Bencana berbasis lingkungan, seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan, telah menjadi tantangan berulang bagi Indonesia. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta tata kelola ruang yang belum optimal memperbesar risiko bencana di berbagai daerah. Namun, di balik aspek teknis penanggulangan bencana, terdapat dimensi lain yang sama krusial, yaitu komunikasi politik pemerintah. Cara pemerintah menyampaikan informasi, membangun narasi, dan berinteraksi dengan publik sangat menentukan efektivitas respons bencana sekaligus tingkat kepercayaan masyarakat.
Sepanjang 2023–2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ratusan kejadian banjir yang tersebar di Sumatra, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Di Sumatra saja, banjir besar melanda Jambi, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, merendam ribuan rumah, melumpuhkan aktivitas ekonomi, serta memaksa warga mengungsi.
Bencana bukan semata peristiwa alam, tetapi juga merupakan peristiwa politik karena menyangkut keputusan, tanggung jawab, dan kehadiran negara di hadapan warga. Dalam konteks ini, komunikasi politik pemerintah memainkan peran strategis: menyampaikan informasi yang akurat, menenangkan publik, mengoordinasikan respons lintas lembaga, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat (Norris, 2011).
Tidak Steril
Komunikasi politik dalam situasi bencana idealnya bersifat cepat, transparan, empatik, dan koordinatif. Indonesia telah berupaya mengembangkan sistem komunikasi krisis berbasis satu pintu, penggunaan aplikasi InaRISK dan peringatan dini (early warning system). Namun realitasnya, sering kali terjadi ketidaksinkronan pesan antara pemerintah pusat dan daerah, yang menimbulkan kebingungan publik (Nugroho, 2022).
Bahkan, dalam banjir di Jakarta dan daerah penyangga Jabodetabek, narasi politik yang muncul tidak jarang bergeser dari mitigasi dan keselamatan warga menjadi perdebatan kebijakan dan saling menyalahkan antaraktor politik. Hal ini menunjukkan, komunikasi politik bencana tidak pernah steril dari kepentingan kekuasaan. Menurut Coombs (2015), kegagalan dalam mengelola komunikasi krisis dapat memperburuk dampak bencana karena menurunkan legitimasi pemerintah dan meningkatkan ketidakpercayaan publik.
Kasus banjir di Sumatra dapat dijadikan contoh nyata. Curah hujan tinggi yang diperparah oleh alih fungsi lahan di daerah hulu menyebabkan beberapa sungai meluap dan merendam ribuan rumah. Pemerintah daerah dan pusat bergerak menyalurkan bantuan, tetapi komunikasi publik kerap bersifat reaktif. Penjelasan mengenai penyebab struktural banjir, seperti deforestasi dan tata kelola lingkungan, minim keterbukaan. Akibatnya, ruang publik dipenuhi spekulasi, saling menyalahkan, dan ketidakpuasan warga yang merasa negara hadir terlambat.
Pemerintah lebih banyak menekankan narasi “cuaca ekstrem” sebagai penyebab utama, sedangkan dimensi kebijakan pembangunan dan eksploitasi lingkungan jarang dikomunikasikan secara jujur dan utuh. Dalam komunikasi politik bencana, pengaburan sebab-sebab struktural justru berisiko melemahkan legitimasi pemerintah, karena publik semakin kritis dan memiliki akses luas terhadap informasi alternatif melalui media sosial (Castells, 2012).
Komunikasi politik bencana juga tercermin dalam simbolisme kekuasaan. Kunjungan pejabat ke lokasi banjir, pernyataan resmi di media, dan tayangan pembagian bantuan menjadi pesan simbolik bahwa negara hadir. Namun, tanpa konsistensi pesan dan empati yang kuat, simbol-simbol ini mudah dibaca sebagai pencitraan. Di beberapa wilayah banjir di Sumatra, masyarakat justru lebih mempercayai informasi dari relawan, jurnalis lokal, dan media sosial dibandingkan kanal resmi pemerintah.
Modal Besar
Kita tengok pendekatan komunikasi politik bencana di negara lain. Jepang, misalnya, dikenal dengan sistem komunikasi bencana yang disiplin, terkoordinasi, dan berbasis sains. Pemerintah secara rutin memberikan edukasi publik mengenai risiko banjir, gempa, dan tsunami, bahkan sebelum bencana terjadi. Saat krisis berlangsung, pesan pemerintah pusat dan daerah relatif seragam, singkat, dan fokus pada keselamatan warga, sehingga kepanikan dapat ditekan dan kepercayaan publik tetap terjaga (Aldrich, 2012).
Belanda sebagai negara yang rentan banjir, membingkai bencana sebagai risiko kolektif yang harus dihadapi bersama. Komunikasi politik menekankan transparansi, partisipasi publik, dan kolaborasi dengan ilmuwan serta komunitas lokal. Dengan cara tersebut, kebijakan pengendalian banjir memperoleh legitimasi sosial yang kuat, meskipun membutuhkan biaya besar dan perubahan tata ruang jangka panjang (Hajer, 2018).
Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk membangun komunikasi politik bencana lebih baik. Pengalaman panjang menghadapi bencana, keberadaan BNPB, serta penetrasi media digital yang luas seharusnya menjadi kekuatan. Namun, tantangannya terletak pada konsistensi pesan, keberanian mengakui akar masalah lingkungan, dan kemampuan mengelola komunikasi lintas level pemerintahan.
Selain itu, eksistensi media sosial pun dalam karakteristik penyebaran informasi cepat, tetapi membuka ruang bagi hoaks dan disinformasi. Dalam konteks banjir di Sumatra, misalnya, beredar narasi yang menyalahkan kelompok tertentu atau mempolitisasi bantuan bencana. Sehingga Pemerintah dituntut tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam membangun narasi berbasis fakta dan kepedulian (Bradshaw & Howard, 2020).
Baca Juga: Risiko Jebakan Citra pada Medsos Pejabat Publik-Politisi Tanah Air
Komunikasi politik yang efektif dalam menghadapi bencana lingkungan harus memadukan pendekatan teknokratis dan humanis. Pemerintah perlu menjelaskan penyebab bencana secara ilmiah, sekaligus menunjukkan empati kepada korban. Selain itu, penting untuk melibatkan aktor non-negara, seperti media, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal, sebagai mitra komunikasi. Pendekatan partisipatif ini terbukti efektif di negara-negara Skandinavia dalam menghadapi banjir dan cuaca ekstrem (OECD, 2019).
Ke depan, Indonesia perlu memperkuat komunikasi politik bencana sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional. Bencana lingkungan bukan hanya persoalan alam, tetapi juga ujian kepemimpinan dan kualitas demokrasi. Ketika komunikasi politik dijalankan secara jujur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan rakyat, bencana dapat menjadi momentum memperkuat solidaritas nasional. Sebaliknya, komunikasi yang elitis dan politis justru berpotensi memperdalam krisis. Dalam dunia yang semakin rentan terhadap krisis lingkungan, kemampuan pemerintah berkomunikasi secara tepat adalah bagian tak terpisahkan dari upaya menyelamatkan nyawa dan menjaga kepercayaan publik. (*)
Mahi M. Hikmat, Guru Besar Komunikasi Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
