Suasana tampak hening ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pada hari Minggu (25/1/2026), meminta maaf kepada segenap korban terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Suasana kebatinan para korban diselimuti duka yang mendalam dan kepasrahan terhadap masa depannya.
Persepsi publik terkait permintaan maaf pemerintah yang disampaikan Wapres Gibran itu tidak sekedar tentang usaha pencarian korban yang belum ditemukan. Kata maaf bisa diartikan mewakili segenap tingkat pemerintahan dari pemerintah pusat hingga daerah terkait dengan silih bergantinya bencana alam banjir bandang dan tanah longsor. Yang mana solusi dan mitigasi oleh pemerintah belum optimal dan masih banyak kekurangan.
Publik sudah paham bahwa cuaca ekstrim tidak bisa dijadikan satu-satunya kambing hitam. Namun kerusakan lingkungan akibat ulah manusia dan roda pembangunan yang mengorbankan kelestarian alam justru penyebab utamanya. Pemerintah Tengah menginvestigasi penyebab longsor, termasuk dugaan alih fungsi lahan. Laporan awal menyebutkan potensi dampak di wilayah yang berada di bagian atas lereng.
Sangat Sulit Mewujudkan Destana
Ancaman banjir dan tanah longsor membuat masyarakat luas di seluruh Tanah Air menjadi was-was. Terutama bagi mereka yang tempat tinggalnya rawan bencana. Masih adakah asa untuk memperkuat sistem destana dan membentuk postur Tagana tangguh yang berpengetahuan dan cekatan. Masyarakat sudah pasrah, karena program destana selama ini menghilang begitu saja.
Curah hujan ekstrem yang dipicu oleh dinamika atmosfer luar biasa akan terus berulang di seluruh penjuru tanah air. Pemerintah daerah perlu membenahi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk menghadapi banjir bandang.
Perlu penguatan kelembagaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan pengetahuan pemerintah daerah hingga masyarakat dalam penyempurnaan program Destana. Destana merupakan desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan kehidupan.
Dalam regulasi yang telah dirumuskan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tertuang dalam peraturan Nomor 1 Tahun 2012, setidaknya ada 20 indikator untuk menggambarkan ketangguhan suatu desa.
Prakiraan cuaca yang cepat dan akurat sangat berguna untuk mitigasi banjir bandang. Banjir bandang itu sebenarnya bisa diprediksi sebelumnya, serta dikurangi daya rusaknya dengan teknologi agar tidak banyak memakan banyak korban jiwa dan menerjang infrastruktur publik.
Aliran banjir bandang biasanya melewati lereng dan aliran sungai yang sudah terbentuk sebelumnya namun karena debit airnya sangat banyak dan disertai debris (batu, tanah dan kayu) yang dibawa maka aliran ini akan memiliki momentum yang besar dan merusak apa saja yang ada di depannya.
Seharusnya pemerintah daerah dari kondisi tutupan lahan dan hutan sudah bisa melakukan usaha mitigasi dengan konstruksi flexible ring net. Konstruksi tersebut terdiri dari serangkaian gelang baja yang berdiameter dengan ukuran tertentu yang digabung menjadi sebuah jaring. Rangkaian gelang tersebut tersebut akan membentuk suatu jaring yang fleksibel dan akan sanggup menahan material besar yang terbawa aliran banjir bandang.
Karena sistem mitigasi oleh pemerintah daerah masih belum efektif bahkan boleh dibilang telah berhenti. Perlu inisiatif yang bisa mengawal kondisi daerah aliran sungai (DAS) beserta degradasi atau kerusakan yang timbul sewaktu-waktu. Pengawalan juga ditujukan terhadap infrastruktur pengaman banjir, seperti kondisi aktual tanggul, pintu air, sistem pengelak banjir dan lain-lain.
Sebenarnya pengawasan dan perlindungan DAS menjadi tugas pemerintah. Namun selama ini kurang efektif dan terkendala disana-sini. Birokrasi yang selama ini menangani dan mengelola DAS kurang berdaya dan tidak efektif kerjanya.
Kelemahan pengelolaan DAS sebaiknya dibantu dengan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mengawal DAS sepanjang waktu. Apalagi kondisi alam dan iklim yang tidak menentu saat ini, banjir bisa menerjang kapan saja.
Perlu sistem informasi yang bisa mengawal kondisi degradasi DAS dan kemungkinan buruknya yang bisa terjadi. Sistem informasi semacam itu lebih sempurna jika menerapkan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang bisa diakses oleh publik. Pengawalan DAS berbasis SIG dengan peta-peta tematik yang relevan perlu diwujudkan.
Selama ini pihak birokrasi daerah kurang bisa menemukan faktor-faktor penting dari data spasial yang ada semakin melemahkan mitigasi bencana. Padahal dengan berbagai varian data spasial dasar seperti land cover atau peta tutupan lahan, DAS, kejadian banjir, kondisi curah hujan, batas administrasi, peta rupa-bumi, sistem lahan, dan Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), setidaknya hal itu sangat berguna bagi upaya mitigasi bencana yang bisa meminimalkan resiko bencana. Begitu juga dengan data yang terkait dengan peta rawan banjir dan tanah longsor keberadaannya belum terkonsolidasi dengan baik.
Sayangnya eksistensi data spasial yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah dengan biaya yang cukup besar ternyata tidak pernah tuntas dan sulit diolah menjadi solusi praktis untuk usaha mitigasi bencana.
Integrasi Sistem Mitigasi
Program Destana dan eksistensi Tagana memerlukan lembaga yang menjadi leading sektor terkait dengan integrasi sistem mitigasi dan command center agar efektif. Salah satu Lembaga yang cocok adalah PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN). Karena BUMN ini memiliki jaringan infrastruktur hingga pelosok daerah.
Selain itu penggunaan daya listrik merupakan keniscayaan bagi usaha mitigasi bencana maupun penanggulangan bencana saat tanggap darurat maupun tahap rekonstruksi bangunan pasca bencana. PLN juga memiliki platform digital pelanggan listrik yang berbasis data kependudukan dan dan data spasial.
Baca Juga: Longsor, Alih Fungsi, dan Alami
Peran PLN juga sangat tepat untuk membantu pemerintah daerah untuk melakukan modernisasi teknologi mitigasi bencana alam sesuai dengan perkembangan zaman, yakni era Industri 4.0. Dimana Perangkat IoT memiliki peran penting untuk mengubah teknik manajemen bencana reaktif menjadi teknik prediktif. Penggunaan perangkat IoT berupa sensor, robot, dan kendaraan tanpa awak dapat membantu dalam kesiapsiagaan dan responsivitas yang lebih baik terhadap bencana alam.
Semakin banyak sistem dan data prediksi yang terintegrasi dengan sistem mitigasi cerdas suatu wilayah maka diharapkan akan tercipta suatu sistem peringatan dini yang akurat, cepat, dan dapat mereduksi secara signifikan potensi terjadinya korban dalam suatu peristiwa bencana yang bersifat destruktif. (*)