Pajak untuk sebuah negara memang sangat berarti karena menjadi salah satu sumber utama negara dalam membiayai belanja rutin dan infrastruktur. Beberapa program besar yang diciptakan oleh para pemimpin pun tak luput dari penggunaan pajak. Bahkan mereka yang duduk di kursi kepemimpinan pun digaji oleh uang pajak. Jika dipikir kembali para pemimpin justru bukan pelayan bagi rakyat karena sebagian besar dari mereka hanya merongrong kekuasaan tanpa memperdulikan kepentingan rakyat.
Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Gazali dan berjudul "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" dikatakan bahwa pajak dikenal dengan istilah Adh-Dharibah atau AL-Maks yang artinya pungutan yang ditarik dari masyarakat oleh para penarik pajak. Berbeda halnya ketika negara memandang bahwa pajak adalah kewajiban yang harus ditunaikan seumur hidup. Justru pajak menurut pandangan islam tidak bersifat kontinyue dan hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kekurangan harta. Namun ketika baitul mal sudah terisi kembali maka kewajiban pajak wajib dihapuskan. Tentu kita bisa melihat perbedaan antara karakteristik pemimpin era ini dengan masa lampau.
Negara kita memang paling mahir jika berurusan dengan pemungutan pajak dari mulai karyawan, pemilik perusahaan, pelaku UMKM hingga pegiat seni dan entertaiment seperti artis dan selebgram. Bahkan baru-baru ini pelaku usaha yang menggunakan media sosial sebagai medianya juga sudah mulai diminta melaporkan perolehan omset dalam satu tahun dengan tarif 0.5%.
Sebetulnya jika uang pajak yang dikumpulkan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas yang bermanfaat, maka saya rasa negara ini tidak akan memiliki ketimpangan sosial yang melekat antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dengan jumlah bangsa dan sumber daya alam yang besar saya rasa seharusnya negeri makmur dan sejahtera.
Lucunya negara kita sangat ketat untuk pelaporan dan pembayaran pajak tapi seringkali petugasnya malas untuk mengedukasi dan jika dikerjakan melalui aplikasi biasanya stepnya terlalu rumit bagi mereka wajib pajak yang bukan berasal dari background lulusan ekonomi. Mereka sangat gencar untuk menarik dan menghamburkan uang pajak tapi sangat sedikit keterbukaan kepada warganya. Sejauh ini sebagai masyarakat kita hanya mendengar data-data statistik fiktif tentang penggunaan pajak untuk program yang tidak begitu penting esensinya. Namun kita tidak pernah tau berapa banyak jumlah pajak yang diterima negara setiap tahunnya.
Saya rasa banyak masyarakat yang bingung ketika hidup di negeri ini. Remaja yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi banyak yang terkendala karena biaya. Tapi untuk mencari pekerjaan pun bukanlah hal yang mudah. Jika dahulu permasalahan kerja hanya dialami oleh mereka yang memiliki pendidikan rendah, umur yang terlalu tua dan pengalaman. Hari ini timbul masalah baru ketika para mahasiswa pun kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Banyak dari mereka yang menganggur tapi banyak pula yang memiliki pekerjaan tapi dibawah ekspektasi ilmu yang telah dicarinya.
Lewat permasalahan itu muncul narasi bahwa seharusnya bangsa indonesia jangan hanya mau jadi pekerja tapi harus berani menjadi pelaku usaha. Narasi itu memang tidak langsung menyadarkan masyarakat tapi perlahan banyak yang sudah mulai mencoba dan berkonstribusi bagi negara sebagai pembuka lapangan pekerjaan.
Tapi bukan Indonesia jika tidak muncul tantangan baru. Setelah masyarakat mulai berjuang meningkatkan taraf hidup sejahtera tiba-tiba dirjen pajak mengendus aroma uang dan langsung menagih kepada pemilik usaha. Saya juga merasa tidak rela, ketika masyarakat mencari jalan keluar sendiri karena tidak tersedianya lapangan kerja. Tapi setelah mereka sukses pemungut pajak tiba-tiba lupa bahwa ia tak berkontribusi bagi kehidupan rakyat.
Di tengah ekonomi yang semakin semrawut, pajak terus mencekik dan harga-harga barang serta kebutuhan pokok semakin melonjak. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan "Apakah menjadi pengusaha di negeri ini masih worth it ?" atau justru menjadi karyawan lebih menguntungkan?
Baca Juga: Masjid Menara Sangat Terkait Kali Semarang
Saya rasa kedua-duanya juga bukan menjadi pilihan yang ideal karena memiliki konsekuensi yang kadang tidak menguntungkan. Bagi mereka yang menjadi pengusaha tantangannya adalah pemungutan pajak dan rongrongan dari para preman yang meminta jatah uang keamanan. Dan kejadian ini baru saja menimpa Bolosego salah satu pemilik kuliner viral asal Jogja yang ditagih pajak sebanyak 1.5 Milyar hingga dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum preman.
Sementara menjadi karyawan juga bukan menjadi satu-satunya pilihan yang menguntungkan. Karena selain lapangan pekerjaan yang menyempit. Menjadi karyawan di Indonesia juga kerap mendapat upah yang mungil. Namun jika berputar lagi pada mereka pemilik usaha memang sulit menghadapi regulasi usaha dan perdagangan di Indonesia yang pada ujungnya menekan keputusan untuk memberikan upah.
Pada akhirnya cukup menghela napas saja karena kita terlahir sebagai Warga Negara Indonesia yang dipaksa untuk terus survive. (*)