Di era digital yang semakin canggih, Indonesia seolah hidup di dalam lautan angka. Setiap hari publik disuguhi grafik pertumbuhan ekonomi, indeks kebahagiaan, tingkat kepuasan publik, persentase penurunan kemiskinan, angka pengangguran, hingga capaian-capaian pembangunan yang dikemas secara menarik melalui media sosial dan berbagai platform digital. Angka-angka itu bergerak lincah di layar gawai, membentuk narasi bahwa bangsa ini sedang melangkah mantap menuju kemajuan.
Namun, pertanyaan yang patut diajukan adalah: apakah Indonesia yang hidup di dalam angka-angka itu sama dengan Indonesia yang hidup di jalanan, di pasar tradisional, di desa-desa yang jauh dari pusat kekuasaan, atau di rumah-rumah rakyat yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya?
Kita menyaksikan sebuah paradoks. Di satu sisi, digitalisasi telah menjadi instrumen utama dalam komunikasi publik negara. Berbagai program dipresentasikan melalui infografis yang menarik, video pendek yang persuasif, dan kampanye digital yang menonjolkan keberhasilan. Akan tetapi, di sisi lain, banyak masyarakat masih bergulat dengan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, lapangan kerja yang tidak stabil, dan daya beli yang semakin melemah.
Digitalisasi yang seharusnya menjadi sarana memperkuat pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian masalah sosial, dalam banyak kasus justru berubah menjadi ruang pencitraan. Keberhasilan sering kali diukur dari seberapa efektif sebuah narasi disebarkan, bukan dari seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat. Akibatnya, realitas sosial kerap kalah oleh estetika data.
Dalam konteks ini, lembaga-lembaga survei turut menjadi bagian dari mata rantai yang membentuk persepsi publik. Tidak sedikit hasil survei yang menampilkan tingkat kepuasan tinggi terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Secara metodologis, survei tentu memiliki landasan ilmiah. Namun persoalan muncul ketika angka-angka tersebut dijadikan satu-satunya cermin realitas, sementara suara-suara dari lapangan yang menunjukkan kondisi berbeda justru terabaikan.
Masyarakat kemudian menyaksikan ironi yang menggelisahkan. Ketika survei menunjukkan optimisme, banyak keluarga justru harus mengurangi konsumsi rumah tangga. Ketika indeks tertentu memperlihatkan tren positif, sebagian pekerja menghadapi ketidakpastian ekonomi yang semakin berat. Seolah-olah terdapat dua Indonesia yang berjalan bersamaan: Indonesia yang hidup dalam statistik dan Indonesia yang hidup dalam kenyataan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar mengenai fungsi data dalam tata kelola negara. Data seharusnya menjadi alat untuk memahami masalah, bukan sekadar alat untuk membangun legitimasi. Ketika angka hanya dipilih untuk menguatkan narasi keberhasilan, maka data kehilangan fungsi kritisnya sebagai instrumen evaluasi dan koreksi kebijakan.
Dalam kerangka tersebut, peran Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi sangat penting. Sebagai lembaga penyedia data resmi negara, BPS sesungguhnya memiliki posisi strategis dalam menghadirkan gambaran objektif mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan demografi bangsa. Namun kritik yang sering muncul adalah bahwa berbagai data yang dihasilkan kerap berhenti sebagai laporan rutin administratif. Data yang begitu kaya tidak selalu diterjemahkan secara optimal menjadi dasar perencanaan pembangunan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Padahal, data statistik tidak seharusnya menjadi dokumen yang tersimpan di rak-rak birokrasi atau sekadar memenuhi kewajiban pelaporan tahunan. Data harus menjadi kompas yang mengarahkan kebijakan negara. Jika angka kemiskinan menunjukkan kerentanan tertentu, maka program harus dirancang untuk menjawab kerentanan tersebut. Jika data pendidikan menunjukkan ketimpangan akses dan kualitas, maka kebijakan harus berangkat dari kenyataan itu, bukan dari asumsi yang nyaman bagi pengambil keputusan.
Persoalan yang tidak kalah penting terlihat dalam dunia pendidikan. Digitalisasi telah mengubah cara belajar, mengajar, dan mengevaluasi peserta didik. Namun muncul kecenderungan baru yang patut dicermati: pendidikan semakin diarahkan oleh algoritma. Prestasi anak diukur melalui parameter yang seragam, sistem rekomendasi otomatis, analitik pembelajaran, dan berbagai instrumen digital yang berupaya menerjemahkan kemampuan manusia ke dalam angka-angka.
Persoalan yang terjadi hari ini dalam dunia pendidikan, fungsi pembelajaran menjadi sangat prismatik. Bagaimana kita mendengar keluhan para guru demi mengamankan angka indikator siswa, yang digunakan hanya untuk program keberhasilan pendidikan, tanpa melihat angka atau nilai murni yang dihasilkan peserta didik. Penerapan angka atau nilai minimal hasil belajar, sama sekali tidak menunjukkan prestasi akademik siswa.
Jika ini dibiarkan berlarut-larut, maka ruh pendidikan nasional akan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Dampaknya bisa berimplikasi pada output pendidikan yang buruk tapi dibungkus dengan algoritma yang tampak bagus (qualified). Kemampuan dasar anak tidak lagi menjadi kebanggaan prestasi, tetapi hanya demi tujuan sertifikasi.
Tentu teknologi memiliki manfaat besar. Akan tetapi, ketika pendidikan terlalu tunduk pada logika algoritma, terdapat risiko hilangnya ruang bagi kreativitas, empati, intuisi, dan kemampuan berpikir kritis. Anak-anak tidak lagi dipandang sebagai individu yang unik dengan potensi yang beragam, melainkan sebagai sekumpulan data yang harus memenuhi indikator tertentu.
Bangsa yang besar tidak dibangun oleh algoritma semata. Bangsa dibangun oleh manusia yang mampu berpikir merdeka, mempertanyakan keadaan, menciptakan gagasan baru, dan memahami realitas sosial di sekitarnya. Kecerdasan tidak selalu dapat diterjemahkan menjadi skor, sebagaimana kebahagiaan tidak selalu dapat dirumuskan dalam indeks statistik.
Karena itu, Indonesia membutuhkan keberanian untuk melihat kembali hubungan antara data dan kenyataan. Angka penting, tetapi angka bukanlah kenyataan itu sendiri. Statistik diperlukan, tetapi statistik tidak boleh menggantikan pengalaman hidup masyarakat. Survei dapat menjadi alat bantu, tetapi tidak boleh menjadi pengganti suara rakyat yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, kualitas sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa indah grafik yang ditampilkan, melainkan oleh seberapa jujur bangsa tersebut membaca dirinya sendiri. Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak angka untuk dipamerkan. Indonesia membutuhkan lebih banyak keberanian untuk mendengar fakta, mengakui masalah, dan menjadikan data sebagai jalan menuju perbaikan, bukan sekadar dekorasi bagi panggung kekuasaan.
Sebab ketika negara mulai lebih percaya pada angka daripada kenyataan, yang hilang bukan hanya akurasi kebijakan, melainkan juga kepekaan terhadap denyut kehidupan rakyatnya sendiri. (*)