SEORANG pejabat memarahi bawahannya di ruang publik. Videonya beredar. Lalu, publik ikut menjadi saksi kemarahan itu.
Peristiwa yang sebelumnya mungkin hanya terjadi di dalam ruang rapat sekarang bisa berlangsung di pinggir jalan, di tengah masyarakat, dan beberapa jam kemudian sudah menjadi bahan perbincangan jutaan orang. Semua bisa dengan mudah terjadi di era digital kiwari.
Video Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menegur Camat Coblong, Ratna Rahayu, dalam sebuah inspeksi mendadak di kawasan Jalan Suci, Bandung, beberapa waktu lalu, berada dalam pola seperti itu, di mana sebuah hubungan kerja antara atasan dan bawahan tiba-tiba berubah menjadi peristiwa publik.
Pertanyaannya adalah: untuk siapa sebenarnya sebuah teguran secara publik itu dilakukan? Untuk memperbaiki pekerjaan? Untuk memberi pesan kepada birokrasi? Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah sedang bekerja? Atau semuanya sekaligus?
Ketika teguran dilakukan di ruang terbuka dan terekam kamera lalu tersiar ke publik, ia memiliki dua fungsi sekaligus. Fungsi pertama adalah fungsi administratif, yakni atasan memberi koreksi kepada bawahannya. Fungsi kedua adalah fungsi komunikasi,yakni publik melihat bahwa atasan sedang mengawasi bawahannya.
Dulu, seorang kepala daerah bisa turun ke lapangan, menemukan persoalan, memanggil pejabat yang bertanggung jawab. Lalu, persoalan selesai di dalam struktur birokrasi. Sekarang zamannya sudah berbeda. Kamera hampir selalu ada di mana-mana. Dan ketika kamera ada, apapun tindakan yang dilakukan berpotensi bisa langsung menjadi konsumsi publik.
Percakapan nasional
Masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat yang sangat terkoneksi. Pada awal 2025 terdapat sekitar 212 juta pengguna internet di Indonesia dan sekitar 143 juta identitas pengguna media sosial. Angka itu menjelaskan mengapa sebuah kejadian lokal tidak lagi benar-benar lokal. Peristiwa di satu sudut Bandung bisa berubah menjadi percakapan nasional dalam hitungan jam.
Media sosial sendiri tidak dirancang untuk mengukur kualitas pemerintahan. Ia dirancang untuk mempertahankan perhatian manusia. Karena itu, peristiwa yang memiliki konflik, kemarahan, kejutan, tokoh kuat, dan drama personal jauh lebih mudah viral daripada rapat koordinasi yang berlangsung tiga jam dan menghasilkan keputusan administratif yang sangat baik.
Penelitian terhadap jutaan unggahan politik di media sosial bahkan menunjukkan bahwa bahasa yang menyerang kelompok lain merupakan salah satu prediktor kuat keterlibatan pengguna. Dalam sebuah studi terhadap sekitar 2,7 juta unggahan Facebook dan Twitter, unggahan yang menyebut kelompok politik lawan dibagikan jauh lebih sering daripada unggahan yang membicarakan kelompok sendiri.
Artinya sederhana. Kemarahan mempunyai nilai ekonomi dalam ekosistem perhatian. Konflik lebih mudah ditonton daripada prosedur. Pertengkaran lebih mudah dipotong menjadi video 60 detik daripada penjelasan mengenai standar operasional prosedur (SOP). Dan seorang pejabat yang terlihat sedang marah kepada aparat di bawahnya jauh lebih mudah menjadi konten daripada seorang pejabat yang diam-diam memperbaiki sistem pengawasan selama enam bulan.
Pada era media sosial, seorang pemimpin menghadapi dilema yang tidak sederhana. Jika ia selalu bekerja diam-diam, masyarakat mungkin tidak tahu apa yang sedang dikerjakan. Pemerintah bisa sangat sibuk tetapi bisa dianggap terlihat pasif. Sebaliknya, jika setiap tindakan pemerintahan dipentaskan di ruang publik, ada risiko bahwa apa yang mudah dilihat justru dianggap sebagai ukuran utama keberhasilan pemerintahan.
Padahal, pemerintahan tidak bekerja seperti media sosial. Birokrasi membutuhkan prosedur, pembagian kewenangan, dokumentasi, evaluasi, koordinasi, dan kesinambungan. Banyak pekerjaan pemerintah yang paling penting justru tidak menarik untuk ditonton publik. Perbaikan sistem pengadaan, pembenahan data, peningkatan kompetensi aparatur, pengawasan anggaran, integrasi layanan, sampai perbaikan SOP tidak pernah menghasilkan adegan dramatis.
Masalahnya, kamera dan viralitas menyukai kejadian. Adapun tata kelola negara membutuhkan sistem.
