AYOBANDUNG.ID - Suatu hari di penghujung 2011, di Rancakalong yang berkabut, sekelompok pejabat berdiri di atas panggung darurat. Di belakang mereka, alat berat berjejer seperti pasukan parade. Ada spanduk besar bertuliskan: Peletakan Batu Pertama Tol Cisumdawu. Janji pun meluncur manis—: Bandung ke Cirebon hanya 90 menit.
Cepat, efisien, modern. Tiga tahun lagi selesai, kata mereka.
Tapi Sumedang punya cara sendiri untuk menjawab janji-janji besar.
Proyek yang digagas sejak era Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005 itu sebenarnya sederhana di atas kertas: 62 kilometer jalan tol yang menghubungkan Cileunyi sampai Dawuan, lewat lembah dan perbukitan Sumedang, menuju Majalengka dan Bandara Kertajati. Gagasannya mulia, katanya: membuka akses industri, pertanian, pariwisata, dan tentu, ekonomi rakyat.
Sayangnya, rakyat tak pernah diajak menulis naskahnya.
Baca Juga: Sejarah Tahu Sumedang, Warisan Cita Rasa Tionghoa hingga Era Cisumdawu
Pemerintah memanggil investor, menggelar studi kelayakan, menghitung cost-benefit ratio dengan wajah penuh keyakinan. Di ruang rapat Jakarta, garis-garis di peta terlihat indah: lurus, rapi, penuh efisiensi. Tapi di lapangan, garis itu menembus sawah, makam, rumah tua, dan bukit kapur. Di sanalah cerita mulai berbelok.
Ketika alat berat mulai menggali tanah pada 2012, tak banyak yang tahu proyek ini akan berlari maraton, bukan sprint. Pemerintah membaginya menjadi enam seksi mulai dari Cileunyi hingga Dawuan dengan total panjang 62 kilometer. Seksi 1 dan 2 dibiayai pemerintah, sisanya dikelola swasta lewat PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT), konsorsium yang dikomandoi Jusuf Hamka. Total biaya akhirnya membengkak: dari Rp5,5 triliun menjadi Rp18,3 triliun. Uang sebanyak itu cukup untuk membangun beberapa universitas negeri baru, tapi rupanya belum cukup untuk menembus perut Sumedang yang berbukit-bukit dan keras kepala.
Pada 2013, Wakil Gubernur Deddy Mizwar meninjau proyek dan optimis tol akan selesai bersamaan dengan Bandara Kertajati pada 2016. Harapan itu tampak manis—seperti kisah cinta yang belum diuji kenyataan. Karena pada tahun-tahun berikutnya, Cisumdawu berubah menjadi legenda birokrasi: proyek yang tak kunjung rampung, tapi terus disorot tiap kali pejabat datang meninjau.
Di balik kisah lokal itu, ada juga jejak diplomasi global. Sekitar tahun 2015, Presiden Jokowi berkunjung ke Beijing. Dari sana lahir kerja sama infrastruktur besar di bawah payung Belt and Road Initiative (BRI). Tiongkok memberi pinjaman Rp3,6 triliun untuk sebagian proyek Cisumdawu. Kontraktornya: Metallurgical Corporation of China Ltd, membangun sekitar 6,3 kilometer. Sebagian orang menyebutnya transfer teknologi, sebagian lain menyebutnya ketergantungan baru. Tapi siapa peduli? Yang penting jalan ini jadi. Begitu kira-kira semangatnya waktu itu.
Baca Juga: Sejarah Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Wariskan Beban Gunungan Utang ke China
Jalan Panjang yang Tak Pernah Lurus
Penyakit klasik pembangunan di Indonesia kembali muncul: pembebasan lahan. Begitu masuk Sumedang, proyek ini seperti terjebak dalam labirin tanah adat, sertifikat ganda, dan negosiasi harga yang tak pernah selesai. Pemerintah menargetkan rampung 2017, tapi hingga 2020 baru 61 persen lahan yang berhasil dibebaskan.
Jokowi dalam kunjungan kerjanya pada Juli 2020, terlihat kesal. Ia mengeluhkan proyek strategis nasional yang lambat gara-gara lahan. Dari istana hingga desa, suara yang sama bergema: warga merasa harga ganti rugi tidak adil. Pemerintah bicara regulasi, warga bicara tanah warisan. Dua bahasa yang sering kali tak bisa saling mengerti.
Pada Maret 2022, warga Dusun Cikeusik, Desa Pamulihan, protes. Harga yang ditawarkan dianggap tak masuk akal dibanding nilai pasar. Setahun kemudian, puluhan warga memblokir ruas tol. Truk berhenti, polisi turun tangan, dan foto-foto aksi mereka beredar luas. Di balik jalan mulus yang kita nikmati sekarang, ada banyak tanah yang dijual setengah hati.
Problem tak berhenti di sana. Di tingkat provinsi, Gubernur Ridwan Kamil harus turun tangan. Ia berkoordinasi dengan Bupati Sumedang dan Majalengka, mencoba menenangkan warga sambil mengejar tenggat pusat. Pemerintah pusat menalangi dana tambahan karena pinjaman luar negeri mensyaratkan progres tepat waktu. Setiap minggu berlalu seperti permainan tarik tambang: satu sisi ingin cepat selesai, sisi lain menolak digusur.
