Kata "Maaf" tidak lagi sakral ketika maknanya justru diperkosa secara gila-gilaan. Bukan hanya digunakan oleh kalangan selebritas, influencer, selebgram tapi oleh mereka para pemangku kebijakan.
Karakteristik masyarakat Indonesia yang mudah memaafkan justru dengan mudah diperalat oleh berbagai macam orang yang memiliki kepentingan. Tidak hanya itu, masyarakat Indonesia pun mudah sekali untuk menghujat sosok yang sebelumnya justru di puja-puja bak dewa alam semesta.
Kelabilan tersebut justru membuat masyarakat Indonesia mudah untuk terombang-ambing, mudah untuk dimanfaatkan dan mudah pula untuk diadu-dombakan.
Meminta maaf dan membuat klarifikasi seolah menjadi jalan damai setelah mengobrak-abrik suatu kebijakan atau nilai sosial hingga agama. Maaf bukan lagi ungkapan tulus untuk mengakui sebuah kesalahan tapi dilontarkan untuk menjaga citra dan jabatan tetap aman. Kata maaf diucapkan lidah bahkan mendahului otak, jadinya yang penting terucap, soal solusi dipikirkan belakangan.
Akuntabilitas menjadi hilang dan yang tersisa hanya jumpa pers dengan senyum tersungging sambil klarifikasi tipis-tipis. Kata maaf menjadi turun kelas karena yang terucap belum tentu dimaknai secara batin. Kata maaf seolah hanya menjadi mantra sakti bagi mereka para pejabat.
Tidak heran ketika kata maaf menjadi tiket murah bagi para pejabat untuk terbebas dari tekanan publik. Cukup dengan satu kata maaf, semua kesalahan yang terucap dilupakan dan dianggap selesai. Maaf seolah menjadi kata ajaib yang dapat mereset semua kesalahan, ketidakadilan dan kejahatan yang merugikan hajat hidup orang banyak. Masihkan kata maaf memiliki nilai kesakralan ?
Permintaan Maaf Nusron Wahid
Beberapa waktu yang lalu pernyataan Nusron Wahid selaku menteri APR BPN sempat membuat geger masyarakat perihal tanah masyarakat yang terlantar akan masuk ke bank tanah sebagai cadangan untuk negara termasuk untuk reforma agraria.
Permintaan maaf secara template dengan menghadirkan 40 awak media sambil klarifikasi tipis-tipis ini katanya hanya "BERCANDA". Di tengah kehidupan masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja, justru guyonan tersebut membuat masyarakat semakin resah. Guyonan tersebut nyatanya tidak membuat rakyat tertawa tapi tercengang sampai mengelus dada.
Permintaan Maaf Bahlil Lahadaila terhadap Kasus Kelangkaan LPG 3 Kg
Awal tahun baru 2025 pemerintah mengeluarkan kebijakan perihal pengaturan distribusi gas pada tingkat pengecer. Hal tersebut membuat ketersediaan gas langka di pasaran sehingga banyak masyarakat antri karena hal tersebut. Tujuan mulia itu justru berakhir ricuh ketika ada seorang warga yang meninggal diduga kelelahan karena harus menunggu berjam-jam. Menteri ESDM Bahlil Lahadaila meminta maaf atas nama pemerintah.
Bebasnya Setya Novanto karena Dianggap Telah Berkelakuan Baik
Setya Novanto baru-baru ini menyita perhatian karena sehari sebelum Indonesia memperingati kemerdekaan yang ke-80, ia mendapatkan privilege bebas bersyarat dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.
Berdasarkan aturan tersebut narapidana berhak mendapatkan bebas bersyarat sesuai dengan pasal 13 ayat 1. Selanjutnya pada pasal 13 ayat 2 dengan syarat narapidana telah berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukan penurunan tingkat resiko dan sekurang-kurangnya sudah menjalani 2/3 masa tahanan.
Lagi dan lagi "berkelakuan baik" menjadi alasan seseorang yang sudah membuat kerugian besar terhadap negara dan berdampak pada masyarakat bisa mendapat remisi hukum dengan mudah. Mengambil kutipan judul film komedi satir yang dibuat oleh Deddy Mizwar yaitu "Alangkah Lucunya Negeri Ini"
Batalnya Aksi Demo Pati Jilid 2
Bupati Sudewo akhir-akhir menjadi pembicaraan publik berkat kebijakannya menaikan pajak PBB-P2 sebesar 250 persen yang berujung protes keras dari masyarakat. Aksi ini dilatarbelakangi karena adanya tantangan Bupati Sudewo terhadap masyarakat Pati.
