Di tengah perdebatan tentang kapitil, palum, dan Tailan, publik luput memperhatikan persoalan yang jauh lebih mendasar: sampai hari ini (28 Januari 2026) website KBBI Daring dan Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia masih tidak dapat diakses oleh masyarakat.
Gangguan ini bukan sekadar masalah teknis. Ia adalah alarm keras tentang rapuhnya infrastruktur bahasa nasional di era digital.
Jika kamus adalah jantung standar bahasa, maka platform daring adalah pembuluh darahnya. Tanpa akses digital yang stabil, kebijakan kebahasaan berhenti menjadi dokumen hidup dan berubah menjadi arsip pasif.
Ketergantungan Publik pada KBBI Digital
Hari ini, mayoritas pelajar, jurnalis, akademisi, penulis konten, hingga aparatur negara tidak lagi membuka kamus cetak. Mereka mengandalkan KBBI daring dan Tesaurus Tematis sebagai rujukan utama.
Dalam praktik jurnalistik, misalnya, KBBI daring menjadi alat verifikasi cepat untuk ejaan, makna, kelas kata, dan ragam penggunaan. Tesaurus Tematis berfungsi memperkaya diksi dan menjaga presisi bahasa. Ketika dua layanan ini tidak dapat diakses, proses produksi pengetahuan ikut tersendat.
Ini menunjukkan satu fakta: bahasa Indonesia kini bergantung pada infrastruktur digital, bukan lagi semata kebijakan normatif.
Ironisnya, di saat Badan Bahasa mendorong partisipasi publik melalui sistem usulan kata berbasis daring, akses ke platform utama justru terganggu. Ini menciptakan kontradiksi kebijakan.
Bagaimana masyarakat diminta terlibat dalam pemutakhiran bahasa jika pintu digitalnya tidak selalu terbuka?
Gangguan akses bukan hanya soal server. Ia menyangkut kredibilitas institusi. Dalam ekonomi informasi, kepercayaan publik dibangun dari konsistensi layanan. Sekali platform nasional tidak stabil, pengguna akan beralih ke sumber lain yang belum tentu terverifikasi.
Tesaurus Tematis: Instrumen yang Sering Diremehkan
Jika KBBI dikenal luas, Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia justru sering dipandang sebagai pelengkap. Padahal fungsinya strategis: ia membantu penutur memilih diksi yang tepat sesuai konteks makna, bukan sekadar sinonim mentah.
Dalam dunia akademik dan media, tesaurus tematis mencegah repetisi kata, meningkatkan kualitas tulisan, dan menjaga ketepatan semantik. Ketika aksesnya terganggu, kualitas produksi bahasa ikut terdampak.
Artinya, yang terganggu bukan hanya layanan, tetapi ekosistem literasi nasional.
Selama ini negara serius membangun jalan, pelabuhan, dan jaringan internet. Namun infrastruktur bahasa sering diperlakukan sebagai urusan sekunder. Padahal bahasa adalah fondasi semua sektor: pendidikan, hukum, sains, media, dan administrasi negara.
Tanpa akses KBBI daring yang stabil, standar bahasa melemah. Ketika standar melemah, kualitas komunikasi publik ikut turun. Ini bukan persoalan kecil.
Dalam konteks kebijakan publik, platform bahasa nasional seharusnya diperlakukan setara dengan sistem data kependudukan atau portal layanan negara: harus stabil, cepat, dan dapat diakses semua lapisan masyarakat.
Momentum Evaluasi Serius
Kontroversi kata-kata baru seharusnya tidak hanya berhenti pada perdebatan istilah. Ia perlu diperluas menjadi evaluasi menyeluruh tentang tata kelola bahasa digital.
Jika negara ingin menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan komunikasi global, maka infrastruktur digital kebahasaannya tidak boleh rapuh.
KBBI boleh bukan kitab suci. Namun akses terhadapnya harus bersifat publik, stabil, dan berkelanjutan.
Baca Juga: KBBI Bukan Kitab Suci, Juga Bukan Penampung Sembarang 'Kata Viral'
Bahasa Indonesia tidak hanya hidup di ruang diskusi akademik, tetapi di layar ponsel jutaan warga. Ketika KBBI daring dan Tesaurus Tematis tak bisa diakses, yang terganggu bukan hanya situs web, melainkan otoritas bahasa itu sendiri.
Jika negara serius menjaga martabat bahasa nasional, maka investasi pada infrastruktur kebahasaan digital bukan pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak.
Karena pada akhirnya, bahasa yang tidak didukung sistem yang kuat akan kalah bukan oleh bahasa asing, tetapi oleh kelalaian teknis kita sendiri. (*)