POLITIK selalu menghadirkan godaan. Seorang kepala daerah baru saja dilantik, tetapi temtasi untuk mencari panggung berikutnya langsung segera terbentang. Program belum selesai, tetapi survei sudah berbicara tentang elektabilitas. Jalan belum seluruhnya mulus, sekolah masih menghadapi banyak persoalan, lapangan kerja belum cukup, tetapi nama sang pemimpin sudah mulai dibicarakan untuk pertarungan politik yang bahkan masih beberapa tahun lagi.
Nah, Jawa Barat hari ini rupanya menghadapi godaan seperti itu.
Kita tentu saja tidak perlu berasumsi bahwa Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi atau KDM, memang sedang berupaya mengejar kursi presiden.
Tidak ada alasan untuk mengetahui isi kepala seorang politisi hanya dari banyaknya pemberitaan tentang dirinya. Elektabilitas tinggi KDM juga belum otomatis berarti sebuah keputusan bulat untuk maju nyapres.
Yang lebih menarik mungkin justru fenomenanya. Manakala seorang gubernur seperti KDM terus memperoleh popularitas nasional, lingkungan politik di sekitarnya mungkin saja mulai berubah. Relawan melihat peluang, pendukung membaca momentum, partai politik menghitung kemungkinan, media menemukan agenda, sementara konsultan politik melihat data yang semakin menarik.
Maka, perlahan-lahan terbentuk sebuah ekosistem, di mana ekosistem itu bisa tumbuh bahkan tanpa komando tunggal.
Insentif politik
Pada dasarnya, setiap aktor politik mempunyai insentif untuk memperbesar sumber daya yang berada di sekelilingnya. Bagi relawan, pemimpin yang semakin populer berarti jaringan yang semakin kuat. Bagi politisi, elektabilitas yang meningkat berarti posisi tawar yang lebih tinggi. Bagi media sosial, figur dengan engagement tinggi menghasilkan perhatian yang lebih besar.
Sementara itu, bagi partai, kandidat dengan basis massa merupakan aset yang layak dihitung. Tidak perlu ada rapat rahasia untuk menghasilkan dorongan semacam itu. Kepentingan yang berbeda dapat bersua pada satu arah yang sama, yaitu membuat figur tetap terlihat, tetap dibicarakan, dan tetap relevan.
Masalahnya, logika politik tidak selalu sama dengan logika pemerintahan. Politik menyukai perhatian, sedangkan pemerintahan membutuhkan konsistensi. Politik mengejar momentum, sedangkan birokrasi membutuhkan proses. Politik menyukai persoalan yang dramatis dan mudah divisualisasikan, sedang pembangunan sering kali justru bergantung pada pekerjaan yang membosankan, mulai dari memperbaiki data, menata anggaran, membenahi pengadaan, meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki layanan kesehatan, atau memastikan proyek selesai tepat waktu.
Dan viralitas mungkin tidak tertarik pada hal-hal tersebut. Padahal, bagi warga, justru pekerjaan yang tidak viral itulah yang menentukan apakah hidup mereka benar-benar berubah.
Modal tidak biasa
KDM mempunyai modal komunikasi yang tidak biasa. Ia mampu membuat aktivitas pemerintahan dan interaksi dengan warga menjadi konten yang mudah dikonsumsi publik.
Dari perspektif komunikasi politik, hal tersebut sebuah keunggulan. Pemimpin yang terasa dekat dengan rahayat lebih mudah memperoleh perhatian dan membangun trust. Dalam era ketika algoritma media sosial menentukan apa yang masuk ke layar gawai masyarakat, kemampuan menghadirkan wajah manusiawi dari pemerintahan memang penting.
Tetapi, ada sisi lain dari algoritma. Ia tidak dirancang untuk memilih apa yang paling penting bagi masyarakat. Ia memilih apa yang paling mungkin membuat orang-orang berhenti menggulir layar.
Karenanya, ukuran keberhasilan seorang gubernur tidak boleh mengikuti ukuran keberhasilan konten. Video yang ditonton jutaan orang bukan bukti bahwa suatu kebijakan berhasil. Begitu pula banyaknya komentar positif tidak identik dengan meningkatnya kualitas layanan publik.
