Baru saja bulan Ramadan dan Lebaran meninggalkan kita semua. Nilai dan spirit Ramadan dan Idul Fitri mestinya bisa memperbaiki kualitas diri. Juga para penyelenggara negara. Namun, kali ini masyarakat sangat prihatin bahkan kecewa sekali melihat kelakuan para pejabat dan sederet kepala daerah yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru pada saat bulan suci Ramadan.
Catatan kelam moralitas kepala daerah yang terjadi pada bulan Ramadan harus menjadikan segenap bangsa mawas diri terkait dengan kejahatan luar biasa yang bertajuk korupsi. Sungguh keterlaluan para kepala daerah semakin keranjingan korupsi. Padahal mereka sudah ditatar di Lembah Tidar berseragam loreng dengan berbagai materi dan kedisiplinan ala militer.
Tercatat ada tiga kepala daerah yang dicokok KPK saat bulan suci Ramadan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Mereka adalah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari beserta wakilnya, Hendri Praja dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Belajar Totalitas Kerja dari Tiongkok
Semakin banyak kepala daerah yang tidak memiliki totalitas kerja dalam membenahi persoalan di daerahnya. Apalagi pemerintah pusat telah memangkas beberapa pos anggaran yang selama ini merupakan sasaran empuk untuk KKN.
Negeri ini belum memiliki filosofi yang kokoh tentang totalitas kerja para penyelenggara negara khususnya kepala daerah. Dengan mata telanjang rakyat telah melihat pejabat pemerintah pusat dan daerah selama ini terlalu sibuk dengan urusan lain diluar tugas utamanya. Selain itu juga banyak yang terjerumus kedalam gaya kepemimpinan selebritas. Gaya kepemimpinan semacam itu akan kesulitan merumuskan realitas yang sejati dan lemah dalam hal kerja detail.
Rakyat merasakan selama ini gaya kepemimpinan pusat hingga sebagian besar kepala daerah masih bersifat mediokrasi. Yakni kondisi manajemen pemerintahan yang setengah-setengah, ragu-ragu, dan kurang ada totalitas. Sifat mediokrasi pejabat negara yang serba ragu-ragu dan berputar-putar dalam lingkaran yang sempit. Dalam pergaulan bangsa-bangsa kita bisa melihat gaya kepemimpinan sebuah bangsa yang sangat progresif dalam meraih kemajuan. Contohnya adalah gaya kepemimpinan di Tiongkok. Yang pada era 90-an Tiongkok masih tergolong miskin dengan produk domestik bruto per kapita masih dibawah seribu dollar AS. Kini,Tiongkok telah menjadi bangsa yang kuat dan sangat berpengaruh dalam dinamika perekonomian dunia. Kejayaan Tiongkok terwujud karena adanya totalitas kerja pemerintahan dari segala lini.
Landasan dan filosofi tentang totalitas kerja bagi pejabat di Tiongkok telah dirumuskan oleh Deng Xiaoping. Hal itu bisa kita cermati dalam sebuah buku yang berjudul “Deng Xiaoping and the Transformation of China”, Karya Erra F Vogel, Profesor Social Sciences Emeritus dari Harvard yang sebelumnya Direktur Center for East Asian Research and Asia Center.
Buku tersebut juga menggambarkan perjalanan Deng Xiaoping sejak era revolusi dan tantangan yang dihadapi Deng ketika melakukan transformasi Tiongkok dari “One Country with Communism as a Single Systems and Ideology” menjadi “One Country Two Systems”. Dimana prinsip kapitalisme bisa berjalan seiring dengan sosialisme. Para pengganti Deng yakni Jiang Zemin bersama Li Peng dan Yang Shankun semakin meneguhkan filosofi totalitas kerja para pejabat Tiongkok hingga kader partai di tingkat desa. Waktu membuktikan bahwa tiga sosok pengganti Deng merupakan trio pemimpin yang mampu membawa Tiongkok ke arah transformasi ekonomi yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi dua digit dapat terjadi secara berkesinambungan di Tiongkok. Buah dari filosofi totalitas kerja yang telah dirumuskan oleh Deng maka Tiongkok kini bisa berdansa dengan perubahan zaman di tengah perubahan lingkungan strategis dan perubahan peta geopolitik dunia.