Janji hanya sekedar janji, Sudewo nampaknya lupa pernah berjanji pada kampanyenya sebelum terpilih sebagai pemimpin kota Pati.
Bahkan sebelum aksi demo di mulai pada tanggal 13 Agustus 2025, masyarakat Pati berbondong-bondong menyiapkan donasi air mineral sebagai amunisi bagi para demonstran. Aksi ini juga tak lepas dari upaya satpol pp yang ikut menertibkan hingga nyaris terjadi sebuah kericuhan. Meski Sudewo sudah meminta maaf tapi tidak menyulutkan masyarakat untuk tetap turun ke jalanan meminta keadilan di depan gedung kantor bupati.
Awalnya masyarakat hanya menuntut kebijakan kenaikan pajak namun malah berujung pada wacana penglengseran jabatan. Demo Pati digadang-gadang masyarakat sebagai pelopor pertama yang akan menginisiasi kota lain untuk menentang kebijakan para pejabat dengan cara turun ke lapangan. Hal ini terbukti ketika masyarakat Bone Sulawesi Selatan juga melakukan hal yang sama untuk menentang kenaikan pajak PBB-P2.
Dalam aksi demo Pati tersebut ada sosok yang mencuri perhatian yaitu salah satu inisiator demo bernama Ahmad Husein yang dengan gagah berani berbicara dihadapan wajah Sudewo dengan lantang menyampaikan aspirasi masyarakat. Desakan inilah yang membuat Sudewo lagi dan lagi meminta maaf ditengah aksi demo yang berujung ricuh dengan lemparan botol dan sandal.
Setelah demo berkahir ricuh dengan penyemprotan gas air mata oleh para aparat. Upaya pemakzulan tersebut mengakibatkan 11 pendemo diamankan petugas kepolisian, bentrokan juga menyebabkan 7 anggota kepolisian terluka akibat lemparan berbagai macam material, sementara 34 pendemo mengalami sesak nafas setelah terdampak gas air mata.
Demo Pati Jilid ke 2 akan dilanjutkan pada tanggal 25 Agustus 2025 untuk menuntut pelengseran bupati karena disinyalir Sudewo tidak berkenan mundur dari jabatannya. Namun tiba-tiba berita mengejutkan datang dari inisiator demo bernama Ahmad Husein yang memutuskan mundur dalam aksi Pati jilid 2 karena sudah berdamai dengan Bupati Sudewo.
Berdasarkan rekaman wawancara yang dilakukan Redaksi Pikiran Rakyat dengan Ahmad Husein yang sudah di posting melalui instagram pada Kamis, 21 Agustus 2025. Dirinya mengaku telah mundur dari aksi demo Pati jilid 2 karena dirinya merasa demo selanjutnya akan ditunggangi politik.
Ahmad juga menuturkan sudah melakukan video call dengan Sudewo dan aspirasi-aspirasinya sudah diterima oleh bupati untuk memaksimalkan pembangunan desa. Sehingga Ahmad mengaku bahwa Sudowe tidak perlu dilengserkan karena sudah menjadi pemimpin yang bisa merangkul masyarakat.
Pertemuan Ahmad dengan Bupati Sudewo inilah yang membuat masyarakat berspekulasi negatif. Ahmad juga mengungkapkan tidak keberatan jika ada pihak-pihak yang menuduh dirinya menerima suap atau pencairan dana dari Sudewo,
Namun foto yang tersebar antara Ahmad dengan Sudewo terlihat sangat akrab dengan menunjukan kedua ibu jari kehadapan kamera seolah menambah keyakinan masyarakat kalau ada sesuatu dibalik pembatalan aksi demo Pati jilid ke 2.
Kalau kata maaf itu ada harganya, maka penjara pasti penuh, karena permintaan maaf seharusnya tidak cukup untuk mengganti kerugian atau menyelesaikan masalah yang terjadi.
Segala perbuatan semestinya ada konsekuensinya. (*)