KETIKA kera atau macan turun ke wilayah permukiman, bukan berarti satwa itu yang menyerbu manusia. Justru kita yang naik ke atas ke wilayah mereka.
Demikian ditegaskan antara lain oleh Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat, Dodit Ardian Pancapana, dalam acara Penegakan Hukum untuk Keselamatan dan Kelestarian Kawasan Hutan di Alam Santosa Ekowisata dan Budaya, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Kamis (17/9/2026), kemarin, sebagaimana dilaporkan sejumlah media.
Menurut Dodit, upaya menjaga hutan dan memulihkan lahan kritis, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau instansi.
Tekanan ruang
Saat ini, Jawa Barat memang sedang menghadapi tekanan ruang yang tidak ringan. Penduduknya sudah lebih dari 51 juta jiwa, sementara wilayah provinsi memiliki luas sekitar 3,5 juta hektare.
Data Pemprov Jawa Barat untuk 2024 mencatat ada sekitar 51,316 juta penduduk, dan sekitar 81,85 persen berada di wilayah Jawa Barat Utara.
Artinya, tekanan terhadap ruang tidak tersebar merata. Sebagian besar manusia berkumpul di kawasan yang juga menjadi pusat permukiman, industri, jalan, pertanian dan aktivitas ekonomi.
Di sisi lain, Jawa Barat masih mempunyai bentang alam pegunungan yang menjadi habitat berbagai satwa. Dalam hal ini, hutan bukan hanya hamparan hijau yang terlihat dari kejauhan. Ia adalah ruang hidup. Ada makanan, tempat berlindung, wilayah jelajah, lokasi berkembang biak dan hubungan ekologis antarpopulasi.
Ketika ruang itu menyusut atau terpotong oleh jalan, kebun, permukiman dan berbagai aktivitas manusia, habitat tidak selalu langsung hilang. Tetapi, kualitas dan keterhubungannya dapat berubah.
Dalam ekologi, fragmentasi habitat sama pentingnya dengan kehilangan habitat itu sendiri. Bayangkan sebuah hutan sebagai satu kamar besar. Lalu, kamar itu dipotong jalan, kebun, bangunan dan lahan terbuka menjadi beberapa ruangan kecil. Luas totalnya mungkin masih terlihat besar di atas peta.
Tetapi, bagi satwa yang membutuhkan wilayah jelajah luas, ruang yang terpotong-potong itu menjadi berbeda sama sekali. Pergerakan menjadi lebih sulit, sumber makanan dapat terpisah, dan pertemuan dengan manusia menjadi lebih mungkin dan lebih sulit dihindari.
Jawa Barat memiliki contoh konkret. Gunung Sawal di Kabupaten Ciamis merupakan salah satu habitat penting macan tutul Jawa. Kajian BRIN mencatat bahwa habitat macan tutul ini menyusut, terfragmentasi dan terdegradasi, sementara konflik dengan manusia telah terjadi di 26 kabupaten di Jawa.
Di sekitar Gunung Sawal, konflik macan tutul-manusia tercatat berlangsung berulang sejak 2001. Bahkan investigasi pada 2017 menemukan penggarapan kawasan hutan seluas lebih dari 2.000 hektare yang berdampak pada daya dukung habitat dan ketersediaan pakan satwa.
Karena itu, ketika seekor macan tutul muncul di dekat permukiman, respons yang paling mudah adalah menyebutnya sebagai macan “turun gunung”.
Tetapi, istilah itu dapat menyederhanakan persoalan. Pasalnya, sang macan itu turun ke mana? Dari habitat yang seperti apa? Apakah macan sedang mencari makanan, berpindah wilayah, kalah bersaing, mengikuti koridor jelajah, atau terdorong oleh perubahan kondisi habitat?
Tidak semua kejadian memiliki sebab yang sama. Tetapi, ada satu hal penting, yaitu konflik satwa-manusia hampir selalu berlangsung di sebuah lanskap yang telah mengalami perubahan.
Kera mungkin bisa memberikan gambaran yang berbeda. Satwa yang hidup dekat manusia ini dapat menemukan sumber makanan yang jauh lebih mudah daripada di hutan. Sampah, tanaman budidaya, makanan yang sengaja diberikan manusia dan aktivitas permukiman dapat mengubah perilaku satwa.
Penelitian terbaru mengenai kera ekor panjang di Riau, misalnya, menunjukkan bahwa konflik meningkat di lokasi yang dekat dengan manusia dan aktivitas pemberian makanan. Ini bukan penelitian di Jawa Barat, sehingga tidak bisa langsung dipakai untuk menjelaskan semua kasus di Jawa Barat. Tetapi, prinsip ekologinya penting bahwa perilaku satwa juga dipengaruhi oleh bagaimana manusia mengubah lingkungannya.
Karena itu, persoalan satwa liar sebenarnya tidak berhenti pada persoalan apakah satwa yang datang ke kawasan permukiman harus ditangkap atau dikembalikan ke hutan. Persoalan yang lebih sulit adalah bagaimana memastikan hutan tetap menjadi habitat yang berfungsi.
