TAK lama setelah kelar menyambangi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memberikan bantuan kepada para korban gempa, Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), kemudian menyempatkan pula untuk bertemu dengan sejumlah tokoh dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di kediamannya, Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Pertemuan KDM tersebut lantas menjadi konsumsi publik yang jauh lebih luas daripada persoalan Pati itu sendiri.
Ditilik dari sudut komunikasi politik, langkah KDM itu masuk di akal dan sah-sah saja. Politik membutuhkan perhatian. Dan KDM paham cara mendapatkan perhatian itu.
Selama ini, KDM dikenal punya gaya komunikasi yang mudah dicerna. Tidak terlalu birokratis. Tidak banyak istilah langit. Lebih banyak percakapan langsung. Lebih banyak perjumpaan dengan warga. Tentu, ditambah sorotan kamera dan distribusi konten di media sosial.
Hasilnya, bisa kita tebak sama-sama: KDM hadir di mana-mana. Tak cuma lokal, tapi juga nasional.
Pertanyaannya, kalau seorang gubernur kian sering hadir dalam persoalan nasional, apakah itu berarti kepemimpinannya semakin besar? Atau jangan-jangan perhatian publik sedang bergeser dari apa yang dikerjakan pemerintah pusat menjadi apa yang dilakukan seorang gubernur?
Boleh bicara
Seorang gubernur tentu boleh berbicara tentang persoalan nasional. Tidak ada larangan. Juga tidak ada yang melarang. Persoalan nasional merupakan persoalan bersama. Lagi pula, banyak masalah nasional akhirnya bermuara di daerah.
Karena itu, kritik terhadap KDM bukan seharusnya berbunyi: Gubernur Jawa Barat kok mengurusi daerah lain. Kritik yang boleh jadi lebih menarik adalah: berapa banyak energi politik seorang gubernur seharusnya digunakan untuk panggung nasional, dan berapa banyak untuk daerahnya sendiri.
Jawa Barat bukanlah daerah kecil. Penduduknya puluhan juta. Masalahnya juga bukan main-main. Pendidikan, kemiskinan, pengangguran, transportasi, lingkungan, tata ruang, kesehatan, banjir, sampah, ketimpangan wilayah, sampai kualitas pelayanan publik semuanya menunggu pekerjaan yang tidak selalu menarik untuk disorot kamera dan diunggah di media sosial.
Mengurus birokrasi itu tidak menarik perhatian. Merapikan data tidak populer. Memperbaiki tata kelola tidak mengundang sorotan. Menyelesaikan persoalan sekolah selama tiga tahun juga tidak seksi. Hal-hal tersebut tidak mudah menjadi viral.
Tetapi, justru pekerjaan seperti itulah yang menentukan apakah sebuah pemerintahan berhasil atau gagal.
Di sisi lain, media sosial punya logika berbeda. Ia menyukai peristiwa. Menyukai konflik. Menyukai kejutan. Menyukai figur. Dan terutama menyukai sesuatu yang bisa ditonton sampai selesai.
Maka, lahirlah kemudian apa yang diistilahkan ekonomi perhatian. Dalam ekonomi model ini, perhatian adalah kekuatan. Siapa yang mendapatkan perhatian, mendapatkan ruang. Siapa yang mendapatkan ruang, mendapatkan pengenalan. Siapa yang terus dikenal, memiliki modal politik. KDM, sejauh ini, tampaknya cukup berhasil bermain di ruang itu.
Namun, kita juga perlu ingat. Apa yang viral belum tentu penting. Apa yang penting belum tentu viral. Dan apa yang viral hari ini belum tentu masih diingat tiga bulan kemudian. Itulah sebabnya popularitas tidak boleh disama-sebangunkan dengan keberhasilan politik.
Popularitas terkait dengan seberapa banyak orang mengenal. Adapun elektabilitas terkiat dengan berapa banyak orang yang bersedia memilih. Adapun akseptabilitas terkait dengan berapa banyak yang mau menerima.
Seorang politisi bisa sangat populer tetapi sekaligus sangat kontroversial. Bisa sering dibicarakan tetapi tidak selalu dipercaya. Bisa memiliki jutaan penonton tetapi tidak otomatis memiliki jutaan pemilih.
Karena itu, ketika sosok gubernur menjadi bintang nasional, maka itu sama sekali bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika status sebagai bintang nasional mulai mengalahkan status sebagai gubernur.
Bagaimanapun, ketika figur personal terlalu kuat, institusi bakal tenggelam. Walhasil, orang tidak lagi bertanya ihwal apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan bertanya ihwal apa yang dilakukan KDM.