Baca Juga: Sejarah Tol Cipularang, Jalan Cepat Pertama ke Bandung yang Dibangun dari Warisan Krisis
Sementara di sisi lain proyek, alam ikut bereaksi. Pada Januari 2016, banjir lumpur melanda Desa Mekarjaya. Lumpur datang dari lokasi pembangunan tol yang tak punya saluran drainase memadai. Sawah rusak, tembok roboh, warga panik. Petani kehilangan lahan, produksi padi Sumedang turun sampai 20.000 ton per tahun.
Deforestasi di perbukitan memperparah keadaan. Suhu udara naik, risiko longsor meningkat. Semua itu bagian dari harga yang harus dibayar untuk sebuah jalan tol. Sebuah harga yang tak pernah tercantum dalam tender proyek.
Kontroversi makin ramai ketika ribuan tenaga kerja asing asal Tiongkok datang. Data imigrasi menyebut sekitar 25 ribu TKA masuk antara 2015–2016. Sebagian legal, sebagian tidak. Pemerintah menyebutnya bagian dari proyek transfer knowledge, tapi masyarakat lokal melihatnya sebagai hilangnya kesempatan kerja. Pada 2016, sebanyak 1.180 TKA dideportasi karena pelanggaran imigrasi. Di warung-warung kopi Sumedang, cerita itu jadi bahan obrolan: tentang tol yang dibangun uang asing, oleh tangan asing, di tanah sendiri.
Tapi di atas semua itu, proyek terus jalan. Seperti drama sinetron yang tak bisa dihentikan karena kontraknya sudah diteken. Setiap kali presiden datang, papan nama proyek diganti baru, spanduk disetrika, dan ekskavator digeber agar tampak sibuk.
Baca Juga: Reaktivasi Bandara Husein Simalakama Buat Kertajati
Lalu datanglah momen 2022–2023. Seksi demi seksi mulai dibuka. Seksi 1 (Cileunyi–Pamulihan) beroperasi Januari 2022. Disusul Seksi 2 dan 3 akhir tahun itu. Tarif belum diberlakukan, mungkin sebagai bentuk "hadiah" untuk warga yang sudah sabar menunggu 11 tahun. Baru pada Februari 2023, tol mulai berbayar. Seksi 4–6 dibuka fungsional saat mudik Lebaran 2023, dan akhirnya pada 11 Juli 2023, Presiden Jokowi meresmikannya di Terowongan Kembar Rancakalong.
Tibanya momen itu terasa seperti akhir dari film panjang. Di panggung peresmian, berdiri para menteri: Erick Thohir, Basuki Hadimuljono, Budi Karya Sumadi. Ada juga pejabat daerah yang selama ini jungkir balik menghadapi protes warga. Foto bersama diambil dengan latar terowongan yang kini jadi ikon. Menteri Basuki bahkan memastikan tol bisa beroperasi penuh mulai Juni 2023, sedikit molor, tapi akhirnya selesai juga.
Baca Juga: Hikayat Konflik Lahan Dago Elos yang jadi Simbol Perlawanan di Bandung
Tapi di luar kamera dan pita peresmian, sejumlah warga masih menunggu kepastian. Hingga kini, proses ganti rugi penggusuran lahan proyek ini masih belum sepenuhnya tuntas. Yang lebih bikin geram lagi, skema duit ganti rugi proyekalah diwarnai skandal korupsi.
Kasus korupsi ganti rugi lahan Tol Cisumdawu terbongkar pada Juli 2024, ketika Kejari Sumedang menetapkan lima tersangka dalam dugaan manipulasi pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional itu. Skema licik itu terjadi di Desa Cilayung, Jatinangor, pada 2019–2020, dengan modus pengalihan ilegal tanah menggunakan Letter C dan SHGB palsu.
Penilaian ganti rugi pun digelembungkan lewat Kantor Jasa Penilai Publik, menciptakan kerugian negara hingga Rp329,7 miliar. Dari sembilan bidang tanah, tujuh di antaranya ternyata hasil rekayasa. Dadan Setiadi Megantara dari PT Prista Raya menjadi tokoh sentral. Ia divonis 4 tahun 8 bulan penjara dan diwajibkan mengganti kerugian Rp139 miliar. Kasusnya ini juga menyeret nama mantan Ketua PN Sumedang, Indah Wastukencana Wulan, yang diduga menerima komisi melalui suaminya.
Tol Cisumdawu kini membentang megah di atas perbukitan, menjadi urat nadi utama menuju Bandara Kertajati dan kawasan industri Rebana. Ia memangkas waktu tempuh Bandung–Cirebon dari empat jam menjadi hanya 90 menit.
Bagi pemerintah, ini adalah simbol kemajuan. Tapi bagi sebagian orang, setiap kilometer Cisumdawu seolah menyimpan catatan dosa: dari lahan yang digusur, lumpur yang menelan sawah, hingga uang rakyat yang dicuri di balik meja appraisal. Ia bukan sekadar proyek strategis nasional, melainkan cermin besar yang memperlihatkan siapa sebenarnya yang paling diuntungkan oleh kemajuan.