Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Mulai dari berkomunikasi, belajar, bekerja, berbelanja, hingga mengurus berbagai dokumen pemerintahan, semuanya semakin bergantung pada jaringan internet. Internet bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan sudah menjadi kebutuhan masyarakat modern.
Karena itu, langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengembangkan Bandung Government Internet Exchange (Bdg-GoX) patut mendapat perhatian. Program ini dirancang untuk memperkuat integrasi jaringan pemerintahan, meningkatkan efisiensi koneksi, sekaligus mendukung kedaulatan informasi di tingkat kota.
Namun, di balik pembangunan infrastruktur digital tersebut, ada harapan masyarakat yang tidak kalah penting. Warga Bandung juga membutuhkan akses internet yang murah, bahkan gratis, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah, pelajar, mahasiswa, dan pekerja sektor informal.
Integrasi Jaringan Pemerintahan
Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Diskominfo Kota Bandung, Indra Arief Budyana, menjelaskan bahwa Bdg-GoX dikembangkan untuk mengintegrasikan jaringan dan aplikasi pemerintahan yang selama ini menggunakan infrastruktur serta penyedia layanan internet berbeda.
Melalui simpul pertukaran jaringan atau internet exchange, koneksi antarsistem pemerintahan diharapkan dapat berlangsung lebih langsung dan efisien. Dengan demikian, komunikasi data tidak harus melewati jalur jaringan yang berputar sehingga latensi atau waktu tunda koneksi dapat ditekan.
Infrastruktur Bdg-GoX didukung keberadaan server di Bandung Command Center (BCC) dan perangkat jaringan di Gedung BBU, Wisma Bumi Putra, kawasan Asia-Afrika. Lokasi tersebut menjadi tempat berkumpulnya sejumlah penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP).
Diskominfo juga telah memiliki kabel jaringan sendiri yang menghubungkan kawasan Balai Kota dengan Gedung BBU. Dengan infrastruktur tersebut, ISP yang terhubung di Gedung BBU berpeluang menghubungkan pelanggannya dengan jaringan pemerintahan secara lebih langsung.
Saat ini, program tersebut masih dalam tahap sosialisasi dan uji coba teknis. Pengujian direncanakan dimulai dengan sekitar 10 perangkat daerah. Pemkot Bandung menargetkan lebih dari 60 persen perangkat daerah terintegrasi pada 2027.
Langkah ini memiliki arti penting bagi penguatan layanan pemerintahan digital. Apalagi, kecepatan koneksi, keamanan informasi, dan kesinambungan pelayanan menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan modern.
Internet Sudah Menjadi Kebutuhan
Meskipun demikian, manfaat pembangunan infrastruktur digital seharusnya tidak berhenti di lingkungan birokrasi. Masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintahan juga perlu memperoleh manfaat nyata.
Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025 menunjukkan penetrasi internet Indonesia telah mencapai 80,66 persen atau sekitar 229,4 juta penduduk. Angka tersebut meningkat dibandingkan 79,50 persen pada 2024. Sementara itu, penetrasi internet di Jawa mencapai 84,69 persen.
Data tersebut menggambarkan betapa luasnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital. Namun, tingginya penggunaan internet tidak selalu berarti seluruh masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk membayar layanan tersebut.
Bagi keluarga berpenghasilan rendah, pengeluaran internet harus diperhitungkan bersama kebutuhan lain seperti makanan, transportasi, pendidikan, listrik, dan kesehatan. Belum lagi kebutuhan membeli paket data telepon seluler yang harus diisi ulang secara berkala.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa akses digital bukan hanya persoalan ketersediaan jaringan, melainkan juga keterjangkauan ekonomi. Jangan sampai masyarakat memiliki kesempatan menggunakan layanan digital, tetapi terbebani biaya untuk mengaksesnya.
Belajar dari Kota Lain
Sejumlah kota telah mengembangkan kebijakan internet publik sebagai bagian dari pelayanan masyarakat.
Di Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki program JakWifi. Program ini menyediakan layanan internet gratis melalui ribuan titik akses yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta. Lokasinya antara lain kawasan permukiman, taman kota, ruang publik ramah anak, dan fasilitas masyarakat lainnya. Warga dapat mencari titik akses melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI).
