Ayo Netizen

Remaja Kita dalam Data

Oleh: mufti wibowo
Remaja Kita dalam Data. (GeminiAI)

Berdasarkan laporan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di bawah DP3AKB Jawa Barat, tren kasus di empat bulan pertama 2026 mendekati separuh dari total kasus tahun sebelumnya. Kekerasan terhadap anak (Januari–April 2026) tercatat 197 kasus. Untuk eksploitasi anak (Januari–April 2026) tercatat 26 kasus.

Sementara itu, merujuk pada publikasi Pusiknas Bareskrim Polri dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional (periode 1 Januari – 7 Juli 2026) Wilayah hukum Polda Jawa Barat menempati posisi ketiga tertinggi di Indonesia dengan 897 laporan tindak pidana terkait anak.

Secara nasional pada periode yang sama, tercatat 10.920 laporan dengan rincian 7.361 anak berstatus sebagai korban dan 355 anak sebagai terlapor atau Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Lokasi kejadian terbanyak secara nasional berada di area permukiman (6.697 kasus), disusul jalan umum (1.232 kasus), dan lingkungan sekolah (529 kasus).

Sepanjang tahun 2026, isu kekerasan remaja dan kejahatan jalanan menjadi salah satu persoalan sosial paling serius di Kota dan Kabupaten Bandung, yang ditandai dengan bentrokan pelajar berujung maut hingga maraknya rencana tawuran bersenjata tajam. Fenomena ini memicu respons keras dari pemerintah daerah dan aparat kepolisian melalui patroli gabungan berskala besar.

Paling mutakhir, Penangkapan oleh Warga di Gunung Batu (5 November 2026). Warga mengamankan tiga remaja di bawah umur (usia 14–17 tahun) yang mengaku anggota geng motor Lapendos di Kecamatan Cicendo. Ketiganya kedapatan membawa sajam untuk berangkat tawuran menuju wilayah Cimahi.

Aksi Konvoi Bersenjata di Dayeuhkolot (8 November 2026). Polresta Bandung menangkap empat remaja di bawah umur setelah video aksi mereka mengacungkan senjata tajam di Jalan Cisirung, Kabupaten Bandung, viral dan memicu kemarahan warga setempat.

Polrestabes Bandung bersama TNI dan Pemkot Bandung mengerahkan 200 personel gabungan dan mengamankan tujuh remaja anggota komunitas Tim Ogah Mundur (TOM) di Jalan Tamansari yang bersiap tawuran menggunakan celurit, klewang, dan tongkat pemukul.

Pola Umum dari kasus-kasus itu adalah didominasi pelaku di bawah umur. Hampir seluruh rangkaian insiden sepanjang 2026 melibatkan pelajar SMP hingga SMA yang beraksi pada rentang pukul 23.00 hingga dini hari. Pendampingan hukum dan pengawasan orang tua adalah kunci untuk mengatasi persoalan sosial ini.

Karena mayoritas pelaku berstatus anak berhadapan dengan hukum, proses penyidikan melibatkan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), dan Dinas Sosial, sembari mengimbau orang tua memperketat jam malam anak.

Kemunculan dan keberlangsungan geng remaja di Bandung dipicu oleh kombinasi melemahnya kontrol sosial keluarga, kuatnya subkultur kelompok sebaya, serta ruang ekspresi publik yang terbatas. Dalam kajian sosiologi dan penelitian lokal di Bandung, fenomena ini tidak sekadar dipandang sebagai kenakalan individu, melainkan gejala sosial yang lahir dari interaksi remaja dengan lingkungannya.

Berikut adalah pemetaan faktor pemicu sosiologis utama yang disebut bertanggung jawab atas maraknya kasus kekerasan di lingkungan remaja kita. Pertama, Disorganisasi dan lemahnya kontrol keluarga. Keluarga adalah agen sosialisasi pertama yang seharusnya menanamkan nilai dan norma. Studi deskriptif mengenai geng motor di Bandung yang diterbitkan di Jurnal Sosiohumaniora Unpad menunjukkan bahwa tidak idealnya sistem kontrol dan aturan yang lemah di rumah membuat remaja rentan mencari kebebasan di luar Defisit kelekatan emosional. Kurangnya kedekatan fisik maupun emosional dengan orang tua mendorong remaja mencari "keluarga baru" di jalanan yang mampu memberikan rasa diterima dan dihargai sebagai individu.

Berikutnya adalah Bandung memiliki sejarah panjang budaya tongkrongan, komunitas hobi, hingga basis massa antar-sekolah. Menurut riset di Share: Social Work Jurnal Unpad, remaja di Kota Bandung sangat akrab dengan budaya yang seolah mengharuskan mereka tergabung dalam suatu komunitas untuk mendapatkan eksistensi sosial. Selan itu, Solidaritas semu dan penularan perilaku. Dalam teori asosiasi diferensial (differential association), perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi intensif dengan kelompok terdekat. Demi menjaga solidaritas dan pengakuan rekan sebaya, remaja rela melakukan konformitas terhadap norma geng, termasuk aksi konvoi liar maupun kekerasan.

