebut sebagai rapor merah untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Isi Panca Cipta bukan hanya soal ekonomi dan pendidikan, melainkan juga perilaku aparat, evaluasi kebijakan pemerintah, serta arah pembangunan.
Pertanyaannya adalah: mengapa mahasiswa sampai memberikan penilaian dengan tinta merah?
Menguji kebijakan pemerintah
Pada intinya, Panca Cipta perlu dibaca sebagai upaya mahasiswa menguji apakah kebijakan pemerintah benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
Presiden KMP, Muamar Bahsir, menyebut lima bidang yang menjadi perhatian gerakannya. Sementara itu, Arya Rangga, Menteri Kajian Aksi Strategis Mahasiswa Pasundan, secara khusus menyoroti transparansi APBN, prioritas pendidikan, program pemerintah, dan keterlibatan militer dalam urusan sipil. Dengan demikian, kritik KMP menyasar bukan hanya hasil kebijakan, melainkan juga cara negara menentukan prioritas. (RRI, 20 Oktober 2026).
Pemerintah sendiri mempunyai alasan untuk menunjukkan sejumlah capaian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, turun dari 8,47 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 22,93 juta orang. Angka ini tidak boleh diabaikan ketika menilai pemerintahan.
Namun, penurunan kemiskinan juga tidak otomatis menyelesaikan persoalan kesejahteraan. Masih ada jutaan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara banyak keluarga lain berada dalam keadaan rentan ketika harga kebutuhan pokok naik atau pendapatan terganggu. (BPS, 5 Agustus 2026).
Di sinilah perbedaan ukuran keberhasilan menjadi penting. Pemerintah cenderung menjelaskan kinerja melalui indikator makro, realisasi anggaran, dan jumlah penerima program. Masyarakat mengalami ekonomi melalui pertanyaan yang lebih sederhana: apakah penghasilan cukup untuk belanja bulanan, membayar kontrakan, menyekolahkan anak, dan menghadapi kebutuhan mendadak?
Kedua ukuran itu tidak harus bertentangan. Pertumbuhan dan penurunan kemiskinan tetap penting, tetapi keduanya perlu dilengkapi dengan gambaran tentang mutu pekerjaan, pendapatan riil, dan keamanan ekonomi rumah tangga.
Maka, rapor merah KMP menjadi menarik apabila dibaca sebagai desakan agar angka statistik pemerintah jangan sampai menutupi pengalaman warga yang belum ikut merasakan perbaikan kehidupan.
Data ketenagakerjaan memperlihatkan mengapa persoalan tersebut layak dicermati lebih jauh. Pada Februari 2026, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 4,68 persen, dengan 7,24 juta orang belum bekerja.
Di Jawa Barat, tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama mencapai 6,64 persen. Angka terakhir ini memberi alasan untuk memperhatikan kondisi pasar kerja di wilayah tempat KMP menyampaikan kritiknya, yakni Jawa Barat.
Namun, pengangguran saja belum cukup menggambarkan seluruh masalah. Kualitas pekerjaan, kepastian pendapatan, dan besarnya pekerjaan informal juga perlu diperhitungkan. Bagi mahasiswa yang sebentar lagi memasuki pasar kerja, persoalan tersebut bukan sekadar statistik, melainkan gambaran tentang masa depan yang sedang dan akan mereka hadapi. (BPS, Mei 2026).
Persoalan pendidikan memperlihatkan pertanyaan serupa tentang prioritas. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun. Besarnya anggaran itu menunjukkan bahwa pendidikan memperoleh tempat penting dalam perencanaan negara.
Akan tetapi, besarnya alokasi belum dengan sendirinya menjelaskan mutu hasilnya. KMP mempertanyakan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda ketika sekolah yang sudah ada masih membutuhkan pembenahan.
Pertanyaan KMP tersebut tidak harus diartikan sebagai penolakan terhadap sekolah baru. Yang perlu diuji ialah apakah penambahan program tersebut menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi, bagaimana distribusi anggarannya, dan apakah fasilitas dasar serta kualitas pembelajaran di sekolah yang sudah beroperasi memperoleh perhatian memadai. (Kementerian Keuangan, Agustus 2025).
Manfaat yang dihasilkan
Setiap rupiah yang digelontorkan untuk satu program niscaya tidak lagi tersedia untuk kebutuhan lain, kecuali pemerintah menambah sumber pembiayaan. Karena itu, program baru semestinya dinilai bukan hanya dari tujuan baik yang dijanjikan, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan dibandingkan alternatif penggunaan anggaran.
Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, maupun Sekolah Garuda dapat memiliki tujuan yang sah. Namun, pelaksanaannya perlu disertai indikator yang jelas, data penerima manfaat, evaluasi mutu, dan keterbukaan biaya.
Tentu saja, kritik KMP akan lebih kuat jika diarahkan pada pertanyaan tentang hasil dan prioritas, bukan pada anggapan bahwa setiap program baru pasti keliru.
Hal yang lebih sensitif muncul dalam tuntutan KMP mengenai dugaan tindakan represif TNI-Polri dan keterlibatan militer dalam jabatan sipil. Di sini, ukuran keberhasilan pemerintah tidak dapat dibatasi pada ekonomi atau pelayanan publik. Negara juga harus dinilai dari cara menggunakan kewenangannya.