Dalam ilmu kebijakan publik, hasil (outcome) harus dibedakan dari keluaran (output). Pemerintah dapat menghasilkan banyak program, tetapi apakah program itu mengubah keadaan. Misalnya, berapa anak yang benar-benar keluar dari ketertinggalan pendidikan? Berapa keluarga yang pendapatannya berhasil meningkat? Berapa lama waktu tempuh yang berhasil dipangkas warga untuk sampai ke fasilitas kesehatan? Berapa banyak penganggur yang memperoleh pekerjaan layak dan berkelanjutan?
Logika popularitas
Provinsi Jawa Barat terlalu besar untuk dikelola berdasarkan logika popularitas. Penduduknya puluhan juta. Ekonominya kompleks. Wilayahnya terbentang dari kawasan dayeuh metropolitan hingga padesaan maupun pilemburan yang nyingkur dan jauh mela-melu. Masalah Kabupaten Bekasi tentu tidak sama dengan Pangandaran. Persoalan Bandung Raya berbeda dengan Cianjur pakidulan.
Karena itu, gubernur membutuhkan policy dashboard, bukan sekadar social-media dashboard. Artinya, ia harus mengetahui bukan hanya berapa orang yang melihat sebuah kebijakan, tetapi berapa orang yang merasakan hasilnya. Pemerintahan yang sehat pada akhirnya harus tunduk kepada indikator yang lebih keras daripada tepuk tangan.
Di sinilah target dua periode KDM sebagai gubernur sebenarnya dapat menjadi jangkar politik yang sehat. Ini bukan karena seorang gubernur harus berpikir bagaimana memenangi pemilu berikutnya, tetapi karena dua periode memberi kesempatan untuk membangun kesinambungan kebijakan.
Banyak persoalan Jawa Barat tidak selesai dalam satu masa anggaran. Reformasi pendidikan, transportasi, tata ruang, pengelolaan sampah, pengendalian banjir, industrialisasi, hingga pengurangan ketimpangan membutuhkan waktu yang lebih dari satu periode jabatan. Jika seluruh energi politik akhirnya habis untuk membangun panggung nasional, ada risiko pekerjaan yang membutuhkan kesabaran justru kehilangan perhatian.
Dari perspektif strategi politik, fokus pada Jawa Barat justru tidak bertentangan dengan kepentingan politik jangka panjang KDM sendiri. Bahkan, bisa menjadi modal yang lebih kuat. Popularitas adalah persepsi. Kinerja adalah bukti. Elektabilitas dapat berubah karena satu peristiwa politik, satu krisis ekonomi, atau satu skandal.
Rekam jejak pemerintahan jauh lebih sulit dibangun dan sekaligus lebih sulit dipalsukan. Jika lima tahun pertama menghasilkan capaian yang jelas dan periode kedua memperkuat hasil capaian itu, KDM tidak perlu terlalu sibuk menjelaskan kapasitasnya kepada Indonesia. Jawa Barat sendiri yang akan langsung menjadi portofolionya.
Evaluasi nasional
Pemilih umumnya tidak selalu membuat keputusan berdasarkan evaluasi rasional terhadap seluruh kebijakan. Mereka menggunakan heuristics, yakni jalan pintas mental untuk menilai seorang pemimpin. Popularitas, kedekatan, gaya bicara, simbol budaya, dan kesan bekerja sering menjadi bagian dari jalan pintas tersebut.
Itu bukan berarti pemilih tidak rasional. Mereka hanya tidak mungkin membaca seluruh dokumen APBD atau mengevaluasi setiap indikator pembangunan. Karena itu, justru tanggung jawab pemerintah adalah memastikan kesan publik memiliki fondasi kinerja yang nyata.
Bahaya muncul ketika political branding mulai mengalahkan policy branding. Pemerintah akhirnya lebih sibuk memastikan siapa yang tampil daripada memastikan kebijakan berjalan. Hasilnya, semua kegiatan menjadi personal. Nama pemimpin lebih besar daripada nama institusi. Foto gubernur lebih mudah ditemukan daripada data hasil program.
Dalam jangka pendek, pola seperti itu bisa efektif. Tetapi, dalam jangka panjang, ia menciptakan persoalan kelembagaan, di mana masyarakat bergantung pada figur, sementara birokrasi kehilangan kesempatan membangun kredibilitasnya sendiri.