Sebuah teguran langsung pejabat kepada bawahannya dan viral dapat membuat masyarakat merasa pemerintah hadir. Itu bukan sesuatu yang harus diremehkan. Dalam situasi ketika warga merasa pejabat tidak peduli, melihat seorang pemimpin turun langsung dan meminta pertanggungjawaban bawahannya dapat menghasilkan rasa bahwa negara masih bekerja.
Kepercayaan tinggi
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam survei terbarunya mengenai kepercayaan terhadap institusi publik menempatkan responsivitas, reliabilitas, integritas, keterbukaan, dan fairness sebagai faktor penting yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Di negara-negara OECD, hanya sekitar 40 persen responden yang menyatakan memiliki kepercayaan tinggi atau cukup tinggi kepada pemerintah nasional, sementara 43 persen menyatakan kepercayaan rendah atau tidak ada.
Jadi, publik memang membutuhkan bukti bahwa pemerintah merespons. Tetapi, respons bukan hanya soal terlihat marah. Respons adalah kemampuan menemukan masalah, mengambil keputusan, memperbaiki layanan, dan memastikan masalah yang sama tidak akan pernah berulang. Dalam kaitan inilah, maka kita akhirnya sampai pada soal perbedaan penting antara akuntabilitas dan penghukuman simbolik.
Akuntabilitas memiliki ujung yang jelas, yakni siapa bertanggung jawab, apa kesalahannya, apa standar yang dilanggar, apa perbaikannya, siapa mengawasi, dan apakah hasilnya berubah. Sedangkan penghukuman simbolik berhenti lebih cepat. Ia selesai ketika publik sudah melihat seseorang ditegur, dimarahi, dipermalukan, atau dijadikan contoh.
Seorang camat yang ditegur keras di depan masyarakat bisa saja benar-benar sedang dimintai pertanggungjawaban. Tetapi, jika setelah videonya viral, lantas tidak ada perubahan pada sistem pelayanan, tidak ada evaluasi, tidak ada tindak lanjut, dan masalah yang sama kembali muncul, maka publik hanya memperoleh tontonan tentang akuntabilitas, bukan akuntabilitas itu sendiri.
Bentuk keterbukaan
Teguran secara publik sendiri tidak selalu berarti penghinaan. Ada situasi tertentu ketika transparansi memang diperlukan. Jika seorang pejabat secara terbuka mengabaikan kepentingan masyarakat, menjelaskan kesalahan di depan masyarakat dapat menjadi bentuk keterbukaan. Publik berhak tahu bahwa pemerintah tidak membiarkan pelanggaran berlalu begitu saja.
Karena itu, persoalannya mungkin bukan soal teguran publik atau privat secara hitam-putih. Persoalannya adalah proporsionalitas. Apa kesalahannya? Seberapa besar dampaknya? Apakah teguran terbuka diperlukan? Apakah orang yang ditegur diberi kesempatan menjelaskan? Dan yang paling penting, yakni apakah setelah kamera dimatikan, setelah viralitas berhenti, sistem benar-benar diperbaiki.
Birokrat yang takut dipermalukan mungkin akan menjadi sangat patuh. Tetapi, patuh belum tentu sama dengan berani mengambil keputusan yang benar. Dalam strukut organisasi yang sangat takut terhadap atasan, orang bisa belajar satu keterampilan baru, yaitu bukan bagaimana menyelesaikan masalah, melainkan bagaimana agar tidak terlihat salah. Dan ini berbahaya bagi pemerintahan.
Pasalnya, masalah publik sering kali tidak memiliki jawaban yang sempurna. Petugas lapangan membutuhkan ruang untuk melaporkan masalah, mengakui kesalahan, meminta bantuan, dan mengatakan bahwa sebuah kebijakan tidak bekerja. Jika setiap pengakuan kesalahan berpotensi menjadi tontonan publik, birokrasi bisa terdorong menjadi defensif. Akhirnya, bawahan belajar untuk menyembunyikan masalah sampai masalah itu terlalu besar untuk disembunyikan.
Teguran terbuka bisa saja membuat birokrasi lebih disiplin sekaligus berpotensi membuat birokrasi lebih takut. Ia bisa meningkatkan rasa tanggung jawab sekaligus mengurangi keberanian untuk berbicara. Dan dampaknya sangat tergantung pada budaya organisasi yang dibangun setelahnya.
Ukuran kepemimpinan sendiri tidak seharusnya berhenti pada seberapa keras seorang pejabat menegur bawahannya. Ukurannya adalah apa yang terjadi setelah teguran tersebut. Apakah pelayanan warga membaik? Apakah standar dan prosedurnya diperbaiki? Apakah kejadian serupa berkurang? Apakah masyarakat mendapatkan layanan yang lebih baik?
Kalau jawabannya iya, teguran terbuka memiliki konsekuensi administratif yang nyata. Kalau tidak, ia berisiko menjadi dramaturgi pemerintahan: ada aktor, ada konflik, ada kamera, ada penonton, lalu selesai ketika perhatian publik berpindah ke video viral berikutnya. Agaknya itulah salah satu tantangan terbesar pemimpin di era media sosial sekarang ini. (*)
