Apakah desil bisa digunakan untuk menentukan tingkat atau strata ekonomi Indonesia kini? Beberapa kasus yang ditemukan, antara objek data dan fakta sosial yang didasarkan oleh jenis pekerjaan seseorang, tidak menunjukkan akurasi dari alat ukur tersebut.
Munculnya polemik ini, menjadi gambaran bahwa penggunaan desil dalam menggambarkan data statistik ekonomi Indonesia, tidak disusun secara sistematis dan profesional. Ada kesan bahwa ini hanya untuk melegalkan program pembangunan ekonomi yang digunakan untuk algoritma penyusunan laporan, tanpa analisis dan riset mendalam.
Desil adalah istilah yang pada dasarnya berarti pembagian suatu kumpulan data yang telah diurutkan menjadi sepuluh bagian yang sama besar. Istilah ini banyak digunakan dalam statistik, ekonomi, demografi, dan kebijakan sosial—misalnya desil pendapatan atau desil kesejahteraan.
Dari manakah asal-usul kata desil? Secara etimologis, desil berkaitan dengan istilah Inggris decile, yang berasal dari bahasa Latin decem, berarti “sepuluh”. Dalam bahasa Indonesia, bentuk desil merupakan bentuk yang telah diserap dan digunakan sebagai istilah statistik.
Dari perspektif linguistik, desil menarik karena memperlihatkan bagaimana bahasa ilmu pengetahuan membentuk istilah melalui proses penyerapan dan pemadanan istilah asing. Secara morfologis, desil merupakan leksem yang telah mengalami penyesuaian bentuk dalam bahasa Indonesia. Ia tidak lagi dipahami oleh penutur umum sebagai gabungan unsur Latin, melainkan sebagai satuan leksikal utuh dalam terminologi statistik.
Istilah desil menjadi polemik bukan karena konsep statistiknya keliru, melainkan karena desil sering dipahami masyarakat sebagai ukuran langsung tentang kemiskinan, pendapatan, atau kelayakan menerima bantuan, padahal secara metodologis maknanya lebih sempit dan relatif.
Dalam konteks Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), BPS menegaskan bahwa desil adalah peringkat relatif kesejahteraan keluarga, bukan angka nominal pendapatan atau kekayaan. Keluarga diurutkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial-ekonomi lalu dibagi ke dalam 10 kelompok, dari desil 1 sampai desil 10.
Jadi desil adalah ranking, bukan nominal. BPS bahkan secara eksplisit membedakan desil dari pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita merupakan nilai rata-rata pengeluaran seseorang dalam rumah tangga, sedangkan desil menunjukkan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan.
Ini penting karena masyarakat sering mencari logika sederhana:Desil bukan hanya berdasarkan penghasilan. Ini yang sering luput dalam perdebatan. Dalam DTSEN, pemeringkatan menggunakan berbagai karakteristik sosial-ekonomi secara simultan. BPS menyebut antara lain kondisi rumah, sumber air minum, energi untuk memasak, aset, listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas. Pengolahan tersebut menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT).
Artinya, dua keluarga dengan pendapatan yang sama belum tentu berada pada desil yang sama. Sebaliknya, dua keluarga dalam desil yang sama juga belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran, aset, dan kondisi kehidupan yang identik.
Di sinilah muncul persoalan komunikasi statistik: masyarakat melihat kehidupan secara konkret, sementara statistik melihat posisi melalui konstruksi indikator. Persoalannya menjadi serius ketika desil dipakai untuk menentukan kebijakan. Di sinilah polemik desil berubah dari persoalan istilah menjadi persoalan keadilan sosial.
Desil pada dasarnya merupakan instrumen pemeringkatan. Tetapi ketika hasil pemeringkatan digunakan pemerintah untuk menentukan sasaran program, konsekuensinya menjadi sangat konkret.
Misalnya: Keluarga A berada pada desil 3 dan dianggap memenuhi kriteria suatu program, sementara keluarga B berada pada desil 4 dan tidak memperoleh program tersebut. Perbedaan satu angka statistik akhirnya bisa berarti perbedaan akses terhadap bantuan atau program pemerintah. Padahal kehidupan sosial tidak mengenal batas yang setegas angka 3 dan 4.
Seseorang yang berada di sekitar batas antara dua kelompok bisa memiliki kondisi yang hampir sama, tetapi secara administratif berada dalam kategori berbeda. Karena itu, masalah sebenarnya bukan pada desil sebagai metode statistik, tetapi pada bagaimana angka statistik diterjemahkan menjadi keputusan administratif.
