Sebagai salah satu negara dengan konsumen yang cukup banyak membeli produk dalam kehidupan sehari - hari, pernahkah bertanya berapa banyak isi pada suatu produk ? Dalam transaksi jual beli antara konsumen dan penjual terkadang banyak pembeli yang tidak memperhatikan berapa kuantitas isi produk atau kualitas yang ada. Banyak pemikiran pembeli yang lebih terfokus pada perubahan harga dibanding dengan perubahan tidak terlihat yang terdapat didalam produk. Hal ini juga dipengaruhi oleh loyalitas pembeli yang sudah langganan membeli produk sejak lama, sehingga tanpa berpikir panjang produk langsung dibeli. Jika pernah merasa produk yang sering dibeli cepat habis bukan berarti memiliki pemikiran salah, tetapi fenomena ini merupakan hal yang disebut sebagai shrinkflation.
Shrinkflation merupakan cara perusahaan mengurangi kuantitas isi produk atau bisa dengan menurunkan kualitas produk dengan tujuan utama mengurangi dampak inflasi. Shrinkflation bisa disebut juga dengan inflasusut terjadi karena ketidakstabilan ekonomi yang terjadi di mana perubahan harga terjadi secara drastis menyebabkan ketidakpastian usaha akibat perang, sehingga inflasusut menjadi fenomena yang sering timbul. Fenomena shrinkflation menunjukkan bahwa inflasi tidak selalu terlihat dari kenaikan harga melainkan juga dapat terjadi melalui isi produk yang berkurang sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai peran pemerintah, tindakan konsumen, dan etika bisnis yang ada.
Shrinkflation sebagai Bentuk Inflasi Tersembunyi
Istilah shrinkflation dicetuskan oleh Pippa Malmgren, seorang ekonom asal Inggris yang pernah menjabat sebagai penasihat ekonomi Gedung Putih pada masa pemerintahan George W. Bush. Cara ini merupakan strategi yang sering digunakan perusahaan yang memproduksi barang atau produk makanan dan minuman untuk menekan biaya bahan baku yang meningkat pesat. Shrinkflation bukan merupakan fenomena yang muncul tanpa alasan yang jelas. Fenomena inflasi yang tersembunyi dapat muncul sebagai respons perusahaan produksi terhadap tekanan inflasi yang menyebabkan peningkatan biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya produksi lainnya.
Masyarakat umum biasanya mengetahui inflasi jika terjadi kenaikan harga pada produk yang sedang terjual di pasar. Namun bagaimana jadinya jika bukan harga produk yang naik tetapi kuantitas isi produk yang berkurang, strategi inilah yang dipilih perusahaan. Perusahaan memanfaatkan fakta yang berlaku di masyarakat luas bahwa masyarakat lebih peka terhadap perubahan harga dibandingkan perubahan kuantitas. Penerapan shrinkflation bukan hanya mencerminkan strategi perusahaan saja namun menyimpan sinyal bahaya dibaliknya. Seperti kata pepatah “Tidak ada asap kalau tidak ada api” maka shrinkflation juga umumnya ditemukan pada negara - negara yang memiliki tingkat inflasi yang cukup tinggi. Shrinkflation menjadi sebuah sinyal bahwa inflasi sedang terjadi tetapi tidak terlihat secara jelas bagi masyarakat umum.
Pemilihan untuk mengurangi kuantitas isi produk dibandingkan dengan menaikkan harga juga berkaitan dengan daya beli masyarakat yang rendah. Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman, “menjelaskan trik shrinkflation umum digunakan oleh pengusaha Indonesia dalam merespon kondisi inflasi”. Salah satu penyebab lebih mudah mengurangi isi produk dibanding menaikkan harga karena daya beli masyarakat Indonesia yang rendah. Pada akhirnya strategi ini cukup efisien dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah inflasi yang terjadi pada suatu negara.
Peran Pemerintah dan Konsumen dalam Menyikapi Shrinkflation
Sebagai konsumen tentunya setiap informasi terkait produk diperlukan dalam memikirkan keputusan untuk membeli atau tidak. Disinilah peran pemerintah penting dalam membantu masyarakat sebagai konsumen produk mendapatkan informasi lengkap terkait perubahan kuantitas, kualitas, dan hal lain pada produk yang dipasarkan. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa produsen wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan produk yang dijual. Namun, masalahnya pemerintah tidak memberikan aturan yang jelas terkait kewajiban produsen memberitahukan perubahan kuantitas produk secara langsung kepada masyarakat. Pemerintah memiliki tugas penting untuk mengatasi inflasi yang ada sehingga perusahaan juga bisa mengurangi ketergantungan pada strategi shrinkflation.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan Indonesia sebesar 3,34 persen pada Juni 2026, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang andil terbesar terhadap angka tersebut. Selain itu, inflasi tersebut juga didukung oleh pelemahan mata uang Rupiah yang jika dilihat berdasarkan per tanggal 4 Agustus 2026 maka mata uang Rupiah melemah ke angka Rp. 17.962. Inflasi yang meningkat cukup besar memaksa perusahaan untuk mengurangi isi produk dengan harapan produk tetap laku terjual. Dampak dari inflasi yang ada di Indonesia menjadi penyebab perusahaan mengurangi isi tanpa menaikkan harga menjadi fenomena yang umum digunakan.