Hapus Staf Ahli Kepala Daerah
Rakyat semakin prihatin melihat modus kerja sambilan dan rangkap jabatan yang banyak dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat dan daerah. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian seperti ini betapa pentingnya perlu kerja detail seorang pejabat.
Kinerja pejabat hendaknya jangan tergantung kepada staf ahli. Selama ini kantor Gubernur, Bupati/Walikota penuh sesak dengan staf ahli resmi maupun staf ahli jadi-jadian. Mestinya pejabat negara tidak perlu dikerubuti oleh staf ahli. Karena pada era digitalisasi dan disrupsi inovasi sekarang ini dirinya bisa mengakses dan mengolah data dan informasi secara cerdas dan realtime. Juga bisa memberikan directive secara cepat dan detail dengan berbagai platform digital kepada struktur dinas yang terkait. Apalagi sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa membantu pengambilan keputusan secara andal.
Totalitas kerja pemerintahan sebenarnya sangat terbantu dengan aplikasi dan platform digital yang berkembang pesat pada saat ini.
Sederet staf ahli yang kebanyakan diambil dari kroni partainya justru akan menimbulkan konflik kepentingan dan menimbulkan modus korupsi anggaran. Staf ahli pejabat selama ini dibentuk dengan job deskripsi yang kurang signifikan dan mengada-ada. Efektivitas pemerintahan sering terjerat oleh sepak terjang staf ahli di sekitar pejabat yang notabene adalah kaki tangan partai politik pendukungnya. Sungguh ironis, jika banyak pejabat yang gemar menangani persoalan di rumahnya dengan staf ahlinya. Apalagi, kompetensi dan integritas staf ahli itu kurang memadai dan tampak sektarian. Padahal, sejarah telah menunjukkan bahwa para pemimpin pemerintahan maupun korporasi senantiasa mengoptimalkan peran staf struktural sepanjang waktu. Hal itu untuk mengakselerasikan kebijakannya sehingga melahirkan energi kolektif yang baik. Mestinya staf struktural pejabat pemerintah daerah difungsikan lebih optimal sehingga terwujud efektivitas pemerintahan yang ditunjang oleh expert system yang andal.
Lingkaran Setan Serapan APBD
Kenapa pendapatan dan/atau belanja pemerintah daerah (Pemda) tetap rendah dan sarat masalah ? Hal ini tidak mengherankan lagi bagi publik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini pos anggaran banyak yang digelembungkan bahkan ada beberapa yang terindikasi fiktif. Dengan adanya Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemda yang dilakukan secara elektronik, maka penggelembungan dan modus penyelewengan yang lain menjadi sulit dilakukan.
Proses penyusunan dan masalah serapan APBD yang rendah serta penggunaannya cenderung di akhir tahun merupakan lingkaran setan yang sulit diatasi. Sebenarnya rendahnya serapan APBD pengaruhnya tidak terlalu besar bagi publik, karena sebagian besar anggaran untuk belanja rutin pegawai dan pengadaan barang kantor dan biaya pemeliharaan. Termasuk pemeliharaan mobil dinas, rumah dinas, dan sejenisnya. Porsi APBD untuk rakyat jumlahnya kecil.
Baca Juga: Jalan Mengatasi Invisible People
Realisasi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah karena buruknya manajemen aset daerah yang selama ini belum dikelola dengan baik. Bahkan aset daerah seperti tanah dan properti justru dibiarkan menganggur begitu saja. Atau disewakan informal alias di bawah tangan kepada pihak swasta tanpa memperhatikan prinsip bisnis atau usaha yang wajar. Selain itu masih banyak aset pemda seperti tanah yang belum memiliki sertifikat sehingga mudah diserobot pihak lain. Manajemen aset daerah yang masih buruk diperparah lagi dengan sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), dan pajak lainnya yang menjadi hak pemda, namun belum dikelola dengan baik. (*)