Sepuluh bulan sudah Muhammad Farhan memimpin Kota Bandung bersama wakilnya, H. Erwin. Dari lima tahun masa jabatan yang dijanjikan, perjalanan baru saja dimulai. Namun waktu yang singkat itu cukup untuk melihat arah langkah: apakah Bandung sudah bergerak menuju visi Bandung UTAMA — Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis — atau justru masih berkutat pada persoalan lama yang belum tuntas?
Menjelang akhir tahun 2025, banyak warga mulai menulis refleksi dan pandangan mereka terhadap arah perubahan kota. Sebuah cara sederhana tapi bermakna untuk menakar sejauh mana janji “Bandung UTAMA” mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam dokumen resmi visi-misi, Farhan-Erwin menuliskan mimpi besar: “Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis melalui pemerintahan yang melayani serta berkelanjutan.”
Lima misi besar menyertai visi itu — mulai dari pelayanan publik, keterbukaan, pemerintahan bersih, pembangunan ekonomi-infrastruktur, hingga pembentukan karakter warga yang religius dan toleran.
Beberapa program unggulan bahkan terdengar menjanjikan:
- 151 Taman Bugar UTAMA, untuk menghidupkan ruang publik dan kebugaran di tiap kelurahan.
- Bandung GerCep, layanan publik berbasis kedaruratan di tingkat kecamatan.
- Pasukan Warga, sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas yang juga meningkatkan kesejahteraan warga.
- Sidang Rakyat Jumaaahan, forum pertemuan langsung warga dengan wali kota dan wakilnya.
Konsepnya: kolaboratif, inklusif, dan berakar dari semangat “Bandung cageur, bageur, bener, pinter jeung singer”.
Perubahan yang Masih “Setengah Jalan”
Namun, realitas lapangan tak selalu seindah rencana di atas kertas.
Sebagian warga mengapresiasi pendekatan jemput bola dan komunikasi terbuka yang mulai terasa melalui kegiatan Ngabandungan Bandung dan Sidang Rakyat. Namun, ada pula yang merasa perubahan belum menyentuh persoalan paling mendasar: macet, sampah, drainase, dan pelayanan publik.
Bandung masih bergulat dengan krisis tata kota — volume kendaraan meningkat, sampah menumpuk di beberapa titik, dan proyek revitalisasi belum merata ke kawasan timur dan selatan.
Bagi sebagian warga, 10 bulan pertama ini lebih terasa sebagai fase penyesuaian ketimbang perubahan.
“Masih banyak PR, tapi setidaknya sudah mulai terbuka ruang dialog antara warga dan pemerintah,” ujar Fahmi, pegiat komunitas Pencita Alam di kawasan Ujungberung.
Komentar seperti ini menggambarkan nuansa “optimis tapi waspada” yang banyak dirasakan warga Bandung hari ini.
Janji untuk menjadikan Bandung Unggul dalam SDM dan pelayanan publik menjadi tantangan tersendiri.
Kota ini masih perlu memperkuat sektor kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja agar benar-benar dirasakan di level keluarga.
Program Beasiswa UTAMA dan Inkubator Bisnis Kecamatan patut diapresiasi, tapi dampaknya masih terbatas.
Dalam urusan infrastruktur dan ekonomi, beberapa kebijakan seperti penguatan UMKM dan rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara masih dalam tahap persiapan.
Padahal, visi “Maju” dalam Bandung UTAMA menuntut percepatan nyata, bukan sekadar perencanaan.
Warga sebagai Mitra, Bukan Penonton
Salah satu semangat penting dalam visi-misi Farhan adalah pemerintahan kolaboratif. Dokumen “Bandung UTAMA” menegaskan bahwa Bandung harus menjadi kota yang “terbuka untuk kritik, partisipatif, dan kolaboratif dengan warganya.”
Inilah yang kini diuji: Apakah warga benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik? Ataukah masih sekadar diminta berpartisipasi setelah kebijakan diputuskan?
Sejumlah warga menyampaikan harapannya agar pemerintah lebih cepat menindaklanjuti aduan masyarakat.
“Saya senang karena bisa langsung menyampaikan aspirasi ke wali kota lewat forum terbuka, tapi tanggapan konkret di lapangan masih lambat,” kata Acil, warga Antapani.
Bandung adalah kota yang dicintai banyak orang — bukan hanya karena udaranya, tapi karena kenangan dan semangat warganya.
Karena cinta itulah, kritik muncul. Kritik yang tidak personal, tapi ditujukan untuk kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat.
Visi “Bandung UTAMA” sesungguhnya adalah janji tentang merawat kota dan warganya dengan sepenuh hati. Namun, sepuluh bulan pertama ini baru menjadi permulaan dari perjalanan panjang menuju Bandung yang benar-benar unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis.
Membangun Bandung bukan pekerjaan satu wali kota, tapi kerja kolektif antara pemerintah dan warganya. Dan lewat kritik yang jujur, masyarakat memberi cermin untuk melihat mana yang sudah baik, dan mana yang masih butuh diperbaiki.
Baca Juga: Seberapa Besar Dampak Buruk Krisis Etika Bermedia untuk Perilaku Kekerasan?
Bandung hari ini bukan kota yang gagal, tapi juga belum sepenuhnya berhasil. Ia berada di tengah jalan — di antara janji dan realita.
Namun selama masih ada warga yang berani berbicara, mengkritik, dan peduli, selalu ada harapan bahwa visi “Bandung UTAMA” bukan sekadar slogan, melainkan arah nyata menuju kota yang lebih manusiawi dan berkeadilan. (*)