Setiap musim mudik Lebaran, Bandung kembali menghadapi tekanan luar biasa pada sistem transportasinya—terutama di jalan non-tol yang menjadi urat nadi mobilitas warga. Tahun 2026 menjadi gambaran yang sulit diabaikan: Dishub Kota Bandung mencatat sekitar 1,1 juta kendaraan yang datang ke Kota Kembang selama 2 hari lebaran, dengan ratusan ribu kendaraan melintas setiap harinya. Angka ini menegaskan bahwa lonjakan mobilitas bukan lagi kejutan, melainkan pola tahunan yang seharusnya bisa diantisipasi secara lebih matang.
Namun di lapangan, persoalan yang muncul tetap berulang: kemacetan panjang, ruang jalan yang semrawut, dan risiko keselamatan yang meningkat. Pertanyaannya, mengapa masalah yang sama terus terjadi setiap tahun tanpa perbaikan yang berarti?
Kota yang Kewalahan di Jalan Sendiri
Di ruas-ruas jalan utama seperti Pasteur, Dago, Setiabudi, hingga Ujungberung, kemacetan saat mudik tidak lagi sekadar persoalan jumlah kendaraan. Masalahnya lebih mendasar: kota ini kesulitan mengelola ruang jalannya sendiri.
Kendaraan berhenti sembarangan di tepi jalan, parkir liar menggerus kapasitas jalan, dan aktivitas naik-turun penumpang terjadi hampir tanpa kontrol. Jalan arteri yang seharusnya menjadi pengalir utama justru berubah fungsi menjadi ruang aktivitas campuran yang tidak tertata.
Di kawasan wisata seperti Lembang dan Padalarang, lonjakan kendaraan bahkan terjadi dalam waktu singkat—mencapai puluhan ribu kendaraan dalam satu hari.
Ketika arus kendaraan luar kota bertemu dengan mobilitas lokal, yang terjadi bukan hanya kepadatan—melainkan disfungsi sistem. Jalan tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya.
Lebih jauh, fenomena shortcut melalui jalan lingkungan memperparah kondisi. Banyak pengendara memanfaatkan gang dan jalan kecil sebagai jalur alternatif, yang pada akhirnya memindahkan kemacetan ke kawasan permukiman. Ini bukan sekadar masalah lalu lintas, tetapi juga kualitas hidup warga kota.
Tata Kelola yang Belum Menyentuh Akar Persoalan
Upaya pemerintah sebenarnya tidak bisa diabaikan. Rekayasa lalu lintas, pengalihan arus, hingga penempatan petugas di titik-titik rawan sudah dilakukan. Namun pendekatan ini masih bersifat jangka pendek dan reaktif.
Masalah mendasar seperti parkir liar, aktivitas samping jalan, dan rendahnya disiplin berlalu lintas belum disentuh secara serius dan konsisten. Padahal, dalam konteks jalan perkotaan, kapasitas tidak hanya ditentukan oleh lebar jalan, tetapi oleh ketertiban penggunaan ruang.
Satu kendaraan yang berhenti sembarangan bisa menghilangkan satu lajur efektif. Dalam kondisi padat, gangguan kecil ini dapat menjalar menjadi antrean panjang hingga berkilometer.
Di sinilah persoalan tata kelola menjadi krusial. Tanpa penegakan aturan yang konsisten, rekayasa lalu lintas hanya akan menjadi solusi sementara—mengurai kemacetan di satu titik, tetapi memindahkannya ke titik lain.
Selain itu, koordinasi lintas wilayah di kawasan Bandung Raya juga masih menjadi tantangan. Arus kendaraan tidak berhenti di batas administratif kota, tetapi kebijakan transportasi sering kali masih terfragmentasi.
Keselamatan yang Dikompromikan
Di tengah kemacetan dan kesemrawutan, aspek keselamatan sering kali menjadi korban yang tidak terlihat. Secara statistik, memang terdapat penurunan angka kecelakaan di Jawa Barat selama mudik 2026. Namun, angka tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi risiko di lapangan.
Kasus kecelakaan tetap terjadi, salah satunya insiden truk yang menabrak kendaraan terparkir di sisi jalan kawasan Ujungberung.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa praktik sederhana seperti parkir di badan jalan dapat menjadi pemicu kecelakaan serius, terutama dalam kondisi lalu lintas padat.
Selain itu, faktor kelelahan pengemudi selama perjalanan jauh, ketidaktahuan terhadap kondisi jalan, serta perilaku agresif dalam berkendara semakin meningkatkan potensi konflik lalu lintas.
Menurut World Health Organization, faktor manusia merupakan penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Dalam konteks Bandung, faktor ini diperparah oleh lingkungan jalan yang kompleks dan tidak sepenuhnya tertib.
Artinya, keselamatan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal perilaku dan sistem pengawasan yang belum optimal.
Ujian Tahunan yang Terus Berulang
Mudik adalah fenomena yang sangat bisa diprediksi. Polanya relatif sama setiap tahun: lonjakan kendaraan, kepadatan di titik tertentu, dan tekanan pada infrastruktur.
Namun, Bandung seolah selalu berada dalam posisi “bereaksi” alih-alih “mengantisipasi”. Setiap tahun, solusi yang digunakan cenderung serupa—rekayasa lalu lintas sementara, penambahan petugas, dan imbauan kepada pengguna jalan.
Pendekatan ini penting, tetapi tidak cukup. Tanpa perubahan struktural, masalah akan terus berulang dalam skala yang semakin besar seiring pertumbuhan kendaraan.
Yang dibutuhkan bukan hanya pengaturan arus, tetapi perubahan paradigma dalam pengelolaan transportasi perkotaan—dari yang bersifat reaktif menjadi preventif dan berbasis sistem.
Baca Juga: Lingkar Bisnis Mas Aksan
Kemacetan saat mudik di Bandung sering kali dianggap sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan. Narasi ini berbahaya, karena perlahan menjadikan masalah sebagai sesuatu yang wajar.
Padahal, di balik kemacetan tersebut terdapat kerugian nyata: waktu yang terbuang, konsumsi energi yang meningkat, stres pengguna jalan, hingga risiko kecelakaan yang terus mengintai.
Jika kondisi ini terus dinormalisasi, maka yang terjadi bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan kegagalan kolektif dalam mengelola kota.
Bandung tidak kekurangan pengalaman menghadapi mudik. Data tersedia, pola sudah jelas, dan masalahnya berulang. Yang masih kurang adalah konsistensi dalam bertindak dan keberanian untuk menata ulang sistem secara menyeluruh.
Sebab pada akhirnya, ujian terbesar bukan pada derasnya arus mudik—melainkan pada pilihan kita: terus beradaptasi dengan masalah, atau benar-benar menyelesaikannya. (*)