Lahan kritis
Portal resmi kehutanan Jawa Barat mencatat luas kawasan hutan di provinsi ini sekitar 794.622 hektare dan lahan kritis sekitar 829.556 hektare. Angka lahan kritis tersebut bahkan sedikit lebih besar daripada luas kawasan hutan yang tercatat dalam portal yang sama.
Tentu, kedua angka itu tidak boleh diperlakukan sebagai dua kategori yang identik atau langsung dibandingkan satu banding satu. Tetapi, perbedaan skala tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa persoalan rehabilitasi lanskap Jawa Barat jauh lebih besar daripada sekadar menanam pohon di sejumlah lokasi.
Lebih menarik lagi, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Barat mencatat luas lahan kritis yang direhabilitasi pada 2024 sekitar 12.590,87 hektare. Pada tahun yang sama, pemerintah provinsi juga melaporkan program Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon telah mencapai lebih dari 100 juta pohon secara kumulatif di 27 kabupaten/kota.
Kedua angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas rehabilitasi. Tetapi, justru di sinilah ukuran keberhasilan perlu diperhalus, yakni bukan hanya berapa bibit yang ditanam, melainkan berapa yang hidup, tumbuh, membentuk tutupan, memperbaiki fungsi tanah dan akhirnya menjadi bagian dari ekosistem.
Sebab menanam pohon bukan seperti sim salabim dalam permainan sulap. Menanam pohon hari ini tidak otomatis membuat hutan pulih besok. Sebuah bibit membutuhkan air, tanah yang sesuai, perlindungan dari gangguan, waktu tumbuh dan pemeliharaan. Dalam rehabilitasi ekologis, kematian bibit bukan sekadar angka administratif. Ia adalah informasi tentang apakah jenis tanaman, lokasi, metode penanaman dan pemeliharaan memang cocok.
Dalam konteks bentang alam, keberadaan hutan di kawasan hulu tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan sungai, lahan pertanian, desa, kota dan wilayah hilir. Penelitian penginderaan jauh di hulu daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, misalnya, menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan dari hutan ke bentuk tutupan lain dapat mengubah kemampuan lanskap menahan air.
Penelitian lain mengenai DAS juga menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan dapat meningkatkan aliran permukaan dan debit puncak. Jadi, ketika kita berbicara tentang hutan di pegunungan Jawa Barat, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib sang macan dan sang kera, tetapi juga air dan keselamatan manusia di bawahnya.
Maka dari itu, konflik satwa liar dengan manusia sebenarnya menjadi semacam alarm ekologis. Ia memberi sinyal bahwa batas antara ruang manusia dan ruang satwa semakin kabur.
Namun demikian, munculnya macan di permukiman tidak otomatis membuktikan bahwa habitatnya rusak. Munculnya kera juga tidak otomatis berarti hutan telah kehilangan seluruh sumber makanan. Setiap kasus perlu dilihat berdasarkan lokasi, jenis satwa, kondisi habitat, pola pergerakan dan perubahan penggunaan lahannya.
Salah alamat
Jawa Barat akan terus menghadapi tekanan terkait ruang. Orang akan membutuhkan rumah. Kota membutuhkan jalan. Industri membutuhkan lahan. Petani membutuhkan tanah garapan. Pariwisata membutuhkan ruang.
Semua kebutuhan itu nyata dan tidak bisa diselesaikan dengan kalimat sederhana “Stop, jangan membangun di hutan”. Persoalannya adalah bagaimana pembangunan diarahkan agar tidak terus memakan ruang ekologis yang pada akhirnya juga dibutuhkan manusia sendiri.
Menanami kembali kawasan yang rusak memang perlu. Tetapi, jika pada saat yang sama kawasan dengan fungsi ekologis penting terus mengalami tekanan baru, kita seperti mengisi ember yang bocor. Satu tangan menanam pohon, tangan lain mungkin membuka ruang baru di tempat yang berbeda.
Padahal, rehabilitasi dan perlindungan harus berjalan bersamaan. Memulihkan yang sudah rusak penting, mencegah yang masih baik agar tidak rusak juga sama pentingnya.
Ketika setiap bukit dilihat hanya sebagai calon rumah, vila, kebun atau objek wisata, pada suatu titik kita akan kehilangan sesuatu yang tidak mudah diganti: ruang hidup itu sendiri.
Macan tutul yang masuk kampung atau kera yang turun ke permukiman bukan sekadar kisah tentang satwa yang “nakal”. Mereka bisa menjadi potongan kecil dari kisah yang jauh lebih besar tentang perubahan paras Jawa Barat.
Perubahan lanskap sering kali tidak terlihat karena berlangsung sedikit demi sedikit. Hutan dipotong untuk keperluan satu jalan. Lereng berubah satu petak untuk vila. Kebun bertambah satu blok. Permukiman bergerak beberapa ratus meter. Bertahun-tahun kemudian, batas antara hutan dan manusia sudah tidak lagi seperti sebelumnya.
Dan ketika sejumlah satwa mulai menyambangi rumah kita, mungkin bukan satwa yang sedang salah mencari alamat. Bisa jadi, kitalah yang selama bertahun-tahun perlahan telah mengubah alamat mereka. (*)