Lalu, Pencarian Identitas dan Status Sosial (Subkultur Jalanan). Masa remaja adalah fase transisi yang ditandai dengan krisis identitas serta kebutuhan kuat akan pengakuan. Atribut geng (jaket, bendera, motor modifikasi) serta penguasaan teritori jalanan pada malam hari berfungsi sebagai panggung untuk menunjukkan keberanian, kekuasaan, dan status sosial yang tidak mereka dapatkan di sekolah atau rumah.

Di Bandung, keberadaan kelompok motor besar yang telah berakar sejak dekade 1980–1990-an menciptakan kultur senioritas dan regenerasi. Kelompok-kelompok remaja baru kerap meniru atau berafiliasi dengan nama-nama besar tersebut demi meminjam reputasi dan rasa aman kolektif.

Faktor terakhir adalah ketimpangan sosial dan keterbatasan ruang ekspresi. Kondisi struktural perkotaan turut mempercepat terbentuknya perilaku agresif kelompok remaja. Penelitian sosial terkait aktivitas geng motor mencatat bahwa agresivitas remaja sering kali berakar dari perasaan terpinggirkan secara ekonomi maupun akademik, sehingga kekerasan dijadikan kompensasi untuk merasa berdaya. Hal itu diperparah dengan fasilitas olahraga, seni, atau ruang nongkrong positif di tingkat kelurahan sulit diakses atau berbiaya mahal, jalanan raya menjadi ruang publik paling murah dan bebas bagi remaja untuk berkumpul tanpa pengawasan orang dewasa.

Penanganan fenomena geng remaja di Bandung menuntut kombinasi pendekatan pre-emtif (pembinaan akar masalah), preventif (pengawasan ruang publik), dan represif yang terukur. Karena akar masalahnya bersifat sosiologis dan struktural, penindakan hukum saja tidak akan memutus regenerasi kelompok jika ruang ekspresi serta kontrol sosial remaja tidak diperbaiki.

Fokus utama strategi pre-emtif adalah memutus faktor pendorong dari dalam keluarga dan mengalihkan kebutuhan pengakuan remaja ke ruang yang positif. Hal itu membutuhkan penguatan kontrol keluarga dan jam malam pelajar. Orang tua perlu menerapkan pengawasan aktif terhadap pergaulan malam hari serta aktivitas media sosial anak, mengingat banyak rencana bentrokan berawal dari tantangan di platform digital. Pemerintah Kota dan aparat juga memperketat pengawasan jam malam bagi pelajar di titik-titik rawan untuk mencegah konvoi liar.

Selain itu, intervensi berbasis sekolah dan kurikulum karakter. Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan sekolah-sekolah untuk melakukan deteksi dini siswa yang berisiko terafiliasi geng. Program ekstrakurikuler yang memacu adrenalin, tetapi terarah—seperti olahraga bela diri, otomotif legal, atau e-sports—menjadi kanal pengganti untuk menyalurkan kebutuhan status dan solidaritas remaja.

Penyediaan ruang ekspresi publik yang inklusif dengan mengoptimalkan kembali fungsi Karang Taruna, taman tematik kota, serta ruang kreatif di tingkat kelurahan agar remaja memiliki tempat berkumpul yang aman, murah, dan diawasi secara wajar oleh komunitas dewasa.

Patroli skala besar dan deteksi dini wilayah. Aparat gabungan dari Polres, TNI, dan Satpol PP rutin menggelar Kegiatan Rutin serta mengerahkan Tim Prabu pada jam rawan (pukul 21.00–05.00 WIB) untuk membubarkan kerumunan sebelum terjadi gesekan.

Strategi penanganan (represif dan rehabilitatif) ketika pelanggaran atau tindak kekerasan telah terjadi, dibagi antara efek jera hukum dan pemulihan sosial bagi pelaku usia anak. Penegakan hukum tegas terhadap kepemilikan senjata tajam. melalui satgas anti premanisme dan kepolisian, pelaku yang kedapatan membawa senjata tajam atau melakukan kekerasan jalanan diproses sesuai hukum pidana guna memberikan efek jera.

berikutnya Pembinaan khusus dan pendekatan religius-disiplin. Bagi remaja yang diamankan sebelum sempat melakukan tindak pidana berat, kepolisian di wilayah Bandung menerapkan program pembinaan khusus—seperti program pembinaan disiplin, akademis, hingga pendekatan spiritual yang melibatkan orang tua dan pihak sekolah.

Mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pelaku di bawah umur yang memenuhi syarat diarahkan pada mekanisme diversi agar tidak mengalami stigmatisasi permanen di lembaga pemasyarakatan yang justru berisiko memperkuat identitas kriminal mereka.

Dan, membina kelompok motor besar yang memiliki sejarah panjang di Bandung untuk bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan atau klub otomotif resmi yang tunduk pada aturan lalu lintas, sehingga memutus rantai senioritas kekerasan ke kelompok pelajar di bawahnya.

Rasanya, penanganan masalah ini adalah juga bagian dari upaya menyukseskan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan setiap anak bangsa. Rasanya kita perlu bertanya kepada para pemangku dan pembuat kebijakan, seberapa masif dan efektifkah program Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dalam memproteksi remaja kita hari ini? (*)

Reporter mufti wibowo
Editor Aris Abdulsalam