Ada ironi dalam tata kelola perlindungan sosial saat ini. Ketika kesejahteraan meningkat, semestinya hal itu menjadi kabar baik. Namun, ketika kenaikan status kesejahteraan berimplikasi pada berkurangnya akses terhadap bantuan sosial, sebagian warga justru merasa cemas. Di sejumlah tempat, warga bahkan berbondong-bondong mendatangi RT dan RW untuk mempertanyakan dan meminta koreksi terhadap desil kesejahteraannya.
Mereka bukan ingin dianggap miskin. Mereka hanya merasa bahwa angka dalam sistem belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kehidupan mereka.
Fenomena ini menunjukkan bahwa data sosial ekonomi bukan sekadar urusan administrasi. Di balik perubahan satu angka desil, terdapat kemungkinan perubahan akses terhadap bantuan sosial, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), bantuan pendidikan, dan berbagai bentuk perlindungan lainnya.
Ketika Desil Menjadi Persoalan Kehidupan
Kisah Timbul, seorang tukang becak berusia 49 tahun di Kulon Progo, memberikan gambaran nyata. Desil keluarganya sempat melonjak dari desil 1 menjadi desil 9. Ia bahkan mengaku heran karena status keluarganya lebih tinggi daripada lurah di lingkungannya yang berada pada desil 8.
Persoalannya menjadi serius ketika status tersebut muncul saat Timbul sedang berusaha mencari keringanan biaya pendidikan bagi anaknya yang diterima kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Perubahan desil yang terlihat administratif ternyata dapat bersentuhan langsung dengan masa depan seorang anak.
Namun, kisah Timbul memiliki perkembangan yang justru penting. Setelah dilakukan pengecekan dan pemutakhiran, statusnya kemudian berubah menjadi desil 3. Artinya, data dapat dikoreksi ketika ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi aktual.
Pelajaran pentingnya bukan hanya bahwa seseorang sempat masuk desil 9. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: berapa banyak keluarga lain yang mengalami ketidaksesuaian serupa tetapi tidak mengetahui statusnya, tidak tahu cara mengajukan keberatan, atau tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkannya?
Kegelisahan serupa muncul di Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mempertanyakan kondisi ketika penghasilan sekitar Rp3 juta dapat membuat seseorang masuk kelompok desil 9 atau 10. Pertanyaan tersebut sesungguhnya mengingatkan bahwa pendapatan tidak dapat dibaca tanpa melihat konteks rumah tangga. Penghasilan yang sama tentu memiliki arti berbeda bagi seseorang yang hidup sendiri dengan kepala keluarga yang harus membiayai beberapa anak, membayar kontrakan, pendidikan, pangan, transportasi, dan kebutuhan kesehatan.
Di sinilah kita perlu membedakan antara tidak miskin, tidak lagi miskin, dan tidak rentan terhadap kemiskinan. Keluarga mungkin sudah tidak berada dalam kelompok termiskin, tetapi belum tentu memiliki tabungan, pekerjaan yang stabil, atau kemampuan menghadapi guncangan.
Risikonya menjadi lebih besar ketika menyangkut pendidikan. Bagi keluarga rentan, pendidikan anak merupakan jalan penting untuk memutus kemiskinan antargenerasi. Jika keluarga kehilangan dukungan ketika kemampuan ekonominya belum benar-benar kuat, mahasiswa dapat terancam berhenti kuliah bukan karena persoalan akademik, tetapi karena biaya.
Ketika Bantuan Tidak Otomatis Membuat Keluarga Mandiri
Persoalan serupa dapat dilihat dari kondisi rumah. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengingatkan bahwa rumah yang tampak bagus belum tentu menunjukkan pemiliknya telah sejahtera, karena kondisi tersebut bisa merupakan hasil bantuan pemerintah.
Hal ini relevan dengan program bedah rumah atau Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Ketika atap, dinding, lantai, dan sanitasi rumah diperbaiki, kualitas tempat tinggal memang meningkat. Tetapi pendapatan keluarga belum tentu berubah. Pekerjaan belum tentu lebih stabil, jumlah tanggungan tetap, biaya pendidikan tetap ada, dan risiko kesehatan tetap dihadapi.
Karena itu, rumah yang menjadi lebih baik sebagai hasil intervensi pemerintah tidak otomatis berarti kemampuan ekonomi keluarganya juga meningkat. Jangan sampai keberhasilan program bedah rumah justru menjadi alasan administratif bahwa keluarga tersebut sudah tidak membutuhkan perlindungan sosial.
Hal yang sama perlu diperhatikan dalam PBI JK. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, jaminan kesehatan bukan sekadar bantuan, tetapi perlindungan agar satu kejadian sakit tidak membuat keluarga jatuh miskin. Kenaikan desil seharusnya tidak otomatis dibaca sebagai tanda bahwa keluarga telah mampu menanggung seluruh risiko kesehatan secara mandiri.
Di sinilah exclusion error menjadi penting: keluarga yang sebenarnya masih membutuhkan perlindungan justru keluar dari sistem karena kondisi ekonominya terbaca lebih baik daripada kenyataan. Selama ini perhatian sering diberikan pada mereka yang menerima bantuan tetapi dianggap tidak berhak. Padahal, mereka yang seharusnya mendapatkan perlindungan tetapi justru terlewat juga perlu menjadi perhatian.
Data Harus Mengikuti Kehidupan
Indonesia tentu membutuhkan data sosial ekonomi yang terintegrasi. Pemutakhiran diperlukan agar bantuan semakin tepat sasaran. Namun, data yang baik bukan hanya data yang besar dan lengkap. Data harus mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual, dapat diverifikasi, dan mudah dikoreksi ketika terjadi perubahan.
Fenomena warga yang datang ke RT dan RW menunjukkan bahwa pengetahuan lokal tetap penting di tengah sistem data yang semakin digital. RT dan RW sering mengetahui perubahan kehidupan warga lebih cepat: siapa yang kehilangan pekerjaan, memiliki banyak tanggungan, sedang membiayai anak kuliah, memperoleh bantuan rumah, atau mengalami tekanan ekonomi.
Pengetahuan tersebut tidak perlu menggantikan sistem data nasional. Sebaliknya, dapat menjadi bagian dari mekanisme verifikasi ketika terdapat perbedaan antara data dan kenyataan. Yang dibutuhkan adalah prosedur yang jelas agar koreksi tidak bergantung pada siapa yang paling kuat menyuarakan keberatan.
Kasus Timbul memberikan pelajaran bahwa data dapat diperbaiki. Tantangannya adalah memastikan mekanisme koreksi tidak baru bekerja setelah persoalan menjadi perhatian publik. Masyarakat perlu mengetahui ketika statusnya berubah dan memiliki saluran yang mudah untuk mengajukan keberatan.
Pada akhirnya, keberhasilan perlindungan sosial bukanlah ketika daftar penerima bantuan semakin pendek. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa mereka yang memang sudah mampu dapat mandiri, sementara mereka yang masih rentan tidak terlewatkan oleh sistem.
Sebab keluarga tidak hidup dalam desil. Mereka hidup dalam rumah, bekerja dengan pendapatan yang dapat berubah, membesarkan anak, membayar pendidikan, menghadapi sakit, dan berusaha mempertahankan masa depan.
Desil hanyalah alat untuk membaca kehidupan tersebut. Jangan sampai angka menggantikan kenyataan. (*)
