Dalam tataran yang lebih luas, bahasa tidak pernah berhenti pada teks ia pasti selalu melibatkan konteks. Pada tahap ini, bahasa menunjukkan bahwa kata-kata tidak pernah berada pada ruang hampa; barangkali secara kalimat ia objektif tapi seringkali tidak netral.
Meski pada dasarnya fungsi bahasa adalah alat komunikasi namun tidak berhenti di sana, bahasa bisa mencerminkan banyak hal; kekuasaan, status, situasi, ideologi, sejarah, dan seterusnya dan seterusnya. Sejarah membuktikan bahwa bahasa acapkali dijadikan instrumen dalam wajah kekuasaan. Meminjam istilah Wacana Kritis; terdapat kuasa di balik bahasa.
Salah satu cabang ilmu bahasa (linguistik) yang membahas ujaran, tuturan, dan tindak tutur (speech act) ialah pragmatik. Dalam tindak tutur, bahasa diangkat pada level yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan banyak hal seperti: penutur, petutur (mitra bicara), bentuk tuturan, latar bicara, dialek/gaya bicara dll.
Akhir-akhir ini khalayak ramai memperbincangkan tuturan dan sikap berbahasa anggota DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, pada acara forum pertemuan bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau kerap dikenal dapur MBG di Bandung. Dalam potongan video yang beredar, seorang peserta menyarankan agar tidak menggunakan istilah ahli gizi jika yang mengisi posisi tersebut ternyata bukan orang yang memiliki latar belakang pendidikan gizi. Cucun merespon peserta yang memberi saran tersebut dengan menyebutnya arogan. Lalu bagaimana kira-kira kasus tuturan bahasa ini dalam sudut pandang linguistik Pragmatik dan Wacana Kritis? Siapa gerangan yang sebenarnya lebih pantas dicap arogan?
Dalam sebuah percakapan atau tindak tutur yang dilangsungkan, menurut Austin (1962) sebenarnya bisa terjadi tiga peristiwa tindakan sekaligus yaitu, (1) tindak tutur lokusi (locutionary acts), (2) tindak tutur ilokusi (illocutionary acts), dan (3) tindak tutur perlokusi (perlocutionary acts). Mari coba kita terapkan pada kasus Cucun ini. Pertama, lokusi ialah kondisi ketika si penutur berniat menguatarakan sesuatu yang pasti dan secara langsung tanpa tedeng aling-aling. Artinya, makna kata-kata tersebut bisa dilihat secara leksikal. Kalimat-kalimat dalam percakapan bisa dilihat secara literal. Maka untuk lokusi kita bisa mengambil kamus bersama sebagai rujukan, serupa KBBI. Kita bisa menganggap tuturan seorang peserta yang menyarankan agar tidak menggunakan istilah ahli gizi sebagai lokusi karena pesan si peserta amatlah terang benderang; tujuannya jelas memberikan saran. Tentu saja kita tidak butuh kamus etimologi atau asal-usul kata untuk memhami saran peserta tersebut. Konteks tuturannya jelas.
Pada konteks percakapan (tuturan) antara Cucun dan peserta tersebut, justru kalimat jawaban Cucunlah yang sepertinya memiliki maksud lain. Ia menganggap peserta dalam forum itu sebagai arogan. Pada tahap yang kedua yaitu ilokusi sebenarnya tuturan Cucun dapat tergambarkan. Berbeda dengan lokusi, ilokusi syarat dengan maksud dan tujuan seorang penutur. Meski secara sekilas kita bisa melihat dari ujarannya, tapi si penutur sendirilah yang mengetahui dan memahami maksud isi tuturannya. Entah apa maksud Cucun menyebut arogan peserta? Padahal sudah sangat jelas apa yang disampaikan lawan bicaranya (peserta forum). Apakah ia merasa ada sisi egonya sebagai seorang yang berkuasa (Wakil Ketua DPR RI) yang disinggung? Apakah ia merasa seseorang yang jauh berada di bawahnya tidak berhak memberikan saran sehingga pantas menyebutnya arogan jika berani-berani bahkan untuk sekadar memberi saran? Bukankah tuturan “semua keputusan di republik ini asal saya tinggal pegang palu selesai…” bahkan lebih pongah dan arogan ketimbang sebuah saran seorang peserta di atas?
Meminjam perspektif Michel Foucault (1969) tentang Formasi Diskursif (Discursive Formation), tuturan arogan Cucun tersebut nampaknya berfungsi sebagai alat untuk mendisiplinkan pikiran dan tubuh para audiens, khususnya peserta forum yang kritis. Melalui nada bicara yang merendahkan, pemilihan kata yang meremehkan, dan struktur kalimat yang bersifat performatif (menegaskan status), bahwa hanya suara elit yang berhak menjadi master narrative, bukankah ini bahkan bentuk arogansi kekuasaan? Jauh melebihi arogan dalam kata-kata semata. Ketika sebuah forum terbuka dengan mudah memperlihatkan watak penguasa sesungguhnya, hal itu menggambarkan pada kita bahwa ruang publik nyatanya sudah lama runtuh dan bertransformasi menjadi ruang patuh, di mana partisipasi diizinkan sebatas korespondensi, bukan dialog sejati.
Ketiga, perlokusi. Jika lokusi dan ilokusi mendalami ujaran si penutur, maka perlokusi justru melihat bagaimana respon pendengar atau lawan bicara (mitra tutur). Poin terakhir ini berkaitan erat dengan fungsi bahasa memengaruhi pikiran dan perasaan seseorang. Hal ini mengimplikasikan segala bentuk sikap bahasa yang diperlihatkan atau yang dituturkan seorang penutur telah menyampaikan maksud dan tujuan yang akan berimbas kepada pendengarnya.
Pada tahap ini kita patut mengamini Fairclough (2001) bahwa bahasa adalah situs pertarungan ideologi. Jawaban seorang anggota parlemen yang memberi stempel arogan pada lawan bicara bukanlah sekadar "salah omong," melainkan reproduksi hegemoni kelas. Diksi yang ia gunakan mencerminkan posisi sosial superior yang berupaya melakukan dominasi melalui jalur linguistik.
Nahasnya, pada konteks ini perlokusi bukan hanya terjadi antara Cucun dan peserta tapi justru lebih ramai di luar forum hingga media sosial kita. Cucun tidak hanya merendahkan ahli gizi di forum tersebut tapi ia sedang menghina masyarakat. Buktinya banyak respon masyarakat yang marah dan tersinggung oleh sikap dan nada bicara Cucun. Jika jawaban Cucun dengan menyebut arogan peserta dianggap perlokusi, maka respon ramai-ramai masyarakat terhadap jawaban Cucun juga merupakan perlokusi yang meneguhkan bukti bahwa yang arogan bukan peserta forum yang memberi saran melainkan Cucun sendirilah yang sangat arogan.
Praktik percakapan sekilas ini menggambarkan betapa relasi ideal antara wakil rakyat dan konstituen berubah menjadi relasi subjek-objek. Pada tahap inilah Louis Althusser (1971) menganggap ideologi beroperasi melalui Aparatus Ideologis Negara (Ains)—dalam hal ini, wacana politik formal—yang memastikan subjek (rakyat) secara sukarela menerima penundukan.
Terakhir, jikapun ada masyarakat yang bersikap arogan pada pemerintah atau pejabat lantas memangnya kenapa? bukankah kebijakan dan ketidakadilan yang melahirkan kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan bagi masyarkat jauh lebih arogan dan menghina serta menyengsarakan ketimbang arogansi verbal semata? (*)