Ada persoalan “realitas lapangan” versus “realitas database”. Ini menurut saya merupakan kritik yang lebih mendasar. Kondisi ekonomi rumah tangga bersifat dinamis. Hari ini seseorang mempunyai pekerjaan. Besok kehilangan pekerjaan. Hari ini rumah tangga memiliki pendapatan cukup. Bulan berikutnya harus membayar biaya pendidikan, kesehatan, utang, atau kebutuhan keluarga yang besar.
Database, sebaliknya, membutuhkan snapshot—suatu keadaan yang direkam pada titik tertentu. Maka sangat mungkin muncul persepsi, seperti misalnya: “Saya hidup susah, tetapi mengapa masuk desil tinggi?”
BPS sendiri mengakui bahwa posisi desil bersifat relatif dan dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial-ekonomi maupun perubahan posisi keluarga dibandingkan keluarga lainnya. Karena itu, DTSEN perlu terus diperbarui.
PMT merupakan metode statistik yang sah dan digunakan secara internasional. Namun bagi masyarakat awam, proses perhitungan berbagai variabel menjadi satu peringkat kesejahteraan adalah sesuatu yang tidak mudah dipahami. Karena itu, negara perlu membedakan dua hal: akurasi statistik dan keterterimaan sosial.
Sebuah model bisa secara statistik valid, tetapi tetap dipersoalkan masyarakat jika mekanisme penentuan hasilnya tidak dipahami atau dianggap tidak sesuai dengan pengalaman hidup mereka.
Maka, di sinilah letak persoalan epistemologisnya. Kalau kita melihatnya secara lebih kritis, polemik desil sebenarnya adalah polemik tentang bagaimana negara “mengetahui” rakyatnya. Negara membutuhkan angka untuk mengelola jutaan rumah tangga. Tetapi manusia tidak pernah bisa sepenuhnya dapat direduksi menjadi angka.
Statistik membutuhkan klasifikasi, sementara kehidupan membutuhkan kontinuitas. Karena itu, persoalan muncul ketika kategori statistik diperlakukan sebagai realitas sosial itu sendiri. Padahal kategori statistik hanyalah model untuk mendekati realitas.
Dengan kata lain, desil bukan realitas kemiskinan; desil adalah cara statistik untuk memetakan posisi relatif seseorang dalam distribusi kesejahteraan. Ini perbedaan yang sangat penting.
Maka, apa yang seharusnya dilakukan? Menurut teori, ada empat perbaikan yang diperlukan.
Pertama, pemerintah harus memperbaiki literasi statistik publik. Jangan hanya mengumumkan “desil 1–10”, tetapi jelaskan apa arti angka tersebut dan apa yang tidak boleh disimpulkan darinya.
Kedua, desil jangan menjadi satu-satunya dasar keputusan. Untuk kebijakan bantuan sosial, perlu ada mekanisme verifikasi dan pengecualian terhadap kondisi khusus.
Ketiga, mekanisme koreksi harus mudah. BPS saat ini menjelaskan bahwa pembaruan dapat dilakukan melalui berbagai kanal seperti Cek Bansos, SIKS-NG, dan Cek DTSEN. Tetapi mekanisme tersebut harus benar-benar mudah diakses masyarakat dan hasil koreksinya harus dapat dilacak.
Keempat, pemerintah harus membuka metodologi dengan bahasa yang bisa dipahami publik. Transparansi bukan berarti semua orang harus memahami rumus statistiknya, tetapi setiap warga harus dapat memahami mengapa dirinya ditempatkan dalam suatu kategori dan bagaimana cara mengoreksinya jika data keliru.
Jadi kesimpulannya, polemik desil sesungguhnya bukan sekadar polemik istilah statistik. Ia menyentuh persoalan yang jauh lebih besar: validitas data, transparansi negara, ketepatan sasaran bantuan, keadilan sosial, dan hubungan antara angka statistik dengan realitas kehidupan masyarakat.
Desil berguna sebagai alat pemeringkatan. Yang berbahaya adalah ketika alat tersebut berubah menjadi vonis sosial. Karena itu, prinsip yang seharusnya dipegang pemerintah adalah: Data harus menjadi alat untuk memahami manusia, bukan manusia yang dipaksa menyesuaikan diri dengan angka.
Dan justru di sinilah tantangan terbesar DTSEN: bukan sekadar membuat data yang besar dan terintegrasi, tetapi memastikan bahwa data tersebut benar-benar mampu membaca keragaman kehidupan rakyat Indonesia tanpa kehilangan manusia di balik angka. (*)
