Ayo Netizen

Ramadhan, Kemacetan, dan Ujian Tata Kelola Kota Bandung

Oleh: Aulia Rosdiana Kamis 26 Feb 2026, 15:04 WIB
Kemacetan di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Rabu 31 Juli 2024. (Sumber: ayobandung.id | Foto: Irfan Al- Faritsi)

Menjelang waktu berbuka, antrean kendaraan di sekitar Alun-alun Bandung mengular hingga beberapa ruas jalan utama. Klakson bersahutan, pengendara saling mencari celah, sementara azan magrib tinggal menghitung menit.

Bulan Ramadhan selalu membawa nuansa yang berbeda yang dapat mengubah ritme kota bahkan pola gerak masyarakatnya. Waktu terasa lebih padat, jalanan lebih ramai, dan ruang publik lebih hidup. Namun di Bandung, perubahan itu sering kali disertai satu hal yang nyaris selalu hadir: kemacetan yang semakin terasa. Padahal, tanpa Ramadhan pun, Bandung sudah lama bergulat dengan persoalan mobilitas.

Merujuk pada TomTom Traffic Index 2025, tingkat kemacetan rata-rata di Bandung mencapai sekitar 64 persen, dengan waktu tempuh 10 kilometer yang bisa melampaui 30 menit. Angka tersebut menempatkan Bandung sebagai salah satu kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di Indonesia. Artinya, bahkan tanpa festival atau agenda besar, sistem mobilitas kota ini sudah bekerja dalam tekanan yang tinggi.

Bandung memiliki potensi besar sebagai kota religi sekaligus kota kreatif, keramaian adalah konsekuensi dari daya tarik itu. Tetapi daya tarik tanpa kesiapan hanya akan memperlihatkan batas kapasitas kota. Dan tahun ini, dinamika mobilitas Ramadhan menjadi lebih menarik karena sebuah fenomena baru yang layak dicermati.

Momentum Festival dan Kesiapan Sistem Kota

Menurut berita di Harian Pikiran Rakyat, kegiatan Masjid Agung Ramadan Festival (MARF) pada rentang 6–15 Maret 2026 kembali digelar di Masjid Raya Bandung setelah vakum lebih dari satu dekade. Festival ini digagas sebagai bentuk kolaborasi antara pengurus masjid, Pemerintah Kota Bandung, dan BAZNAS, menyatukan kegiatan agama, budaya, seni, dan ekonomi dalam satu rangkaian acara.

Secara sosial dan ekonomi, ini tentu kabar baik. Ruang publik kembali hidup, interaksi warga meningkat, ruang temu komunitas, generasi muda dekat dengan nilai agama dan pelaku UMKM mendapatkan peluang perputaran ekonomi. Festival yang sempat terhenti kini kembali sebagai simbol kebangkitan untuk menyemarakan Ramadhan di jantung kota.

Namun di sinilah pertanyaan mendasarnya muncul: apakah sistem kota sudah cukup siap untuk menampung kebangkitan itu?

Keliru jika festival dijadikan kambing hitam. Masjid Agung Ramadan Festival bukan sumber masalah kemacetan. Kehadiran festival justru menjadi katalis yang memperlihatkan realitas struktural kota. Sebuah kaca pembesar yang menunjukkan batas kapasitas sistem transportasi yang sudah lama terasa. Tanpa penanganan yang komprehensif dan terintegrasi, setiap agenda besar di luar bulan Ramadhan pun berpotensi menimbulkan kepadatan serupa.

Kabar baiknya, pemerintah Kota Bandung tidak tinggal diam. Merujuk pada laporan PRFM News, Pemkot Bandung memprioritaskan pembenahan infrastruktur jalan serta penyempurnaan sistem lampu lalu lintas berbasis Automatic Traffic Control System (ATCS) dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Sistem ini diharapkan mampu mengatur waktu lampu lalu lintas secara adaptif berdasarkan kepadatan riil di lapangan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pembenahan sektor transportasi massal, penataan ulang angkot sebagai feeder BRT, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan layang, drainase, dan ruang terbuka hijau merupakan arah kebijakan yang tepat. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa persoalan kemacetan disadari sebagai problem sistemik yang membutuhkan solusi terintegrasi.

Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dan percepatan implementasi. Reformasi sistem transportasi tidak boleh berhenti pada wacana atau perencanaan teknis semata. Masyarakat perlu mengawal agar program-program ini berjalan efektif, tepat waktu, dan benar-benar berdampak pada pengurangan kemacetan serta peningkatan kualitas hidup warga.

Baca Juga: Warungcontong, Warung yang Nasinya Dibungkus Daun Pisang Berbentuk Contong

Ramadhan sebagai Momentum Evaluasi Sistem

Ramadhan selalu dimaknai sebagai ruang evaluasi dan pengendalian diri. Setiap individu berupaya menata ulang ritme hidupnya. Menahan diri, mengatur waktu, dan meningkatkan kualitas ibadah. Dalam konteks kota, semangat yang sama seharusnya berlaku. Keramaian yang meningkat bukan sekadar konsekuensi musiman, tetapi momentum untuk menguji seberapa matang sistem tata kelola bekerja di bawah tekanan.

Teknologi seperti ATCS berbasis kecerdasan buatan dan pembenahan transportasi massal merupakan bagian dari solusi struktural. Namun sistem tidak pernah berdiri sendiri. Ketertiban di jalan raya tetap sangat ditentukan oleh perilaku warga. Parkir sembarangan, pelanggaran marka, serta kebiasaan menerobos simpang padat bukan persoalan kecil. Praktik-praktik tersebut memperbesar beban sistem yang kapasitasnya sudah terbatas.

Pada akhirnya, kemacetan bukan semata persoalan jumlah kendaraan, melainkan soal tata kelola dan budaya kolektif. Jika Ramadhan mengajarkan pengendalian diri, nilai tersebut juga relevan dalam penggunaan ruang publik. Tanpa kesadaran bersama, pembenahan teknis akan selalu tertinggal oleh kebiasaan yang tidak tertib.

Masjid Raya Bandung. (Sumber: Wikimedia)

Antara Momentum dan Kematangan

Kembalinya Ramadan Festival setelah lebih dari satu dekade menunjukkan bahwa tradisi dapat bangkit kembali. Pertumbuhan aktivitas sosial dan ekonomi merupakan tanda positif. Namun momentum tersebut perlu diiringi dengan penguatan sistem.

Posisi Bandung sebagai salah satu kota termacet dunia adalah pengingat bahwa perbaikan tidak bisa ditunda. Agenda pembenahan yang telah direncanakan perlu dikawal bersama agar menghasilkan perubahan nyata.

Ramadhan setiap tahun akan kembali. Agenda publik juga akan terus bertambah. Pertanyaannya bukan apakah kota akan ramai, melainkan apakah kota sudah cukup matang untuk mengelola keramaian tersebut.

Kualitas tata kelola dan kedisiplinan kolektif akan menentukan jawabannya. Bandung memiliki energi dan potensi. Yang dibutuhkan adalah konsistensi pelaksanaan kebijakan serta komitmen bersama untuk menjaga ruang kota tetap tertib dan layak huni.

Keramaian tidak harus identik dengan kekacauan. Dengan sistem yang kuat dan budaya disiplin yang tumbuh, keramaian justru dapat menjadi tanda kota yang hidup dan terkelola dengan baik. (*)

Reporter Aulia Rosdiana
Editor Aris Abdulsalam