Dalam demokrasi konstitusional, aparat memiliki tugas menjaga keamanan, tetapi kewenangan tersebut tetap dibatasi hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan pelanggaran perlu diperiksa berdasarkan bukti, bukan langsung dianggap terbukti.
Sebaliknya, keberadaan aparat juga tidak boleh menjadi alasan untuk menutup pemeriksaan. Yang dipertaruhkan ialah kepercayaan warga bahwa hukum berlaku sama dan kritik terhadap pemerintah tidak membuat seseorang kehilangan perlindungan.
Kritik KMP terhadap susunan kabinet dan program prioritas juga mempunyai dasar yang patut diuji. Kabinet yang besar tidak otomatis tidak efektif, sebagaimana kabinet yang kecil tidak otomatis berhasil. Ukurannya adalah kejelasan pembagian tugas, koordinasi antarkementerian, biaya birokrasi, dan hasil kerja yang dapat diperiksa.
Hal serupa berlaku bagi program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya berapa besar anggaran yang disediakan, tetapi juga bagaimana program dirancang, siapa yang menerima manfaat, bagaimana pengawasan dilakukan, dan apa yang terjadi ketika pelaksanaannya bermasalah.
Transparansi bukan hambatan bagi pemerintah untuk bekerja. Justru keterbukaan memungkinkan publik membedakan program yang efektif dari program yang hanya terlihat besar.
Panca Cipta yang disodorkan KMP juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak cukup dinilai dari jumlah proyek atau besarnya belanja. Jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan program bantuan memiliki nilai ketika benar-benar memperbaiki kehidupan warga. Daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan, keluarga berpenghasilan rendah, dan masyarakat yang sulit mengakses layanan publik perlu masuk dalam perhitungan keberhasilan.
Dalam kajian pembangunan, persoalan ini berkaitan dengan distribusi manfaat, bukan sekadar pertumbuhan agregat. Sebuah kebijakan dapat meningkatkan angka nasional, tetapi hasilnya belum tentu terbagi secara merata.
Karena itu, tuntutan KMP agar pembangunan lebih berpihak kepada masyarakat perlu diterjemahkan menjadi pertanyaan konkret: siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang tertinggal, dan apa yang dilakukan pemerintah untuk memperkecil kesenjangan?
Meski demikian, rapor merah juga mengandung pekerjaan rumah bagi pihak yang memberikannya. Lima bidang yang luas dapat menjadi kerangka kritik yang kuat, tetapi belum dengan sendirinya menjadi alat evaluasi yang terukur.
Publik perlu mengetahui indikator apa yang dipakai KMP, data apa yang mendukung penilaian mereka, serta perubahan kebijakan apa yang dianggap mendesak. Untuk ekonomi, misalnya, para mahasiswa dapat menilai daya beli dan mutu pekerjaan. Untuk pendidikan, mereka dapat memeriksa kondisi fasilitas sekolah, akses bantuan, dan hasil pembelajaran. Untuk kebebasan sipil, mereka dapat merujuk pada kasus yang terdokumentasi dan proses penanganannya. Ukuran yang terang membuat kritik lebih sulit disisihkan sebagai ketidakpuasan politik semata.
Dapat menjawab pertanyaan
Dalam ilmu kebijakan publik, evaluasi bukan sekadar menentukan apakah sebuah program baik atau buruk. Evaluasi juga menelusuri apakah tujuan dirumuskan dengan tepat, sumber daya digunakan secara efisien, pelaksanaan sesuai rencana, dan manfaatnya benar-benar sampai kepada kelompok sasaran. Kerangka ini relevan bagi Panca Cipta. Pemerintah tidak harus menerima semua penilaian mahasiswa, tetapi semestinya dapat menjawab pertanyaan mereka dengan data dan penjelasan yang bisa diperiksa.
Mahasiswa pun tidak perlu menganggap setiap angka yang disodorkan pemerintah sebagai pencitraan. Perbedaan pendapat akan lebih produktif jika kedua pihak bersedia menguji klaim masing-masing melalui bukti, bukan melalui siapa yang paling keras berbicara.
Aksi KMP di Bandung membawa kita pada pertanyaan yang lebih penting daripada warna rapor itu sendiri. Apakah lima tuntutan tersebut akan ditindaklanjuti, atau hanya menjadi berita sehari yang kemudian tenggelam oleh agenda politik berikutnya?
Baca Juga: Downgrade Lifestyle: Strategi Bertahan Warga in This Economy
Di sinilah DPRD Jawa Barat juga mempunyai peran, meskipun sebagian besar tuntutan KMP menyasar pemerintah pusat. Lembaga perwakilan dapat meneruskan aspirasi, meminta penjelasan pejabat terkait, dan membuka ruang pembahasan yang menghasilkan tindak lanjut.
KMP, pada saat yang sama, dapat memantau perkembangan tuntutan dan memperbarui penilaiannya berdasarkan perubahan yang benar-benar terjadi. Dengan cara itu, demonstrasi menjadi awal pengawasan, bukan akhir dari sebuah peristiwa.
Rapor merah yang diberikan KMP pada pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi undangan untuk memeriksa pekerjaan rumah negara, dan memastikan bahwa dua tahun pemerintahan yang berjalan tidak hanya dihitung dari waktu yang berlalu, tetapi juga dari perubahan yang sungguh-sungguh dirasakan masyarakat. (*)