Jawa Barat membutuhkan hal sebaliknya. KDM boleh menjadi wajah utama pemerintahan, tetapi institusi pemerintahan harus tetap terlihat. Dinas harus bekerja. Pemerintah kabupaten dan kota harus berfungsi. DPRD harus mengawasi. Akademisi harus mengkritik. Media harus selalu bertanya, dan masyarakat sipil harus mempunyai ruang untuk berbeda pendapat.
Semakin kuat seorang gubernur, semakin penting mekanisme semacam itu dipelihara. Sebab pemerintahan yang baik bukan pemerintahan yang semua orang memuja-muji pemimpinnya, melainkan pemerintahan yang tetap bekerja dengan baik ketika tidak ada kamera menyorotnya.
Karena itu, lingkaran di sekitar KDM sebetulnya menghadapi tanggung jawab yang tidak kecil. Jika mereka memang ingin KDM semakin kuat dan menasional, cara terbaik bukan terus-menerus memperbesar atmosfer pencapresan.
Cara terbaik adalah membantu KDM menghasilkan pemerintahan yang berhasil. Relawan dapat mengawal program, bukan hanya popularitas. Tim komunikasi dapat mempublikasikan data, bukan hanya adegan emosional dramatis. Pendukung politik dapat memberi kritik ketika kebijakan kurang tepat, bukan sekadar membela setiap keputusan. Dengan begitu, ekosistem politik justru menjadi accountability ecosystem, bukan sekadar mesin elektoral.
Hal tersebut sangat penting lantaran ada hukum besi yang sering dilupakan dalam politik, yaitu semakin tinggi seseorang ditempatkan dalam bursa kekuasaan nasional, semakin tinggi pula standar yang akan digunakan untuk menilai dirinya.
Ketika seorang gubernur dianggap calon presiden, kegagalan kecil tidak lagi dibaca sebagai kesalahan administratif biasa. Lawan politik bakal membacanya sebagai bukti ketidakbecusan. Kebijakan yang belum matang akan langsung dicurigai sebagai pencitraan. Kunjungan ke luar daerah akan dianggap kampanye. Bahkan, keberhasilan pun bisa dicurigai sebagai upaya membangun popularitas. Menjadi kandidat terlalu dini berarti membawa beban politik sebelum waktunya.
Karena itu, pilihan paling cerdas mungkin justru sederhana, yakni biarkan 2029 menjadi urusan 2029. Hari ini adalah waktunya bagi Jawa Barat. Jika KDM ingin dua periode, maka ukuran keberhasilannya harus jelas dan dapat diperiksa publik. Jika suatu hari modal politik nasional itu memang tumbuh, biarkan ia tumbuh sebagai konsekuensi dari kinerja, bukan sebagai hasil dari kesibukan membangun pencitraan nasional.
Dalam politik, perbedaan antara kinerja dan pencitraan sangat penting. Yang pertama menciptakan legitimasi. Yang kedua mudah menciptakan kecurigaan.
Berhak punya ambisi
Setiap politisi, termasuk KDM, sah-sah saja memiliki ambisi politik. Tidak ada larangan dan tidak ada yang melarang. Yang patut dipersoalkan bukan ambisinya, melainkan apakah jabatan yang sedang diembannya digunakan untuk kepentingan publik atau justru menjadi tangga menuju ambisi politiknya.
Jawa Barat bukan ruang tunggu menuju Jakarta. Jawa Barat adalah mandat itu sendiri. Jika KDM mampu membuat sekolah lebih baik, pekerjaan lebih mudah diperoleh, transportasi publik lebih terjangkau, merata dan nyaman, lingkungan lebih terurus, birokrasi lebih sederhana, dan kesenjangan antardaerah berkurang, maka politik nasional akan mempunyai alasan untuk segera memperhatikannya.
Tetapi, jika lingkaran politik di sekitarnya terlalu sibuk memoles kandidat untuk kontestasi 2029 sebelum waktunya, ada risiko yang jauh lebih serius, di mana KDM mungkin memperoleh panggung yang lebih luas, tetapi Jawa Barat kehilangan perhatian yang seharusnya menjadi prioritasnya.
Dan mungkin di situlah ujian terbesar KDM sebagai gubernur saat ini.
Popularitas politik bisa dibangun dalam hitungan bulan. Namun, kepercayaan publik melalui pemerintahan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jika KDM mampu memilih membangun yang kedua, masa depan politiknya justru mungkin akan datang dengan sendirinya. (*)