Konsumen sebagai target utama perusahaan menjual produknya perlu memiliki beberapa respon menghadapi inflasi tersembunyi. Konsumen diharapkan bersikap lebih hati - hati dan juga kritis dengan tidak langsung tertarik dengan promosi produk. Seringkali promosi yang ditawarkan untuk membeli produk dalam jumlah banyak tidak membawa keuntungan lebih besar. Anggaran belanja juga perlu dikelompokkan supaya kebutuhan pokok terpenuhi meskipun di tengah kondisi inflasi yang terjadi.
Etika Bisnis Shrinkflation
Dalam dunia usaha terdapat pedoman etika bisnis yang menjadi pegangan para pelaku usaha dan perlu dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Menurut Velasquez, seorang penulis buku Business Ethics: Concepts and Cases yang banyak dijadikan rujukan dalam dunia etika bisnis, mengatakan pada tahun 2006 bahwa etika bisnis adalah kajian tentang standar moral dan bagaimana standar ini diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Velasquez menekankan bahwa etika bisnis penting dalam membantu perusahaan membuat keputusan yang berlandaskan moral. Standar moral yang ada seperti kejujuran, transparansi, dan juga keadilan bagi semua konsumen.
Secara keseluruhan shrinkflation berada di wilayah abu - abu karena tidak ada peraturan yang jelas mengatur batasan sebuah perusahaan dalam mengubah kuantitas isi produk. Selama perusahaan tetap mencantumkan berat atau isi produk secara akurat pada kemasan, praktik ini tidak melanggar hukum di sebagian besar negara, termasuk Indonesia, karena secara umum konsumen tetap mendapatkan informasi yang benar mengenai jumlah barang yang mereka beli. Namun, yang menjadi perhatian adalah jika mengurangi kuantitas produk tanpa pemberitahuan melalui informasi di kemasan. Seperti berat asli produk dikemasan baru ternyata tidak sesuai dengan berat produk yang tertera pada kemasan.
Dampak dari shrinkflation yang lebih dahulu diketahui konsumen lebih merusak dibandingkan harga inflasi yang perusahaan coba diturunkan. Berdasarkan survei dari lembaga konsumen Inggris, Which? Pada tahun 2023 menemukan 52% konsumen yang sadar mengalami shrinkflation menyatakan beralih ke brand lain atau private label. Dengan terbongkarnya strategi perusahaan tersebut dapat mengganggu kepercayaan dan kepuasan pelanggan, serta mempengaruhi keputusan pembelian jangka panjang pada produk perusahaan. Tentunya perusahaan perlu memikirkan ulang dampak panjang yang bisa terjadi di masa yang akan datang.
Shrinkflation pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan ekonomi tetapi juga moral perusahaan. Dari sudut pandang ekonomi strategi perusahaan tersebut dilakukan untuk mengatasi dampak dari adanya inflasi yang bisa mengurangi keuntungan perusahaan. Dengan mengurangi kuantitas produk tanpa meningkatkan harga secara langsung, perusahaan dapat mempertahankan harga jual sekaligus mempertahankan daya beli konsumen. Sedangkan jika dilihat dari sisi etika bisnis, setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap terkait produk yang dibeli. Informasi yang diperlukan seperti berat produk, isi produk, dan juga tanggal kadaluarsa.
Peran pemerintah menjadi penting dalam memastikan hak - hak konsumen terpenuhi. Pemerintah berperan dalam menjaga inflasi tetap rendah dan juga stabil demi mendukung kegiatan bisnis perusahaan. Tidak hanya menjaga kondisi ekonomi tetap stabil sehingga perusahaan dapat menjalankan bisnis nya dengan berkelanjutan, namun juga membuat peraturan yang melindungi hak konsumen dalam membeli produk. Diharapkan dari kolaborasi antara pemerintah, perusahaaan, dan juga konsumen membuat perekonomian Indonesia semakin meningkat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (*)