Sekilas, memang tidak ada persoalan. Tetapi, dalam pemerintahan demokratis, ini bisa menjadi problem. Pasalnya, gubernur hanya satu orang. Adapun pemerintahan adalah institusi.
Pilihan yang menarik
Jawa Barat tidak boleh bergantung pada energi dan popularitas satu sosok figur. Kalau semua keberhasilan pemerintah melekat pada personal branding gubernur, lalu apa yang terjadi ketika gubernurnya berganti?
Figur bisa membuat orang tertarik. Institusi membuat kebijakan bertahan. Figur bisa membuat orang datang. Institusi membuat pelayanan berjalan. Figur bisa membuat sebuah masalah viral. Institusilah yang harus mampu menyelesaikannya.
Popularitas nasional KDM sendiri bisa menjadi aset nan berharga. Seorang gubernur yang dikenal secara nasional mempunyai akses perhatian yang lebih besar. Ia bisa membawa kepentingan Jawa Barat ke panggung nasional. Bisa membangun jejaring lebih luas. Bisa menarik perhatian pemerintah pusat. Bisa juga mengangkat persoalan daerah yang selama ini tenggelam tak pernah tersentuh oleh siapa pun.
Rakyat tidak memilih gubernur untuk menjadi sekedar selebritas. Mereka memilih gubernur untuk bekerja. Ini bukan berarti seorang gubernur harus ngadekul bekerja diam-diam. Susulumputan. Sama sekali tidak.
Di zaman media sosial, komunikasi publik adalah bagian dari pemerintahan. Masyarakat berhak tahu apa yang dilakukan para pemimpinnya. Pemerintah yang tidak bisa berkomunikasi dengan publik malah bisa kehilangan kepercayaan.
Tetapi, komunikasi publik dan pertunjukan politik mempunyai garis yang sangat tipis. Bedanya sering kali baru terlihat setelah waktu berjalan.
Kalau sebuah tindakan menghasilkan solusi, publik akan mengingat hasilnya. Kalau hanya menghasilkan tayangan video, publik akan segera mencari video berikutnya. Dan algoritma memang tidak pernah kenyang.
Kemarin isu NTT. Hari ini isu Pati. Besok mungkin isu Jakarta. Lusa isu lain lagi. Selalu ada persoalan baru yang bisa dimasuki dan diangkat. Juga selalu ada kamera yang siap merekam. Dan selalu ada jutaan mata yang siap setia menonton.
Walau begitu, toh Jawa Barat senantiasa ada di tempat yang sama. Sekolah-sekolahnya tetap harus diperbaiki. Jalan-jalannya tetap harus diurus. Sampahnya tetap harus ditangani. Angkutan umumnya tetap membutuhkan pembenahan. Lapangan kerja tetap harus diciptakan. Kemiskinan tetap harus dikurangi.
Dan birokrasi tetap harus bekerja meskipun tidak masuk For You Page siapa pun. Karena itu, mungkin pertanyaan terbaik untuk KDM barangkali adalah: “Setelah KDM selesai ikut mengurusi persoalan daerah lain, apa yang berubah di Jawa Barat?”
Jika jawabannya ada, publik mungkin akan melihat bahwa panggung nasional memang sebagai bagian dari kepemimpinan KDM.
Jika tidak ada, publik berhak melihatnya sebagai bagian dari pencarian panggung. Dan di situlah popularitas KDM diuji.
Gubernur seperti KDM boleh menjadi bintang nasional. Boleh menjadi tokoh yang paling sering muncul di media sosial. Boleh pula memiliki pengaruh politik yang melampaui wilayah administratifnya.
Namun demikian, ada satu hal yang tidak boleh ikut melebar bersama popularitasnya, yakni mandat. Sebesar apa pun panggung nasional yang dimasukinya, mandat KDM saat ini tetap berada di Jawa Barat. Di sanalah ia dipilih, di sanalah ia harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, dan di sanalah jutaan warga menunggu hasil kerjanya.
Tersebab, semakin tinggi KDM terbang ke panggung nasional, semakin penting pula baginya sesekali menengok ke bawah, untuk memastikan bahwa di bawah sana tidak ada yang tertinggal.
Di sanalah jutaan orang yang memilihnya berada. Mereka tidak memilih seorang tokoh nasional. Mereka memilih seorang gubernur, dan berharap Jawa Barat menjadi lebih baik di bawah kepemimpinannya. (*)
