Inilah Indonesia, Negara besar dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara. Hampir dua ratus juta jiwa. Negara yang katanya memiliki etika, adab ketimuran.
Namun semua itu tidak sebanding dengan akhlak para pejabatnya yang gemar melakukan korupsi menyengsarakan rakyatnya. Para pejabat tak pandang bulu untuk melakukan korupsi, bahkan dana untuk menanggulangi bencana habis di sikat.
Seperti yang terjadi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang terjadi baru baru ini.
Persoalan banjir, tanah longsor, gempa bumi belum selesai , kini menyusul datangnya asap akibat terjadinya Pembakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Ibarat apa yang dikatakan oleh peribahasa “ Belum habis hutang atap sudah datang hutang kajang “. Belum selesai satu persoalan sudah menanti persoalan lain.
Dari semua persoalan alam ini yang ter dampak adalah masyarakat. Banjir, tanah longsor terjadi di Aceh dan Sumatera Utara, gempa bumi di NTT, asap menunjukkan taringnya di Kalimantan dan Sumatera Selatan . Asap tidak saja berembus di dua provinsi ini, tapi melainkan juga merambah ke negara tetangga Singapura dan Malaysia. Didalam negeri asap juga berkelana sampai ke Papua, Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau.
Tragisnya, disaat bencana memerlukan penanganan dari pihak pemerintah, disaat itu pula masyarakat di kejutkan terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilembaga non kementerian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sungguh perbuatan biadab , lebih parah dari tikus got gorong-gorong yang hanya melahap sisa makanan yang dibuang ke tong sampah. Sementara diluar sana, langit Kalimantan, Sumatera, Sulawesi bahkan sampai Papua udara nya sudah berubah menjadi abu-abu yang menyesak kan.
Anak anak terbatuk darah, orang- orang tua sekarat di rumah sakit yang kekurangan oksigen. Ibu ibu menangis menatap bayi nya yang sesak nafas.
Sementara para oknum-oknum di BNPB sibuk menghitung lembaran uang bencana, seharusnya untuk memadamkan api, menanggulangi bencana terhadap masyarakat yang ter dampak bukan untuk memperkaya diri.
Bukan OTT :
Sebelum nya Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sebelum digantikan oleh Letjen TNI Kristomei Sianturi membantah adanya OTT yang dilakukan oleh KPK dilingkungan kantor nya pada 13 Oktober 2026. Suharyanto menganggap OTT identik dengan penyerahan uang secara langsung dilokasi.
Namun bantahan Suharyanto kemudian berhadapan dengan kompirmasi resmi KPK. Tim penyidik telah mengamankan sebanyak 14 orang dalam penindakan tersebut, dan lima diantara nya termasuk adik kandung Kepala BNPB, telah dijadikan tersangka dan ditahan selama 20 hari kedelapan,
Menurut keterangan KPK dalam penindakan tersebut turut diamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp 1,14 milyar, emas batangan serta tabungan emas. KPK menduga adanya penyimpangan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, terutama yang memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP) yakni anggaran yang digunakan untuk mendukung penanganan darurat bencana.
Persoalan OTT yang dilakukan oleh KPK dilingkungan BNPB setidaknya menemui secercah titik terang bahwa telah terjadi dugaan penyalahgunaan dana DSP di BNPB. Dugaan boleh saja dikedepankan, namun azas praduga tidak bersalah harus dihormati.
DSP yang digelontorkan oleh negara untuk menyelamatkan ribuan nyawa masyarakat yang ter dampak, seharusnya disalurkan, bukan di endapkan disaku para pejabat dan rekanan swasta yang tega melihat kebakaran hutan sebagai ladang panen untuk mengisi lumbung pribadi.
Pada hal sehari sebelum terjadinya OTT oleh KPK, Presiden Prabowo masih memimpin rapat terbatas, memerintahkan seluruh sumber daya dikerahkan. Kepala BNPB Suharyanto hadir di istana menyampaikan laporan seolah olah semua terkendali. Sementara dibalik layar para oknum di BNPB sibuk membagi uang hasil jarahan dari penderitaan rakyat. Mereka menikmati hasil Bancakan.
Indah nama :
BNPB dibawah kepemimpinan Letjen TNI Suharyanto hanya indah nama dalam sebutan namun hina dalam perbuatan. Lembaga yang dibentuk untuk penanggulangan bencana, ternyata menjadi bencana besar bagi rakyatnya sendiri.
Apa yang dilakukan oleh oknum-oknum di BNPB mencuri di tengah penderitaan rakyat. Mereka menatap orang-orang terkapar oleh bencana dengan wajah yang tersenyum . Karena uang dan emas batangan berkilau tunai menumpuk dan aman ditangan.
Sementara rakyat menangis meminta agar bencana berlalu, akan tetapi bencana tak kunjung usai. Mereka bukan manusia yang punya hati nurani. Mereka bukan hanya sekedar koruptor, mereka adalah monster yang menjadikan penderitaan rakyat sebagai sumber kekayaan.
Di negeri ini bencana terdahsyat bukan dari kathula, gempa bumi, banjir dan tanah longsor, melainkan manusia-manusia tanpa hati nurani menari di atas penderitaan orang lain. Sementara rakyat merasa sesak, putus asa dan tak punya tempat mengadu. (*)
Tanjungbalai, 29 Oktober 2026