Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung bukan sekadar hajatan diplomatik akbar yang menghadirkan 29 pemimpin negara; ia adalah panggung dekolonisasi mental. Di tengah fajar kemerdekaan bangsa-bangsa di dua benua, Presiden Sukarno menyadari bahwa kedaulatan politik tak akan pernah utuh tanpa kedaulatan identitas.
Bagi Sukarno, urusan logistik makanan dalam konferensi ini adalah pernyataan politik yang sangat penting. Beliau menegaskan visi bahwa "kemerdekaan dimulai dari lidah"—sebuah manifestasi dari prinsip Berdikari (Berdiri di Atas Kaki Sendiri).
Visi ini lahir dari keyakinan mendalam Sukarno bahwa pangan adalah fondasi utama karakter bangsa. Beliau menolak keras stempel inferioritas dan kemiskinan, sebuah gagasan yang pernah diabadikannya lewat bait lagu: "Siapa bilang bapak dari Blitar, bapak kita dari Prambanan. Siapa bilang Indonesia lapar, Indonesia banyak makanan."
Lewat jamuan resmi tersebut, Sukarno ingin membuktikan bahwa Nusantara memiliki kekayaan kuliner adirasa yang mampu menandingi, bahkan melampaui standar internasional. Keyakinan inilah yang memicu intervensi langsung Sang Presiden ketika mendapati panitia masih terjebak pola pikir kolonial—menyiapkan sajian yang melulu berstandar Barat.
Intervensi Sukarno: Mengganti Menu Eropa dengan Cita Rasa Nusantara
Pada tahap persiapan Konferensi Asia Afrika (KAA), panitia awalnya merencanakan jamuan berkonsep Eropa demi menyesuaikan dengan norma diplomatik umum saat itu. Namun, Presiden Sukarno melakukan "tindakan dekolonial" dengan merombak total rencana tersebut. Beliau sangat memahami dampak psikologis dari sebuah jamuan—menyajikan cita rasa asli Nusantara kepada para tamu internasional adalah wujud nyata diplomasi kesetaraan. Bagi Sukarno, Indonesia tak perlu menduplikasi selera bekas penjajah hanya untuk merasa terhormat di mata dunia.
Bung Karno pun turun tangan langsung memeriksa setiap detail hidangan. Beliau memastikan kudapan rakyat seperti rengginang, opak, bajigur, hingga bandrek tidak hanya hadir, tetapi disajikan dengan penuh martabat di meja para pemimpin dunia.
Pergeseran paradigma ini menggeser menu kontinental standar Barat menjadi spektrum rasa kaya Nusantara, mulai dari hidangan utama seperti soto, sate, dan gado-gado, hingga penganan tradisional layaknya klepon, pukis, lemper, kue lapis, colenak, dan cendol. Perubahan mendasar ini kemudian diwujudkan melalui kolaborasi erat dengan para pelaku kuliner lokal yang memiliki kedekatan historis dengan Sang Presiden, salah satunya adalah Rumah Makan Madrawi.
Sate dan Soto Madrawi: Santapan Utama di Jantung Diplomasi
Rumah Makan (RM) Madrawi dipilih sebagai penyedia konsumsi Konferensi Asia Afrika (KAA) bukan semata karena kelezatan hidangannya, melainkan berkat ikatan emosional yang telah terjalin lama dengan Sukarno. Sejak masih menimba ilmu di ITB, Sukarno sudah menjadi pelanggan setia kedai milik dua bersaudara asal Madura, Madrawi dan Fadlie Badjuri, yang berlokasi di Jalan Dalem Kaum. Di masa-masa sulit perjuangan, Bung Karno sering menyantap hidangan di sana dan baru membayarnya ketika memiliki uang—sebuah bentuk solidaritas dan rasa saling percaya yang mendalam antar-anak bangsa.
Selama helatan KAA berlangsung, RM Madrawi mengoperasikan "dapur diplomasi" yang bekerja ekstra cepat dengan mengirimkan pesanan ke Gedung Pakuan, kediaman Gubernur Jawa Barat, sebanyak dua kali sehari. Dapur ini menyiapkan ragam sajian khas seperti sate ayam, soto ayam, sate dan gulai kambing, rawon sapi, hingga bistik. Operasional adirasa ini bahkan mencatat preferensi khusus dari para tamu negara, salah satunya Pangeran Faisal dari Arab Saudi yang secara spesifik meminta potongan daging sate yang berukuran besar, atau "segede jempol".
Diplomasi kuliner ini terbukti sukses mencairkan suasana dan membawa keberhasilan budaya tersendiri. Tokoh-tokoh dunia seperti PM India Jawaharlal Nehru dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser tak ragu menyantap hidangan langsung menggunakan tangan kanan demi menghormati tradisi lokal Indonesia.
Di tengah suasana tersebut, sempat terjadi insiden menggelitik ketika pelayan menyodorkan mangkuk aluminium berisi air kobokan untuk cuci tangan. Nehru yang belum familiar dengan kebiasaan tersebut hampir meminum air kobokan sebelum akhirnya dihentikan dengan sigap oleh Fadlie Badjuri. Momen kecanggungan budaya ini justru berakhir dengan tawa hangat yang semakin mendekatkan para pemimpin negara.