Di Seoul, Korea Selatan, pemerintah kota menyediakan jaringan Wi-Fi publik gratis di berbagai ruang kota, seperti jalan utama, pasar tradisional, taman, halte bus, tempat wisata, fasilitas budaya, dan fasilitas kesejahteraan sosial. Seoul juga menyediakan jaringan SEOUL_Secure untuk meningkatkan keamanan koneksi penggunanya.
Sementara itu, Singapura mengembangkan Wireless@SGx, layanan Wi-Fi publik gratis yang dapat digunakan di berbagai lokasi, termasuk pusat perbelanjaan, perpustakaan, kafe, dan fasilitas umum. Layanan ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas digital masyarakat dan pengunjung.
Contoh lain adalah New York melalui program LinkNYC. Kota ini menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis melalui kios-kios digital yang tersebar di berbagai kawasan. Selain akses internet, fasilitas tersebut menyediakan pengisian daya perangkat, panggilan telepon, serta akses informasi layanan kota.
Berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa internet gratis bukan sesuatu yang mustahil. Namun, model pembiayaan, cakupan layanan, dan pengelolaannya perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing kota.
Bdg-GoX dan Harapan Internet Publik
Dalam konteks Bandung, Bdg-GoX sebenarnya dapat menjadi salah satu fondasi untuk mengembangkan kebijakan internet publik. Namun, perlu dipahami bahwa internet exchange berbeda dengan layanan Wi-Fi gratis. Bdg-GoX merupakan infrastruktur pertukaran dan integrasi jaringan, bukan program yang secara otomatis memberikan kuota internet gratis kepada masyarakat.
Karena itu, Pemkot Bandung perlu merancang kebijakan lanjutan yang menghubungkan infrastruktur tersebut dengan kebutuhan warga.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membangun jaringan Wi-Fi publik secara bertahap di taman kota, perpustakaan, sekolah, kantor kelurahan, puskesmas, pasar tradisional, serta ruang pelayanan masyarakat. Prioritas juga perlu diberikan kepada kawasan permukiman padat dan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet.
Pemkot Bandung dapat bekerja sama dengan ISP melalui skema kemitraan, pemanfaatan infrastruktur bersama, tanggung jawab sosial perusahaan, maupun dukungan anggaran daerah. Keberadaan Bdg-GoX juga berpotensi menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan penyedia layanan internet untuk meningkatkan efisiensi akses menuju layanan digital pemerintahan.
Sudah selayaknya penyediaan internet publik harus disertai pengamanan jaringan, pembatasan penggunaan yang wajar, perlindungan data pribadi, serta pemeliharaan perangkat secara berkala. Jangan sampai fasilitas gratis justru menjadi pintu masuk pencurian data atau penyalahgunaan jaringan.
Jangan Hanya Pemerintah yang Terkoneksi
Pembangunan kota digital semestinya tidak hanya diukur dari banyaknya aplikasi pemerintahan atau canggihnya pusat kendali kota. Ukuran keberhasilannya juga terletak pada seberapa luas masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi tersebut.
Bdg-GoX merupakan langkah menuju integrasi jaringan dan penguatan kedaulatan informasi. Akan tetapi, cita-cita Bandung sebagai kota digital perlu dilengkapi dengan kebijakan pemerataan akses internet.
Publik berharap, ketika pemerintah semakin mudah mengakses dan mengelola data, masyarakat juga semakin mudah mengakses pendidikan, informasi, peluang usaha, dan pelayanan publik tanpa terbebani biaya internet yang mahal.
Sudah saatnya Pemkot Bandung memikirkan program internet murah, bahkan Wi-Fi gratis di ruang-ruang publik. Jangan sampai pemerintah semakin terkoneksi, sementara sebagian warganya masih harus berhitung setiap kali membeli kuota.
Keniscayaan, kota digital yang sesungguhnya bukan hanya kota yang memiliki jaringan internet canggih, melainkan kota yang memastikan seluruh warganya memperoleh kesempatan yang adil untuk terhubung dengan dunia digital. (SRI)
