EMPATI seorang pemimpin membawa implikasi nilai politik dan sosial yang nyata. Empati bisa membangun kepercayaan, membuat orang merasa dilihat, dan membuka ruang dialog yang lebih manusiawi.
Namun, hasil pemerintahan tidak berhenti pada tataran empati pemimpin. Yang menentukan hasil akhir pemerintahan adalah kemampuan menerjemahkan empati menjadi kebijakan yang terukur, berkelanjutan, dan benar-benar menjangkau kelompok yang selama ini termarjinalisasi.
Empati KDM
Survei SMRC September 2026 menempatkan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), pada skor empati 7,1 dari skala 0–10. Angka itu tergolong tinggi di antara tokoh nasional. KDM berada di bawah Mahfud MD yang mendapat skor 7,3.
Definisi empati dalam survei SMRC mencakup kepedulian, kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain, serta kemampuan menempatkan diri pada posisi mereka. Skor ini berasal dari penilaian 200 opinion leader. Jadi, bukan dari ukuran objektif hasil kebijakan di lapangan.
Skor empati yang tinggi tentu saja tidak otomatis menjadi bukti keberhasilan kebijakan. Ia lebih menggambarkan persepsi elit dan sebagian publik terhadap gaya kepemimpinan seseorang.
Gaya KDM
Semua orang tahu, di Jawa Barat, gaya kepemimpinan KDM sering ditandai dengan kehadiran langsung dan respons cepat terhadap persoalan warga. Banyak orang melihatnya sebagai bentuk empati yang konkret.
Namun demikian, kehadiran personal memiliki batas. Manakala persoalan menyentuh jutaan orang, yang dibutuhkan bukan sekadar empati personal seorang pemimpin, melainkan adalah sistem yang bekerja.
Sektor kesehatan bisa menjadi menjadi salah satu ilustrasi dalam hal ini. Pemprov Jawa Barat bersama kabupaten/kota membangun skema agar warga yang BPJS-nya tidak aktif, menunggak, atau bahkan belum punya KTP tetap bisa mendapatkan perawatan kelas 3.
Kerja sama dengan lebih dari seratus rumah sakit di dalam dan luar Jawa Barat, termasuk beberapa di Jakarta, menunjukkan upaya memperluas jangkauan. Ini adalah langkah yang menyentuh kelompok yang biasanya tertinggal karena administrasi.
Sudah barang tentu, langkah tersebut sejalan dengan semangat empati. Namun, keberlanjutannya bergantung pada kemampuan fiskal daerah, koordinasi antarinstansi, dan mekanisme pengawasan agar tidak hanya menjadi program sesaat. Tanpa sistem yang kuat, empati bisa berubah menjadi beban yang tidak merata.
Di bidang pendidikan, program seperti Jabar Sakola mencoba menjawab risiko putus sekolah melalui bantuan personal bagi siswa dari keluarga rentan. Ada juga Bantuan Operasional Pendidikan Daerah dan beasiswa untuk SMA, SMK, serta SLB. Ini semua menunjukkan intervensi konkret. Namun, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 yang mencapai 75,9, meskipun naik dan melampaui target, masih menyimpan ketimpangan antarwilayah.
Stunting menjadi contoh lain yang menarik. Prevalensi di Jawa Barat turun dari 26,21 persen pada 2020 menjadi 15,9 persen pada 2024. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 adalah 12,2 persen.
Angka penurunan tersebut positif, tetapi kesenjangan antar kabupaten masih lebar. Ada daerah yang sudah di bawah 10 persen, ada yang masih di atas 25 persen. Maka, empati terhadap anak stunting harus diterjemahkan menjadi konvergensi lintas sektor yang konsisten, bukan hanya program yang viral.
Tidak terlihat
Selama ini, kelompok rentan sering kali tidak terlihat dalam statistik rata-rata. Misalnya, ibu hamil dari keluarga prasejahtera, anak disabilitas, lansia di desa terpencil, atau pekerja informal yang tidak punya jaminan sosial. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang merancang akses khusus untuk mereka, bukan sekadar membuka pintu yang sama untuk semua.
Dalam literatur kebijakan publik, empati afektif (merasakan) dan empati kognitif (memahami sudut pandang) perlu seimbang. Empati afektif menghasilkan kepedulian. Empati kognitif menghasilkan desain kebijakan yang tepat sasaran. Tanpa yang kedua, empati mudah berhenti pada respons insidental.
Kepuasan publik terhadap kinerja KDM, yang mencapai 95,4 persen menurut survei LSI Juli 2026, terbilang sangat tinggi. Namun, kepuasan yang tinggi itu bisa dibentuk oleh kombinasi figur personal, komunikasi media sosial, dan program yang terlihat. Jadi, belum tentu mencerminkan kualitas layanan yang merata di seluruh wilayah.
Maka, tantangan terbesar justru terletak pada penerjemahan empati, yakni bagaimana memastikan bahwa perhatian terhadap satu kasus kesehatan atau pendidikan yang viral, misalnya, menjadi prosedur standar di seluruh puskesmas dan sekolah, bagaimana membuat birokrasi bergerak dengan kecepatan yang sama dengan respons personal pemimpin.
Data IPM telah menunjukkan adanya perbaikan di dimensi kesehatan dan pendidikan. Umur harapan hidup naik, rata-rata lama sekolah meningkat. Namun, pengeluaran per kapita yang disesuaikan dan ketimpangan antar daerah masih menjadi catatan. Bagaimanapun, pembangunan manusia tidak hanya soal angka rata-rata, tetapi soal distribusi manfaat.
Modal politik
Di banyak negara, pemimpin dengan skor empati tinggi bisa berhasil ketika mereka membangun institusi yang mampu menerjemahkan empati menjadi kebijakan yang bermakna.
Kelompok yang tidak terlihat sering kali adalah mereka yang tidak punya akses ke media sosial atau tidak mampu menyampaikan keluhan secara langsung. Kebijakan yang baik harus aktif mencari mereka, bukan menunggu mereka datang.
Skor empati KDM yang tinggi dapat menjadi modal politik yang berharga. Tapi, modal itu akan bernilai lebih besar jika berhasil dikonversi menjadi sistem yang bekerja di luar kehadiran personal.
Itulah salah satu tantangan sesungguhnya bagi KDM, yakni mengubah perasaan menjadi struktur, dan struktur menjadi hasil yang bisa diukur serta dipertanggungjawabkan.***