Skala operasional RM Madrawi selama KAA memang luar biasa besar. Setiap harinya, dapur ini menghabiskan tak kurang dari 10 ekor kambing, 300 ekor ayam kampung, serta potongan paha sapi dalam jumlah melimpah, yang pada akhirnya mencatatkan total tagihan sepekan mencapai Rp 500.
Kini, keberadaan Rumah Makan Madrawi tinggal kenangan dalam catatan sejarah. Rumah makan yang mencapai puncak kejayaannya pada 1955, yang dahulu menjadi langganan Bung Karno tersebut, telah resmi berhenti beroperasi sejak 1987.
Colenak Murdi: "Dicocol Enak" sebagai Diplomasi Pencuci Mulut
Colenak Murdi Putra, yang eksis sejak 1930, menempati posisi terhormat sebagai hidangan penutup (dessert) resmi dalam malam resepsi KAA di Gedung Pakuan serta acara perpisahan di Hotel Savoy Homann. Kudapan berbahan dasar peuyeum (singkong fermentasi) ini merupakan simbol kemewahan yang lahir dari kecerdasan lokal.
Kemewahannya terpancar dari pemilihan bahan baku utamanya: peuyeum spesifik dari Cimenyan dan gula aren murni dari Pangandaran. Pada masanya, gula aren merupakan komoditas mahal mengingat pohon aren sulit dibudidayakan secara masif dan hanya tumbuh alami di wilayah beriklim khusus seperti Dago atau Ciumbuleuit.
Untuk menjaga kemurnian dan identitas kulinernya, Murdi menerapkan "Ritual dan Wasiat" yang sangat ketat dalam proses produksi maupun penyajiannya. Dari sisi teknik, pembakaran colenak wajib menggunakan hawu (tungku arang) demi menghasilkan aroma asap yang khas dan menjaga tekstur peuyeum agar tidak lembek.
Keautentikan resepnya pun dijaga secara eksklusif oleh internal keluarga tanpa melibatkan orang luar. Selain itu, Murdi memegang teguh prinsip etika pelayanan—seperti pantangan memunggungi pembeli—serta pendirian budaya yang kuat. Ia menolak keras berdagang bakso karena menganggapnya bukan makanan tradisional Sunda, sehingga menjualnya bersama colenak dinilai dapat merusak integritas budaya kuliner mereka.
Keteguhan menjaga kualitas ini membuahkan hasil manis di panggung internasional. Para delegasi KAA memberikan apresiasi tinggi dan memuji colenak sebagai sajian yang "unik dan enak". Keberhasilan ini membuktikan bahwa olahan singkong fermentasi sederhana mampu naik kelas menjadi santapan berkelas bagi para raja dan presiden dunia.
Hingga kini, colenak buatan Murdi masih tetap lestari melintasi zaman. Kudapan khas berbahan dasar peuyeum dan racikan gula merah ini terus dijaga keautentikannya, dan saat ini pengelolaannya diteruskan oleh generasi ketiga.
Manifestasi Mustikarasa: Warisan Politik Pangan Sukarno
Pengalaman kuliner pada panggung KAA 1955 menjadi katalis penting bagi pembentukan kebijakan pangan nasional Indonesia. Menanggapi data FAO tahun 1958 yang menyoroti rendahnya persediaan pangan nasional serta tingginya lonjakan impor beras yang mencapai 800.000 ton, Sukarno menginisiasi penyusunan buku masak nasional berjudul Mustikarasa, yang kemudian berhasil diterbitkan pada tahun 1967.
Mustikarasa hadir bukan sekadar sebagai kumpulan resep, melainkan dokumen politik strategis untuk mewujudkan kedaulatan pangan melalui diversifikasi. Melalui kitab ini, Sukarno mengusung visi besar untuk menggeser orientasi nasional dari "swasembada beras" menuju "swasembada pangan" yang lebih luas, dengan mendorong masyarakat memanfaatkan beragam bahan lokal non-beras.
Merangkum lebih dari 1.000 resep dari Sabang sampai Merauke, buku yang disusun bersama para ahli gizi ini tak hanya menjamin kecukupan nutrisi rakyat, tetapi juga menjaga kepribadian budaya bangsa. Lebih dari itu, keanekaragaman kuliner ini dirancang untuk menjadikan "lidah rakyat" sebagai benteng pertahanan utama melawan ketergantungan impor dan dominasi budaya asing.
Visi Sukarno mengenai kedaulatan pangan tersebut tetap relevan hingga hari ini. Dinamika diplomasi kuliner KAA 1955 mengajarkan bahwa meja makan sesungguhnya adalah meja perundingan yang paling jujur. Pangan tak boleh dipandang sebatas komoditas ekonomi semata, melainkan hak fundamental rakyat untuk berdaulat atas lidah, budaya, dan identitasnya sendiri. Pada akhirnya, kedaulatan suatu bangsa tercermin dari apa yang tersaji di atas meja makannya. (Diolah dari berbagai sumber)